PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2OO7 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH TULUNGAGUNG.
Memuat teks peraturan…
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulungagung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagar unsur 4 penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Tulungagung. 4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Raliyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. 5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut PD. BPR Bank Daerah Tulungagung yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Bank Daerah Tulungagung. 7. Direksi adalah Direksi PD. BPR Bank Daerah Tulungagung. 8. Pejabat eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi PD. BPR Bank Daerah Tulungagung. 9. Pegawai adalah pegawai PD. BPR Bank Daerah Tulungagung. 10. Satuan Pengawas Intem adalah satuan pengawas intern PD. BPR Bank Daerah T\rlungagung. I 1. Gaji adalah Gaji pokok. 12. Gaji pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD. BPR Bank Daerah Tlrlungagung. 13. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjalgan yang sah. 14. Daftar penilaian keq'a adalah daftar penilaian prestasi ke{a yang ditetapkan oleh direksi. 15. Ijasah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/ swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia. 16. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian. 17. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di bidang kegiatan jasa keuangan. 2. Ketentuan Pasal 1O diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Modal dasar PD. BPR Bank Daerah Tulungagung ditetapkan sebesar Rp. 26.025.430.312,- (dua puluh enam milyar dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah). (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD. BPR Bank Daerah T\rlungagung sebesar Rp. 26.025.43O.3L2,- (dua puluh enam milyar dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah) terdiri dari : uang tunai senilai Rp. 25.000.000.312,- (dua puluh lima milyar tiga ratus dua belas rupiah); tanah dan bangunan senilai Rp. 1.025.430.000,- (Satu milyar dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana b. J tersebut dalam Pasal 9 ayat (1). (3) Modal dasar berupa uang tunai senilai Rp. 25.000.000.312,- (dua puluh lima milyar tiga ratus dua belas rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan perincian : a. Sebesar Rp. 10.000.000.312,- (Sepuluh milyar tiga ratus dua belas rupiah) telah dilaksanakan sampai dengan Tahun Anggaran 2014; b. Penyertaan Modal sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas milyar rupiah) dilaksanakan mulai Tahun 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2018. (4) Bagian modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a dipergunakan untuk modal kerl'a paling sedikit 507o (lima puluh perseratus). (5) Bagian modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipergunakan untuk kredit modal bergulir kepada UMKM. (6) Tata cara pelaksanaan kredit modal bergulir kepada UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 3. Ketentuan ayat (l) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Dewan Pengawas wajib melakukan rapat paling sedikit I (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. (2) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan pengawas atau atas permintaan Direksi. 4. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
(l) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan pengawas. (2) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah Daerah dan profesional. (3) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan pengawas dilaksanakan oleh Bupati untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk I (satu) kali masa jabatan. (4) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas/ Komisaris paling banyak pada 2 (dua) BpR lain atau BpRS. (5) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas. (6) Anggota Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum. 5. Ketentuan ayat (3) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : ,B 6
(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi Persyaratan: a. integritas; b. kompetensi; c. reputasi keuangan. (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR Bank Daerah T\rlungagrng. (3) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum diangkat dan menduduki jabatannya. 6. Ketentuan ayat (21 Pasal 27 berubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
huruf a meliputi : a. memiliki akhlak dan moral yang baik; b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR Bank Daerah T[lungagung yang sehat; d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL). (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (ll huruf b meliputi : a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan/atau memiliki pengalaman di bidang perbankan atau lembaga jasa keuangan non perbankan; b. anggota Dewan Pengawas wajib memiliki serlifikat kelulusan yang masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi; c. calon anggota Dewan Pengawas harus memiliki sertifikat kelulusan pada saat diajukan sebagai calon anggota Dewan Pengawas. (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (l) huruf c meliputi : a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan. 7. Ketentuan ayat (3) Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
(1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelurn masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir. (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan OJK. 7 (3) Keputusan Bupati mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Pimpinan OJK dan Menteri Dalam Negeri paling lama l0 (sepuluh) hari kerja setelah ditandatangani. 8. Ketentuan ayat (4) Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 4l (l) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan umum dan khusus. (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. integritas (kejujuran); b. kompetensi (kemamPuan); c. reputasi keuangan. (3) Selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)juga harus memenuhi persyaratan khusus berupa : a. harus lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim dari Pemerintah KabuPaten ; b. memperoleh persetujuan dari OJK. (4) Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum diangkat dan menduduki jabatannya. g. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
(1)AnegotaDireksipalingsedikitberjumlah2(dua)orangdansa]ahsatu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama' (2}DalamrangkapenerapantatakelolayangbaikpadaBPR,otoritasJasa KeuangandapatmenetapkanjumlahanggotaDireksilebihdari2(dua) orang. (3)AnggotaDireksidiangkatolehBupatiuntukmasajabatanpalinglama4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk I (satu) kali masa jabatan. (4) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati' 1O. Ketentuan ayat (1) Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
(l)ProsespengangkatananggotaDireksidilaksanakansesuaidengan ketentuan OJK. (2)Prosespengangkatansebagaimanadimaksudpadaayat(1}dilaksanakan Bupati paling lama 9o (sembilan puluh) hari kerja sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir. ll.KetentuanPasal4Tdiubahsehinggaberbunyisebagaiberikut: 8
Pengangkatan Anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan. Paral ll Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam l,embaran Daerah Kabupaten T\rlungagung. Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 23 Juni 2015 Diundangkan di Tulungagung BUPATI Gry' pada SEKRET 28 September 2015 DAERAH Pembina Utama MadYa NIP. 19590919 199003 1006 le mbaran Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2015 Nomor 3 Seri E NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN 6/20rs TULUNGAGUNG NOMOR I71- 9 PEI{.IELASAN ATAS PERATI'NAN DAERAH KABI'PATEN TULUITGAGI'I|G ITOMOR 6 TAIIT'N 2015 TEI{TAITG PERUBAIIAN KEfIGA ATAS PERATT'RAIT DAERAH ITOMOR 10 TAIIT'IT 2OO7 TEI{TANG PERUSAIIAAN DATRAH BPR BAI{K DAERAH TULUNGAGT'NG I. UMT'M Guna meningkatkan peran PD BPR Bank Daerah Tulungagung dalam rangka menumbuhkan perekonomian daerah serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan penerimaan daerah, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya penyempurnaan regulasi serta penguatan struktur permodalan PD BPR Bank Daerah Ttrlungagung melalui peningkatan modal dasar. Penyempumaan regulasi dalam hal ini dilakukan sehubungan dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 20|POJK.O3/2014. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah BPR Bank Daerah Tulungagung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013' II. PEI{JELI\SAI{ PASAL DEUI PASAL Pasal I CukuP jelas. Pasal II CukuP jelas.
Membuka PDF…