DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV KETENTUAN PERIZINAN BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII SANKSI ADMINISTRASI BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB IX KETENTUAN PIDANA BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melindungi dan melestarikan keberadaan pohon dan taman yang dikuasai Pemerintah Daerah, perlu upaya pengendalian penebangan pohon dan/atau pemindahan taman dengan suatu perizinan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); SALINAN 2 2
6.Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomo 119);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5103);
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
16.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan;
17.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 3 3
19.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 7 Seri E);
20.Peratuan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 1 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan BUPATI TULUNGAGUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENEBANGAN POHON DAN/ATAU PEMINDAHAN TAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
2.Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3.Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung.
4.Setiap orang adalah orang perseorangan dan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya.
6.Izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk menebang pohon dan/atau memindahkan taman.
7.Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak dan mati. Termasuk dalam pengertian penebangan adalah memotong dan memangkas dahan/cabang, ranting dan daun.
8.Pemindahan taman adalah perbuatan memindahkankan sebagian atau seluruh taman dan kelengkapannya pada lokasi yang ditentukan. 4 4
9.Pohon adalah tumbuhan berkayu memiliki batang utama yang tumbuh tegak menopang tajuk pohon yang ditanam dan dipelihara atau dikuasai Pemerintah Daerah.
10.Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau Kota yang mempunyai batas tertentu, ditata dengan serasi, lestari dan indah dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur- unsur alam untuk menjadi sarana sosial kota, pengaman sarana kota dan mampu menjadi areal penyerapan air.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi masyarakat yang akan mengajukan izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman.
(2)Tujuan dari pengaturan tentang izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman adalah untuk melindungi dan melestarikan keberadaan pohon dan taman yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman yang dikuasai Pemerintah Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 4

(1)Setiap orang yang akan menebang pohon dan/atau memindahkan taman milik Pemerintah Daerah harus mendapat Izin dari Bupati.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.apabila penebangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan;/atau
2. b.dalam keadaan terpaksa yang mengharuskan pohon segera ditebang dan /atau taman tersebut dipindah karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum.
(3)Bupati menetapkan bahwa suatu pohon atau taman tersebut mengganggu atau membahayakan keselamatan umum.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pohon atau taman yang mengganggu atau membahayakan keselamatan umum diatur dalam Peraturan Bupati. 5 5

Pasal 5

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diberikan apabila :

a.mengganggu jaringan utilitas kota dan/atau lingkungan sekitar; atau
b.pada atau di sekitar lokasi pohon yang ditebang dan/atau taman yang dipindah akan didirikan suatu bangunan dan/atau jalan masuk (gang) untuk keperluan Pemerintah, Badan atau perorangan.

Pasal 6

(1)Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, tata cara pemberian izin dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman hanya digunakan untuk 1 (satu) kali penebangan pohon dan/atau pemindahan taman, dengan lokasi dan jumlah dan/atau luas yang telah ditetapkan dalam izin.
(2)Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 14 (empat belas) hari kalender untuk penebangan pohon dan 30 (tiga puluh) hari kalender untuk pemindahan taman.

Pasal 8

(1)Pemegang izin wajib untuk :
1. a.melaksanakan penggantian atas pohon yang ditebang dan/atau taman yang dipindah;
2. b.menjaga keserasian/keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon dan/atau pemindahan taman guna mempertahankan penghijauan yang ada;
3. c.mempertahankan dan mengembalikan kondisi taman yang tidak termasuk di dalam izin pemindahan taman;
4. d.melakukan penebangan sesuai dengan izin yang telah diberikan;
5. e.mentaati semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam surat izin dan/atau;
6. f.melaksanakan penebangan pohon dan/atau pemindahan taman di bawah petunjuk dan pengawasan Pejabat yang ditunjuk.
(2)Ketentuan penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut:
1. a.penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan10 cm (sepuluh centimeter), jumlah penggantian sebanyak 10 (sepuluh) pohon dengan diameter minimal 10 cm (sepuluh centimeter), dengan ketinggian minimal 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter);
2. b.penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 30 cm (tigapuluh sentimeter), jumlah 6 6 penggantian sebanyak 15 (lima belas) pohon dengan diameter minimal 10 cm (sepuluh centimeter), dengan ketinggian minimal 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter);
3. c.penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan diameter minimal 10 cm (sepuluh centimeter), dengan ketinggian minimal 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter)dan;
4. d.penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dengan diameter minimal 10 cm (sepuluh centimeter), dengan ketinggian minimal 250 cm (dua ratus lima puluh sentimeter).
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian atas pohon yang ditebang dan/atau taman yang dipindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

(1)Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.pemantauan dan penjagaan ketertiban penyelenggaraan izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman;
2. b.pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan tentang Izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman;
3. c.penyampaian pendapat dan pertimbangan penyelenggaraan izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman dan/atau;
4. d.pengajuan gugatan perwakilan terhadap penyelenggaraan izin penebangan pohon dan/atau pemindahan taman yang mengganggu, merugikan dan/atau membahayakan kepentingan umum; dan/atau
5. e.pemberian informasi bila terjadi penebangan pohon dan/atau pemindahan taman.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan izin penebangan pohon dan/ atau pemindahan taman, Bupati dapat membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati. 7 7

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…