DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok pada Peraturan ini antara lain memuat tentang Ketentuan Umum; Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Desa dalam menetapkan kewenangannya dan melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan; Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah agar Pemerintah Desa dalam menetapkan kewenangannya dan melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; Kewenangan Desa yang meliputi a. bidang Pemerintahan Desa; b. pembangunan Desa; c. kemasyarakatan Desa; dan d. pemberdayaan masyarakat Desa; Jenis Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa; Tahapan dan Tata Cara Penetapan Kewenangan Desa; Pendanaan Pelaksanaan dan Pengawasan; Pembangunan Kawasan Perdesaan;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengembangan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan amanat Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diperlukan adanya pembangunan kawasan perdesaan yang selaras dengan rencana pembangunan Pemerintah Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kewenangan Desa Dan Pembangunan Kawasan Perdesaan; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 3
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal U sul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 1 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa; Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan BUPATI TULUNGAGUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG KEWENANGAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3.Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
9.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untukjangka waktu 6 (enam) tahun.
13.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14.Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan desa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat.
15.Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
16.Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
17.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18.Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
19.Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 5 pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
20.Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21.Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

( 1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Desa dalam menetapkan kewenangannya dan melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan.

(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah agar Pemerintah Desa dalam menetapkan kewenangannya dan melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III

KEWENANGAN DESA

Pasal 3

Lingkup Kewenangan Desa meliputi:

a.bidang Pemerintahan Desa;
b.pembangunan Desa;
c.kemasyarakatan Desa; dan
d.pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 4

Jenis kewenangan Desa meliputi:

a.kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b.kewenangan lokal berskala Desa;
c.kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
d.kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6

Pasal 5

Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
b.kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 6

(1)Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
1. a.sistem organisasi perangkat Desa;
2. b.pembinaan kelembagaan masyarakat;
3. c.pengelolaan tanah kas Desa;
4. d.pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
5. e.pengelolaan tanah bengkok;
6. f.pengelolaan tanah pecatu;
7. g.pengelolaan tanah titisara; dan
8. h.pengembangan peran masyarakat Desa.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

( 1) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dengan kriteria:

a.kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
b.kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
c.kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
d.kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
e.program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
f.kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah provins1, dan pemerintah kabupaten.

(2)Daftar kewenangan lokal berskala Desa dan penjelasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 7

BAB IV

TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 8

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ditetapkan di Desa dengan tahapan sebagai berikut:

a.pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
b.penyusunan Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa; dan
c.penetapan Peraturan Desa.

Pasal 9

( 1) Pemilihan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang dihadiri BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.

(2)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.tokoh agama;
2. b.tokoh masyarakat;
3. c.tokoh pendidikan;
4. d.perwakilan kelompok/asosiasi/paguyuban yang ada di desa setempat;
5. e.perwakilan perempuan; dan
6. f.perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak.
(3)Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
(4)Pemilihan Kewenangan Desa berpedoman pada Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
(5)Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul yang dipilih paling sedikit terdiri atas:
1. a.penataan dan penetapan sistem organisasi pemerintah Desa;
2. b.pembinaan dan pelestarian kelembagaan masyarakat berbasis budaya lokal;
3. c.pembinaan lembaga dan pranata/ nilai-nilai lokal;
4. d.pelestarian adat dan budaya Desa;
5. e.desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat; dan
6. f.pengembangan peran serta masyarakat Desa.
(6)Kewenangan Lokal Berskala Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati paling sedikit terdiri dari 4 (empat) bidang.
(7)Hasil musyawarah pemilihan Kewenangan Desa wajib dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh seluruh peserta 8 Musyawarah Desa yang hadir dan diketahui oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.
(8)Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…