DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 04 Seri E) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah; 2. Diantara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IA dan diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal lA dan Pasal lB; 3. Ketentuan Pasal 2 diubah; 4. Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA dan diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 2A dan Pasal 2B; 5. Judul BAB IX diubah; 6. Judul BAB X diubah; 7. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA dan diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 64A, Pasal 64B, Pasal 64C, dan Pasal 64D;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sehubungan dengan terbitnya peraturan perundang- undangan yang terkait dengan ketahanan pangan, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 6 Tahun 2011 ten tang Ketahanan Pangan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Ketahanan Pangan;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 3
13.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
14.Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan Tambahan Pangan;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan BUPATITULUNGAGUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KETAHANAN PANGAN. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 04 Seri E) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3.Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4.Lembaga adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok tertentu sesuai dengan kewenangannya.
5.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi 4 Daerah yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. 6 . Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari Sumber Hayati produk Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Peternakan, Perairan dan Air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk Bahan Tambahan Pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan makanan atau minuman.
7.Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan baik dari basil produksi dalam daerah, maupun dari luar daerah, untuk konsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
8.Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9.Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.
10.Cadangan pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas dan rumah tangga.
11.Lumbung desa adalah lumbung pangan yang dikelola oleh pemerintah desa dan/ atau masyarakat.
12.Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan , menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
13.Perdagangan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/ atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
14.Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
15.Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan 5 dari satu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran, dan/atau perdagangan pangan.
16.Penganekaragaman pangan adalah u paya peningkatan konsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang berbasis pada sumber daya lokal.
17.Pelaku U saha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.
18.Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
19.Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
20.Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
21.Terjangkau adalah keadaan di mana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan, untuk hidup yang sehat dan produktif.
22.Setiap orang adalah orang perseorangan a tau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
23.Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/ atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
24.Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
25.Bahan Tambahan Pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
26.Pangan olahan tertentu adalah pangan olahan untuk konsumsi bagi kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan kelompok tersebut.
27.Sistem pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, dan/ atau pengawasan 6 terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.
28.Pangan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
29.Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
30.Persyaratan keamanan pangan adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. 31 . Sanitasi pangan adalah upaya untuk pencegahan terhadap kemungkinan bertumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan patogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia.
32.Persyaratan sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi sebagai upaya mematikan atau mencegah hidupnya jasad renik patogen dan mengurangi jumlah jasad renik lainnya agar pangan yang dihasilkan dan dikonsumsi tidak membahayakan kesehatan danjiwa manusia.
33.Industri Rumah Tangga Pangan adalah Perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
34.Pangan Produk Rekayasa Genetika adalah pangan yang diproduksi atau menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/ atau bahan lain yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika.
35.Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
36.Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan 7 minuman.
37.Gizi Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
38.Sertifikasi Mutu Pangan adalah rangkaian kegiatan sertifikat terhadap pangan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
39.Sertifikat Mutu Pangan adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi/laboratorium yang telah diakreditasi yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.
2.Diantara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IA dan diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal lA dan Pasal lB sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IA ASAS DAN TUJUAN Pasal lA Penyelenggaraan Pangan dilakukan dengan berdasarkan asas:

a.kedaulatan;
b.kemandirian; C. keamanan;
d.manfaat;
e.pemerataan;
f.berkelanjutan;
g.keadilan;
h.ketahanan; dan
1. 1.Kesejahteraan. Pasal lB Penyelenggaraan ketahanan pangan bertujuan untuk :
a.meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri;
b.menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi konsumsi masyarakat; 8
c.mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
d.mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
e.meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar;
f.meningkatkan kesejahteraan bagi petani, pembudi daya ikan dan ternak, dan Pelaku Usaha Pangan;
g.melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan Daerah; dan
h.mendukung terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional.
1. 3.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a.Perencanaan Pangan;
b.Cadangan Pangan;
c.Ketersediaan Pangan;
d.Penganekaragaman Pangan;
e.Pencegahan dan Penaggulangan Krisis Pangan;
f.Keamanan Pangan;
g.Mutu dan Gizi Pangan;
h.Distribusi Pangan;
1. 1.Pengawasan Pangan dan Gizi;
j.Sistem Informasi Pangan; dan
k.Peran Serta Masyarakat.
1. 4.Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bah, yakni BAB IIA dan diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 2A dan Pasal 2B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

( 1) Perencanaan Pangan harus terintegrasi dalam rencana pembangunan Daerah dan rencana pembangunan nasional. 9

(2)Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana pembangunan Daerah dan rencana Pangan tingkat provinsi serta dilakukan dengan berpedoman pada rencana Pangan nasional.
(3)Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
(4)Perencanaan Pangan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Pasal 2B

(1)Perencanaan Pangan diwujudkan dalam bentuk rencana Pangan.
(2)Rencana Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

5.Judul BAB IX diubah, sehingga berbunyi :
6.Judul BAB X diubah, sehingga berbunyi :
7.Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA dan diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 64A, Pasal 64B, Pasal 64C, dan Pasal 64D sehingga berbunyi sebagai berikut: BABXA SISTEM INFORMASI PANGAN

BAB IX

DISTRIBUSI PANGAN

Pasal 64A

Sistem lnformasi Pangan mencakup Pengumpulan, Pengolahan, Penganalisisan, penyimpanan, dan penyajian serta penyebaran data dan informasi tentang pangan.

Pasal 64B

( 1) Pemerintah Daerah wajib membangun, menyusun dan 10 mengembangkan sistem Informasi Pangan yang terintegrasi.

(2)Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit digunakan untuk:
1. a.perencanaan;
2. b.pemantauan;
3. c.stabilitas pasokan dan harga Pangan; dan d . sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan serta kerawanan Pangan dan Gizi.
(3)Pemerintah Daerah berkewajiban mengumumkan harga komoditas Pangan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 64C

( 1) Sistem informasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat ( 1) diselenggarakan oleh pusat data dan informasi Pangan.

(2)Pusat Data dan Informasi Pangan wajib melakukan pemutakhiran data dan informasi
(3)Pusat data dan informasi Pangan menyediakan data dan informasi paling sedikit mengenai:
1. a.Jenis produk Pangan;
2. b.Neraca Pangan;
3. c.Letak, luas wilayah, dan kawasan Produksi Pangan;
4. d.Permintaan pasar;
5. e.Peluang dan tantangan pasar;
6. f.Produksi;
7. g.Harga;
8. h.Konsumsi;
  1. 1.Status Gizi; J. Ekspor dan impor;
9. k.Perkiraan pasokan;
  1. 1.Perkiraan musim tanam dan musim panen;
10. m.Perkiraan iklim;
11. n.Teknologi pangan; dan
12. o.Kebu tuhan Pangan daerah
(4)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 64D

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi pangan 11 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64B ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung. Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 31 Mei 201 7 gkan di Tulungagung ggal 5 Juni 2017 ARIS DAERAH Ir. INDRA FAUZI, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006 BUPATITULUNGAGUNG, Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 7 Seri E NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 104-8/2017 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KETAHANAN PANGAN I. UMUM Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Kecukupan pangan sebagai salah satu hak azasi manusia, merupakan hal yang penting dan strategis. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyatnya. Upaya mewujudkan ketahanan pangan daerah harus bertumpu pada sumberdaya pangan lokal yang mengandung keragaman dan harus dihindari sejauh mungkin ketergantungan pada pemasukan pangan. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, maka seluruh sektor harus berperan secara aktif dan berkoordinasi secara rapi dengan Dewan Ketahanan Pangan Daerah, ketahanan pangan harus terwujud sampai pada pelosok desa. Oleh karena ketahanan pangan tercermin pada ketersediaan pangan secara nyata, maka harus secara jelas dapat diketahui oleh masyarakat mengenai penyediaan pangan.Penyediaan pangan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga yang terus terus berkembang dari waktu kewaktu.Untuk mewujudkan penyediaan pangan tersebut, perlu dilakukan pengembangan sistem produksi, efisiensi sistem usaha pangan, teknologi produksi pangan, sarana dan prasarana produksi pangan dan mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif. Pemerataan ketersediaan pangan memerlukan pendistribusian pangan keseluruh wilayah bahkan sampai rumah tangga. Oleh sebab itu perwujudan distribusi pangan memerlukan suatu pengembangan transportasi, yang sistemnya melalui pengelolaan pada peningkatan keamanan terhadap pendistribusian pangan. Cadangan pangan daerah diwujudkan dengan cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan pemerintah daerah.Cadangan pangan pemerintah daerah dibatasi pada pangan tertentu yang bersifat pokok, karena tidak mungkin pemerintah daerah mencadangkan semua pangan yang dibutuhkan masyarakat. Cadangan pangan daerah terdiri dari cadangan pangan Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, yang perwujudannya memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dalam pengelolaan 2 cadangan pangan dapat berhasil dengan baik. Cadangan pangan daerah dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan dan disalurkan dalam bentuk mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga. Namun penyaluran tersebut dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan masyarakat konsumen dan produsen. Peran dan tanggung jawab masyarakat dalam hal cadangapangan dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, swasta, koperasi dan/ a tau perorangan.Penganekaragaman pangan merupakan suatu hal yang harus ditingkatkan keanekaragaman pangannya, sejalan dengan teknologi pengolahan, yang bertujuan menciptakan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang. Dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan perlu dilakukan perencanaan dan pelaksanaan program dan analisis serta evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan. Pencegahan masalah pangan dimaksudkan sebagai langkah antisipatif untuk menghindari terjadinya masalah pangan.Dalam hal penanggulangan masalah pangan harus terlebih dahulu diketahui secara dini tentang kelebihan pangan, kekurangan pangan dan ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Oleh sebab itu, penanggulangan masalah pangan kegiatannya antara lain pengeluaran pangan apabila terjadi kelebihan pangan, peningkatan produksi dan/ a tau pemasukan pangan apabila terjadi kekurangan pangan. Selain dari pada perlu dijaga disamping adanya ketersediaan pangan yang cukup, brimbang maka perlu juga diatur tentang keamanan pangan.Keamanan pangan merupakanj upaya yang tidak terpisahkan dengan program pemnbangunan ketahanan pangan. Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan ketahanan pangan di wilayahnya masing-masing, dengan memperhatikan pedoman, norma, standar dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pu sat. Disamping itu, Pemerintah Daerah dan/ a tau Pemerintah Desa mendorong keikutsertaan masyarakat dalam ketahanan pangan dengan cara memberikan informasi dan pendidikan, membantu kelancaran, meningkatkan motivasi masyarakat serta meningkatkan kemandirian rumah tangga dalam meningkatkan ketahanan pangan. Dalam mewujudkan ketahanan pangan, masyarakat mempunyai peran yang luas misalnya melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi pangan, menyelenggarakan cadangan pangan serta melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan. Ketahanan pangan diwujudkan pula melalui pengembangan sumber daya manusia dan kerjasama.Selanjutnya untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Daerah. Di Kabupaten Tulungagung dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan telah disusun Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 ten tang 3 Ketahanan Pangan. Namun demikian, guna mengimplementasikan semua pertimbangan diatas, serta untuk menyesuaikan dengan terbitnya peraturan perundang-undangan terkait dengan ketahanan pangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang didalam lampirannya mengatur kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan ketahanan pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Ketahanan Pangan. II. PASAL DEMI PASAL Pasall Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2 Pasal lA Huruf a Cukup jelas. Hurufb Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di dalam negeri. Huruf e Yang dimaksud dengan "asas pemerataan" adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan Pangan sampai pada tingkat perseorangan secara merata. Huruf f Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menJam1n peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan. 4 Huruf g Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara. Hurufh Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…