DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: mengatur mengenai Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa untuk mengkoordinir kegiatan usaha-usaha di desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.; meliputi : ketentuan umum; pendirian, pengelolaan; tata kerja BUM Desa; Badan kerjasama antar desa; AD ART; permodalan; klasifikasi usaha; kerjasama dengan pihak ketiga; penggunaan laba BUM Des; kepailitan; pembinaan dan pengawasan; pembubaran; sanksi; ketentuan peralihan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, pemerintah desa dapat menclirikan Badan U saha Milik Desa sesuai dengan kebu tuhan dan potensi desa;
b.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan dan disempumakan agar dalam pendiriannya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa memiliki pedoman baku;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438); 2
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4756);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keungan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394).
7.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 3 Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
13.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tetinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tetinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Ten tang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 12 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG DAN BUPATITULUNGAGUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Repu blik Indonesia. 4
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9.Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
10.Pembangunan Desa adalah upaya peninggkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besamya kesejahteraan masyarakat desa.
11.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
12.Badan Usaha Milik Antar Desa yang selanjutnya disebut BUMADesa adalah kerjasama yang dilakukan antar 2 desa (BUMDesa) atau lebih.
13.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
14.Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusawaratan Desa.
16.Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap ketrampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran, serta memfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
17.Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa dibeli atau diperoleh atas beban anggaran dan pendapatan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
18.Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
19.Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam anggaran dasar dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.
20.Penasehat yang selanjutnya disebut komisaris adalah Kepala Desa.
21.Penasehat di dalam BUMADesa adalah Badan Kerjasama Antar Desa. 5
22.Pelaksana Operasional adalah Pelaksana Operasional BUM Desa.
23.Pengawas adalah pengawas BUMDesa dan BUMADesa.

BAB II

PENDIRIAN DAN PEMBENTUKAN BUM Desa

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan um urn yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pasal 3

(1)Tujuan Umum Pembentukan BUM Desa adalah mengkoordinir kegiatan usaha-usaha di desa untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.
(2)Tujuan Khusus pembentukan BUM Desa Adalah :
1. a.Meningkatkan sumber pendapatan asli desa dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat desa.
2. b.Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kepentingan masyarakat desa.
3. c.Menciptakan kesempatan berwirausaha dan dapat membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 4

(1)Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disepakati melalui Musyawarah Desa.
(2)Pokok bahasan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
2. b.Organisasi pengelola BUM Desa;
3. c.Modal usaha BUM Desa; dan
4. d.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 5

( 1) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

(2)Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.maksud dan tujuan; b . organisasi dan tata laksana operasional;
2. c.jenis usaha;
3. d.kewajiban dan hak;
4. e.permodalan; 6
5. f.bagi hasil usaha;
6. g.mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban; dan
7. h.kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 6

BUM Desa bisa didirikan/ dibentuk berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan/ a tau Masyarakat berdasarkan musyawarah masyarakat desa dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a.Adanya potensi usaha ekonomi masyarakat.
b.Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok. c . Tersedianya sumber desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, teru tama kekayaan desa.
d.Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa.
e.Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara sendiri-sendiri dan belum terintegrasi dalam satu wadah lembaga usaha ekonomi yang terkoordinir oleh Desa.

Pasal 7

( 1) Pendirian dan pembentukan BUM Desa dilaksanakan melalui tahapan :

a.Inisiatif Pemerintah Desa dan/ atau masyarakat desa; b . identifikasi potensi usaha ekonomi desa;
c.identifikasi sumber daya alam di desa;
d.identifikasi sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa;
e.Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

(2)BUM Desa dibentuk dan didirikan melalui proses :
1. a.BUM Desa dibentuk dengan Peraturan Desa yang sudah difasilitasi Camat atas nama Bupati. b . BUM Desa wajib membuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dapat di-Akta Notaris-kan.

Pasal 8

(1)Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUMA Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
(2)Pendirian BUMA Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari: 7 a . Pemerintah Desa;
1. b.Badan Permusyawaratan Desa;
2. c.Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. d.Lembaga Desa lainnya; dan
4. e.Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
(3)Musyawarah Desa/ Antar Desa mengenai pendirian BUMA Desa /BUM Antar Desa menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
(4)BUMA Desa ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUMA Desa.
(5)BUMA Desa bisa didirikan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
(6)a . atas inisiatif pemerintah desa; dan b . adanya kesepakatan antar Pemerintah Desa. Tahapan Pendirian BUMA Desa :
1. a.Dalam rangka kerja sama antar-Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUMA Desa;
2. b.Pembentukan BUMA Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui musyawarah antar Desa;
3. c.Pendirian BUMA Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat
(2)serta pengelolaan BUMA Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGELOLAAN BUM Desa

Pasal 9

(1)BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
(2)Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
(3)Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1).

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…