DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

-Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan. Jenis perizinan dalam usaha perindustrian dan perdagangan meliputi IUI, IPUI,IUKI, IPKI, SIUP, TDP, TDG, dan STPW. Industri kecil dan industri menengah wajib memiliki IUI. Industri kecil merupakan industri yang memperkerjakan paling banyak 19 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 1000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, sedangkan industri menengah merupakan industri yang memperkerjakan paling sedikit 19 dan paling banyak orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling sedikit dari Rp. 1000.000.000,00 dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00. Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki lUI dan akan melakukan perluasan kapasitas produksi wajib memiliki IPUI. Setiap usaha kawasan industri wajib memiliki IUKI. Ketentuan permohonan UKI adalah menyiapan lahan Kawasan Industri sampai dapat digunakan dengan luas lahan 50 (lima puluh) hektar dan menyediakan untuk industri kecil seluas 5 (lima) hektar dalam satu Hamparan, membangun sebagian infrastruktur dasar Kawasan Industri, membentuk pengelola Kawasan Industri, membangun gedung pengelola. Kawasan industri yang telah memiliki IUKI dan melakukan perluasan kawasan industri wajib memiliki IPKI. Usaha perdagangan barang dan/atau jasa yang berkedudukan atau berdomisili di daerah wajib memiliki SIUP kecuali usaha perdagangan kecil dan mikro. Setiap perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT) , koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma (Fa), perseorangan, dan bentuk usaha lainnya (BUL) , termasuk perusahaan asing dengan status kantor pusat, kantor tunggal , kantor eabang, kantor pembantu, anak perusahaan, agen perusahaan dan perwakilan perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di daerah dan telah memiliki ijin, wajib memiliki Tabel Daftar Perusahaan. Dikecualikan dari wajib daftar perusahaan adalah perusahaan negara yang berbentuk perusahaan jawatan (PERJAN) dan perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan memperkerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan ijin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan. Perusahaan dan/atau perorangan yang menerima waralaba wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba. Dalam hal perizinan hilang atau rusak/tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian kepada bupati melalui DPM PTSP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan, dipandang perlu adanya peraturan penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perindustrian dan Perdagangan; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indop.esia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 2 Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492;
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia TAhun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha lndustri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
13.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M- DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 /M-DAG/PER/2/2017;
14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 /M- DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017;
15.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M- INDAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
16.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 /M- DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Pencegahan Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M- DAG/PER/3/2016; 3
17.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M- IND/PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/ a tau Peralatan Industri Kecil dan Industri Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21/M-IND/PER/2/2015;
18.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M- IND/PER/2/2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri;
19.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 /M- INDAG/PER/ 10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu;
20.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M- INDAG/PER/6/2016 tentang Ketentuan Imbal Beli Untuk Pengadaan Barang Pemerintah Asal Impor;
21.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M- IND/PER/7 /2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klarifikasi Usaha Industri; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan BUPATITULUNGAGUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulungagung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3.Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tulungagung.
5.Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung.
6.Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung.
7.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. 4
8.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah a tau manfaat lebih tinggi, termasuk juga jasa industri.
9.Perusahaan industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang berkedudukan di Daerah.
10.Perusahaan kawasan industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri.
11.Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha Industri.
12.Izin Perluasan Usaha Industri yang selanjutnya disebut IPUI adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan Perluasan.
13.Izin Usaha Kawasan Industri yang selanjutnya disingkat dengan IUKI adalah 1zm yang diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
14.Izin Perluasan Kawasan Industri yang selanjutnya disebut perluasan kawasan adalah penambahan luas lahan kawasan industri dan luas lahan sebagaimana tercantum dalam IUKI.
15.Izin Prinsip adalah izin yang diberikan kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum untuk melakukan penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur Kawasan Industri serta pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan dalam rangka memulai pembangunan Kawasan Industri.
16.Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan/atau melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/ a tau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
17.Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik Gudang
18.S tandar Nasional adalah Standar menyelenggarakan Standardisasi. Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI yang ditetapkan oleh lembaga yang pengembangan dan pembinaan di bidang
19.Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
20.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.
21.Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah tanda daftar yang diberikanDinas kepada perusahaan yang telah mendaftarkan kegiatan usahanya. 5
22.Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang- barang perniagaan dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan.
23.Gudang Tertutup adalah gudang yang meupakan bangunan tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pen dingin
24.Gudang terbuka adalah gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas-batas tertentu.
25.Gudang berbentuk Silo atau tangki adalah suatu ruangan tempat kusus untuk menyimpan barang dalam bentuk cair, gas, curah atau biji-bijian yang konstruksinya terbut dari baja, besi, aluminium, beton atau dari kayu yang fungsi dan kekuatannya disesuikan dengan karakteristik barang yang disimpan.
26.Usaha Pergudangan adalah kegiatan usaha jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan/ atau pihak lain untuk mendukung dan memperlancar kegiatan usaha perdagangan barang.
27.Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/ atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba.
28.Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disebut STPW adalah bukti pendaftaran prospektus penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan/atau Pemberi Waralaba lanjutan serta bukti pendaftaran perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba dan/atau Penerima Waralaba lanjutan, yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran.
29.Perjanjian Waralaba adalah perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.
30.Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/ atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
31.Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba. a . kepentingan nasional; b. C. d. e. f. g. h. 1. j. k. 1. m. n. o. p. 6 demokrasi ekonomi; kepastian berusaha; pemerataan persebaran; persaingan usaha yang sehat; keterkaitan industri; kepastian hukum; adil dan sehat; keamanan berusaha; akuntabel dan transparan; kemandirian; kemitraan; kemanfaatan; kesederhanaan; kebersamaan; dan berwawasan lingkungan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Kebijakan Perindustrian dan Perdagangan bertujuan untuk:

a.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, sumber daya manusia dan/ atau hasil budidaya serta memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan;
b.meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, memperbaiki struktur perekonomian yang lebih maju, mandiri, kondusif sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan Iebih luas bagi pertumbuhan ekonomi dan memberi nilai tambah bagi masyarakat pada sektor industri dan perdagangan;
c.meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi tepat guna dan menumbuh kembangkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha;
d.meningkatkan peran serta masyarakat ekonomi lemah, termasuk pengrajin secara aktif dalam pembangunan industri dan perdagangan di masyarakat;
e.memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan industri kecil dan menengah. Umum Pasal 4

(1)Setiap usaha perindustrian dan perdagangan wajib memiliki izin.
(2)Jenis perizinan dalam usaha perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.IUI;
2. b.IPUI; C. IUKI;
3. d.IPKI;
4. e.SIUP;
5. f.TDP;
6. g.TDG; dan
7. h.STPW; 7
(3)Perizinan diberikan kepada setiap usaha perindustrian dan perdagangan yang akan melakukan kegiatan usaha industri atau perdagangan.
(4)Pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat pada ayat ( 1) tidak dipungut biaya.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 5

( 1) Industri kecil dan Industri Menengah wajib memiliki IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.

(2)Kriteria industri kecil dan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
1. a.Industri kecil merupakan industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. b.Industri menengah merupakan industri yang memenuhi keten tuan se bagai beriku t :
  1. 1.mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau
  2. 2.mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
(3)IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.Identitas perusahaan;
2. b.Nomor pokok wajib pajak;
3. c.Jumlah tenaga kerja;
4. d.Nilai investasi; dan
5. e.Luas lahan lokasi industri/perdagangan.
(4)IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati berdasarkan berita acara pemeriksaan lapangan.
(5)IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih melaksanakan kegiatan usahanya.
(6)Tata cara dan persyaratan permohonan IUI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 8

Pasal 6

(1)Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dan akan melakukan perluasan kapasitas produksi, wajib memiliki IPUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.
(2)IPUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati.
(3)Ketentuan IPUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dilakukan perluasan.
(4)Setiap Perusahaan Industri yang melakukan perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), wajib memberitahukan secara tertulis tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan yang tercantum dalam IUI, paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulai kegiatan perluasan.
(5)IPUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih melaksanakan kegiatan usahanya.
(6)Tata cara dan persyaratan permohonan IPUI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Setiap usaha kawasan industri wajib memiliki IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c.
(2)Perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Kawasan Industri dan mengajukan permohonan IUKI harus terlebih dahulu memperoleh Izin Prinsip.
(3)Ketentuan permohonan IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)adalah sebagai berikut:
1. a.menyiapan lahan Kawasan Industri sampai dapat digunakan dengan luas lahan 50 (lima puluh) hektar dan menyediakan untuk industri kecil seluas 5 (lima) hektar dalam satu hamparan;
2. b.membangun sebagian infrastruktur dasar Kawasan Industri;
3. c.membentuk pengelola Kawasan Industri; dan
4. d.membangun gedung pengelola.
(4)IUKI hanya diberikan seluas lahan yang telah siap digunakan dan dikuasai yang dibuktikan dengan Surat Pelepasan Hak atau sertifikat.
(5)Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan melalui pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
(6)Permohonan IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya melalui DPM PTSP. 9
(7)IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kawasan industri tersebut masih dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan usahanya.
(8)Tata cara dan persyaratan permohonan IUKI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Setiap kawasan industri yang telah memiliki IUKI dan melakukan perluasan kawasan industri wajib memiliki IPKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d.
(2)Pengajuan IPKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berlokasi dalam satu Kabupaten tidak memerlukan Persetujuan Prinsip.
(3)IPKI diberikan apabila Perusahaan Kawasan Industri yang bersangkutan telah memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri dengan ketentuan:
1. a.memiliki Izin Lingkungan atas Kawasan Industri perluasan; b . memiliki Izin Lokasi perluasan;
2. c.lahan yang direncanakan sebagai areal perluasan telah dikuasai dan dibuktikan dengan Surat Pelepasan Hak (SPH) atau sertifikat; dan
3. d.berada dalam Kawasan Peruntukan Industri.
(4)Perusahaan industri yang mengajukan permohonan IPKI disampaikan kepada Bupati melalui DPM PTSP.
(5)IPKI berlaku selama perusahaan industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam IPKI tersebut.
(6)Tata cara dan persyaratan permohonan IPKI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Setiap usaha perdagangan barang dan/atau jasa yang berkedudukan atau berdomisili di daerah wajib memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e.
(2)U saha Perdagangan kecil, dan mikro dikecualikan dari kewajiban memperoleh SIUP, kecuali yang bersangkutan memerlukan.
(3)Kriteria Usaha Perdagangan adalah sebagai berikut:
1. a.Usaha kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000 .000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 10
2. b.Usaha menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
(4)SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih melaksanakan kegiatan usahanya.
(5)Tata cara dan persyaratan permohonan SIUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

( 1) Dalam hal perusahaan yang telah memperoleh SIUP bermaksud untuk melakukan perubahan modal, kekayaan bersih, domisili, dan penanggung jawab, maka wajib mengajukan peru bahan SIUP.

(2)Tata cara dan persyaratan permohonan perubahan SIUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Setiap perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT), koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma (Fa), perseorangan, dan bentuk usaha lainnya (BUL), termasuk perusahaan asing dengan status kantor pusat, kantor tunggal, kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, agen perusahaan dan perwakilan perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di daerah dan telah memiliki ijin, wajib memiliki TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f.
(2)Dikecualikan dari wajib daftar perusahaan sebagaimana pada ayat ( 1) adalah:
1. a.Setiap perusahaan negara yang berbentuk perusahaan jawatan (PERJAN) seperti diatur dalam Undang-Undang yang berlaku;
2. b.Setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan ijin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
(3)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pendaftaran perusahaan dalam daftar perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatannya.
(4)Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui DPM PTSP. 11

Pasal 12

(1)TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan wajib diperpanjang kembali paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.
(2)Perusahaan yang telah memiliki TDP wajib memberikan informasi kepada masyarakat dengan memasang papan nama ditempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum.
(3)Perusahaan yang telah memiliki TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan nama dan nomor TDP pada dokumen resmi perusahaan.
(4)Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat nama, alamat lengkap dan nomor TDP.
(5)Tata cara dan persyaratan permohonan TDP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…