DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Modal dasar PDAM Tulungagung ditingkatkan menjadi sebesar Rp. 121.233.289.869,11 (seratus dua puluh satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah sebelas sen) melalui penyertaan modal dengan penggunaan sebagaimana terdapat dalam peraturan ini, dengan perincian: a. penyertaan modal sebesar Rp. 62.233.289.869,11 (Enam puluh dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah sebelas sen) telah disetor pada PDAM sampai dengan Tahun 2016; dan b. penyertaan modal sebesar Rp. 59.000.000.000,- (Lima puluh sembilan milyar rupiah) akan dilaksanakan mulai Tahun 2017.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA CAHYA AGUNG" Kabupaten Tulungagung sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung kepada Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA CAHYA AGUNG" Kabupaten Tulungagung dalam bentuk Penyertaan :Modal Daeral1;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada PDAM "Tulungagung";

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2 4 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ; 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 i Tahun 20 i i ;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom or 52 Tal1un 20 12 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 31/PMK.05/2016 tentang Tata cara Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum; 3
14.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dipisahkan; 1 ~ o ,,..,..,._ .h , ran Daer"l-, II abu..-,,--- 1-a.... Tu lnng"g11 ... ,.., l\To.,.....,,__.,.. a.1. V. J. \..,,.I.Cl.LU C.lJ. .1. :\.. __tJQ..L\...-.1..l. J. J..U.J. Cl. U...l ..lf; ..1 ,i J..l.J.V .1. J Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung Pada PDAM "Tulungagung" (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 14 Seri E);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA CAHYA AGUNG" Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 15 Seri E) ; Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan BUPATITULUNGAGUNG MEMUTUSKAN : MENETAPKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN "TULUNGAGUNG". TULUNGAGUNG Pasal I PADA PDAM Bebera pa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulun gagung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada PDAM "Tulungagung" (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 14 Seri E), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

( 1) Dengan Peraturan Daerah ini, jumlah modal dasar PDAM Tulu ngagung yang sebelumnya sebesar Rp. 65.000 .000,- (enam puluh lima juta rupiah) ditingkatkan menjadi sebesar Rp . 121.233.289 .869 , 11 (seratus dua puluh satu milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan 4 ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah sebelas sen) melalui penyertaan modal, dengan perincian:

a.penyertaan modal sebesar Rp. 62.233.289.869 , 11 (Enam puluh dua milyar dua ratus t iga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah sebelas sen) telah disetor pada PDAM sampai dengan Tahun 2016; dan
b.penyertaan modal sebesar Rp. 59.000.000.000,- (Lima puluh sembilan milyar rupiah) akan dilaksanakan mulai Tahun 2017.

(2)Penyertaan modal sebesar Rp. 62.233 .289 .869 ,11 (Enam puluh dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah sebelas sen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk:
1. a.sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) digunakan sebagai modal dasar PDAM;
2. b.sebesar Rp. 2 .000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) "Tulungagung" Kabupaten Tulungagung yang telah dilaksanakan pada Tahun 2011 ;
3. c.sebesar Rp. 6 .132.273.147, 11 (Enam Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh Rupiah Sebelas Sen) , telah dilaksanakan pada Tahun 1987 sampai dengan Tahun 2006 dalam bentuk bangunan gedung kantor, jaringan pipa, sambungan rumah, dan aset dari Pemerintah Pusat;
4. d.sebesar Rp. 1.850.980.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), telah dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan APBD Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009 dengan rincian sebagai berikut: 1) Tahun 2007 sebesar Rp. 194.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah) untuk pembuatan sumur air minum dan pengadaan pompa di Kecamatan Ngunut. 2) Tahun 2008 sebesar Rp. 221 .980.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) untuk pendamping kegiatan APBN Program Air Bersih di Kecamatan Sendang. 3) Tahu:n 2009: a) sebesar Rp. 841 .000.000 ,- (Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Rupiah) untuk pembangunan 5 tu tu p Ground Reservoir Instalasi Pengolahan Air di Pagenvojo. b) sebesar Rp. 594.000.000,- (Lima Ratus Sembiian Puluh Empat Juta Rupiah) untuk pendamping kegiatan program keciptakaryaan APBN untuk pembangunan sarana air bersih Kabupaten Tulungagung.
5. e.sebesar Rp. 5.900.000.000,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah), telah dilaksanakan pada Tahun 2012 untuk pembayaran utang jatuh tempo pada Kementerian Keuangan;
6. f.sebesar Rp. 5.996 .000.000,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) telah dilaksanakan pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2016 yang dipergunakan untuk program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); dan
7. g.sebesar Rp. 40.289.036.722,- (Empat Puluh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dalam bentuk bangunan fisik dan uang, telah dilaksanakan sampai dengan Bulan Maret Tahun 2012.
(3)Penyertaan modal sebesar Rp. 59.000.000.000,- (Lima puluh sembilan milyar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk:
1. a.sebesar Rp. 50 .000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah) dipergunakan untuk menampung bantuan program, yang akan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2021; dan
2. b.sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dialokasikan mulai sejak Tahun 201 7 sampai dengan Tahun 2019 yang dipergunakan untuk Program Hibah Air Minum MBR dari Pemerintah Pusat yang disesuaikan dengan dana hibah yang diterima dari Pemerintah Pusat.
(4)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.Ketentuan Pasal 3A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

( 1} Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(3)huruf a dilaksanakan dalam hal PDAM mendapatkan Program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Pemerintah.
(2)PencJ:tiran atas penyertaan modal sebagai.mana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan: / 6
1. a.untuk Tahun 201 7, dapat dilaksanakan tan pa menunggu dana hibah Program MBR dari Pemerintah;
2. b.untuk Tahun 2018, dan Tahun 2019, dapat dilaksanakan dalam hal Pemerintah Daerah telah menerima dana hibah Program MBR dari Pemerintah. 3 . Diantara Pasal 3A dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3B

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA CAHYA AGUNG" Kabupaten Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung. f1/.,':;1"'' Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal ) , t r Diundangkan di Tulungagung 4 Desember 2017 DAERAH, MM adya NIP. 19590919 199003 1 006 Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 13 Seri E 11 Oktober 201 7 NGAGUNG, /) NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 323- 14/2017 l 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG PADA PDAM "TULUNGAGUNG" I. UMUM Pelayanan masyarakat di bidang penyediaan air bersih di Kabupaten Tulungagung merupakan hal yang penting untuk selalu diprioritaskan karena ketersediaan air bersih dapat mendukung program peningkatan kesehatan di Kabupaten Tulungagung. Sehubungan dengan hal tersebut, maka upaya untuk mewujudkan PDAM sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelayanan penyediaan air bersih mutlak diperlukan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan PDAM dalam memberikan pelayanan air bersih yang dapat dimanfaatkan sebagai air minum maka diperlukan dukungan modal baik berupa uang maupun barang yang dalam beberapa tahun ke depan diharapkan dapat terpenuhi. Adapun dukungan modal tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan melalui mekanisme penyertaan modal. Mendasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu dilakukan penyertaan modal kepada PDAM dengan merubah kembali Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada PDAM "Tulungagung". II. PASAL DEMI PASAL PasalI Angka 1

Pasal 3

Ayat ( 1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan bantuan program dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, atau bantuan dari lembaga/Negara lain. Huruf b Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 2

Pasal 3A

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 3B

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. 8

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…