DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2017

Nomor: 18
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tulungagung

regulasi_utama

Ringkasan

Mengatur antara lain tentang pembentukan BPD, fungsi dan wewenang, hak dan kewajiban BPD.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Da erah a dalah Ka bupaten Tulun gagung. BADAN
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagun g. 3 . Bu pati adalah Bupa ti Tu lu n gagu ng.
4.Kecamatan adalah wilayah kerj a Camat sebagai Perangkat Daerah. 3
5.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia. 9 . Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Dasarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Peratu ran Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 12 .Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

FUGSI DAN WEWENANG

Pasal 2

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

a.membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c.melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 4

Pasal 3

BPD berwenang: a . mengadaka n pertemuan denga n mendapatka n a spirasi;

b.menyampaikan aspirasi masyarakat Desa secara lisan dan tertulis;
c.mengajukan rancangan Peraturan kewenangannya ; m ayara k a t u ntuk kepada Pemerintah Desa yang menjadi
d.melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
e.meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
f.menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
g.mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
h.menyusun peraturan tata tertib BPD;
1. 1.menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat; J . Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa;
k.mengelola biaya operasional BPD;
1. 1.mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
m.Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, TUGAS , DAN LARANGAN BPD

Pasal 4

BPD berhak: a . mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

b.menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; dan 5
c.mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa.

Pasal 5

( 1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.

(2)Monitoring dan evaluasi sebagiamana dimaksud pada ayat ( 1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 6

( 1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.

(2)Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(3)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa ya n g dilakukan dalam musyawarah BPD.
(4)Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Pasal 7

(1)Anggota BPD berhak:
1. a.mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
2. b.mengajukan pertanyaan; c . menyampaikan usul dan/ atau pendapat;
3. d.memilih dan dipilih; dan
4. e.mendapat tunjangan dari APBDesa.
(2)Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
(3)Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
1. a.memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan didalam negeri sesuai kemampuan keuangan desa. 6
2. b.penghargaan dari Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.
(4)Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dim aksud pada ayat (3) huruf a, bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD, dan APBDesa.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kunjungan la pangan sebagaimana dimaksud pada aya t (3) h u ru f a diatu r dalam Peraturan Bu pati.

Pasal 8

( 1) BPD wajib menyampaikan laporan kinerja BPD yang merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(2)Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
1. a.dasar hukum;
2. b.pelaksanaan tugas; dan
3. c.penutup.
(3)Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan/ a tau lisan .
(4)Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 9

(1)Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2)Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Pasal 10

Anggota BPD wajib:

a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertah ankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; b . melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 7
c.mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan;
d.menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
e.menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
f.mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 11

(1)BPD mempunyai tugas:
1. a.menggali aspirasi masyarakat;
2. b.menampung aspirasi masyarakat;
3. c.mengelola aspirasi masyarakat;
4. d.menyalurkan aspirasi masyarakat;
5. e.menyelenggarakan musyawarah BPD;
6. f.menyelenggarakan musyawarah Desa;
7. g.membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
8. h.menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
9. i.membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
10. j.melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
11. k.melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  1. 1.menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
12. m.melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan teknis pelaksanaan tugas BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…