Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2017
- Nomor
- 18
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 78
Ringkasan
Mengatur antara lain tentang pembentukan BPD, fungsi dan wewenang, hak dan kewajiban BPD.
Mengatur antara lain tentang pembentukan BPD, fungsi dan wewenang, hak dan kewajiban BPD.
MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERMUSYAWARATAN DESA.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
BADAN
3 . Bu pati adalah Bupa ti Tu lu n gagu ng.
3
9 . Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Dasarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12 .Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. BAB II FUGSI DAN WEWENANG Bagian Pertama Kedudukan
BAB II
Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:
dan
4 Bagian Kedua Wewenang
BPD berwenang: a . mengadaka n pertemuan denga n mendapatka n a spirasi;
m ayara k a t u ntuk kepada Pemerintah Desa yang menjadi
J . Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa;
BAB III HAK, KEWAJIBAN, TUGAS , DAN LARANGAN BPD Bagian Kesatu HakBPD
BAB III
BPD berhak: a . mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
dan 5
Paragraf 2 Pengawasan
( 1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
Paragraf 3 Pernyataan Pendapat
( 1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
Paragraf 4 Hak Anggota BPD
c . menyampaikan usul dan/ atau pendapat;
6
Bagian Kedua Kewajiban BPD
( 1) BPD wajib menyampaikan laporan kinerja BPD yang merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Anggota BPD wajib:
b . melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 7
Bagian Ketiga Togas BPD
Bagian Keempat Larangan BPD
Membuka PDF…