DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 1 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 94

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang rencana pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tulungagung yang meliputi: a. Pembangunan Destinasi Pariwisata; b. Pembangunan Pemasaran Pariwisata; c. Pembangunan Industri Pariwisata; dan d. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional, Maka Pemerintah Daerah perlu menyusun Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah;
c.bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan kepariwisataan daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi, selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat Kabupaten Tulungagung;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2017 - 2027; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ,,,........_ 2 Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ; 6 . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168) ;
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan;
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa TimurTahun 2011-2031 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E); ,...__ 3
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulungagung 20 12-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 1 Seri E); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENTULUNGAGUNG dan BUPATITULUNGAGUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2017 - 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Tulungagung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3.Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 5 . Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
6.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan , Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
8.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disingkat dengan RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataan Kabupaten untuk periode 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tahun 2017 - 2027.
9.Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas um um, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
10.Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah kawasan geografis di Kabupaten Tulungagung yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif kecamatan yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta 4 masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11.Kawasan Strategis Parhvisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
12.Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13.Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
14.Prasarana Umum adalah kelengkapan daftar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
15.Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
16.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
17.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepen tingannya.
18.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
19.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
20.Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan pemerintah daerah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
21.Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan. 22 . Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan clan penyelenggaraan pariwisata.
23.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan. 5
24.Kawasan Pendukung Pariwisata Daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi pendukung pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh untuk memperkuat dalam salah satu aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
25.Desa Wisata adalah suatu wilayah yang penduduknya mempunyai kegiatan di bidang sosial dan ekonomi dalam bentuk pengembangan usaha pariwisata yang berbasis pada potensi daya tarik alam dan buatan termasuk bangunan cagar budaya maupun tatanan sosial kehidupan masyarakat setempat, nilai budaya dan seni tradisi serta kerajinan dan kuliner tradisional dan sarana prasarana akomodasi.
26.Zona Kreatif adalah wilayah yang memiliki batas batas tertentu yang memberikan ruang bagi pelaku kreatif, pemerintah, bisnis,masyarakat dan komunitas untuk ber ekspresi, berproduksi, melakukan kegiatan ekonomi serta mengapresiasi produk kreatif.
27.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
28.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
29.Standarisasi Kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha dibidang kepariwisataan.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 2

( 1) Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten meliputi:

a.Pembangunan Destinasi Pariwisata;
b.Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
c.Pembangunan Industri Pariwisata; dan
d.Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan.

(2)Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan RIPPARKAB yang memuat: a . v1s1;
1. b.misi;
2. c.tujuan;
3. d.sasaran; dan
4. e.arah kebijakan, strategi, dan indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Ka bu paten dalam kurun waktu 2017 - 2027.
(3)Pelaksanaan RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat. 6

Pasal 3

RIPPARKAB menjadi pedoman bagi Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten.

Pasal 4

Visi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah terwujudnya kepariwisataan Kabupaten Tulungagung yang berwawasan alam dan budaya yang berkelanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

a.mengembangkan tata kelola destinasi pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
b.membangun infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik dan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan lokasi-lokasi wisata;
c.mengembangkan industri pariwisata untuk mewujudkan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat; d . meningkatkan peran berbagai pihak di sektor pariwisata dalam berkontibusi meningkatkan daya saing pariwisata;
e.meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kelembagaan adat maupun kelembagaan sipil, organisasi massa, dan lainnya untuk mewujudkan pengelolaan pariwisata yang mandiri;
f.mengembangkan, serta melestarikan budaya dan kearifan lokal;
g.membangun iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan wisata kreatif yang berwawasan lingkungan;
h.penanganan bencana di kawasan rawan bencana.

Pasal 6

Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi :

a.meningkatkan kualitas dan kuantitas kawasan yang menjadi tujuan wisata;
b.meningkatkan produk domestik regional bruto, pendapatan asli daerah, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan; c . mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antar usaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat disertai dengan peningkatan kualitas pembangunan infra struktur dasar; d . mengembangkan lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan industri pariwisata, kawasan pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien; 7
e.mewujudkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra kawasan pariwisata daerah dan apresiasi terhadapnya sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
f.mewujudkan pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan daerah; dan
g.Mengembangkan kemitraan masyarakat dan dunia usaha dalam rangka pengelolaan pariwisata dan berbasis sumberdaya lokal.

Pasal 7

Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi :

a.meningkatnya kualitas dan kuantitas kawasan yang menjadi tujuan wisata;
b.meningkatnya produk domestik bruto, devisa daerah, produk domestik regional bruto, pendapatan asli daerah, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan; ,,---._ c. terwujudnya industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antar usaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat disertai dengan peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur dasar; d . berkembangnya lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan industri pariwisata, kawasan pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien ; e . terwujudnya media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra kawasan pariwisata daerah dan apresiasi terhadapnya sehingga mampu menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
f.terwujudnya pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan daerah; dan
g.berkembangnya kemitraan masyarakat dan dunia usaha dalam rangka pengelolaan pariwisata dan berbasis sumberdaya lokal.

Pasal 8

Untuk mencapai v1s1, m1s1, tujuan dan sasaran kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 , Pasal 5, Pasal 6 , dan Pasal 7 ditetapkan program pembangunan kepariwisataan daerah dengan rincian indikasi program sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah 1n1.

Pasal 9

( 1) Rincian indikasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dalamjangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2027.

(2)Rincian indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 8
(3)Penjabaran indikasi program sebagairnana dirnaksud pada a yat (1) diatur lebih lanjut dalarn Peraturan Bupati.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN

Pasal 10

Pernbangunan destinasi pariwisata Kabupaten rneliputi: a . Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah; b . Pernbangunan Daya Tarik Wisata; c . Pernbangunan Aksesibilitas;

d.Pernbangunan Fasilitas Urnurn Pariwisata;
e.Pernberdayaan Masyarakat; dan
f.Pengernbangan investasi di bidang pariwisata.

Isi peraturan

Teks94PDFHirarki

Memuat teks peraturan…