DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur mengenai perubahan perda no 9 tahun 2009 antara lain bentuk badan usaha daerah, kerjasama dana anak perusahaan, penghasilan direksi dll

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penguatan, pemberdayaan dan pengembangan usaha di Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung, agar lebih maju dan mampu bersaing dalam dunia usaha maka diperlukan pembentukan anak perusahaan;
b.bahwa pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud huruf a, belum diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah "Aneka U saha" Kabupaten Tulungagung, sehingga diperlukan regulasi sebagai dasar kewenangan bagi PDAU dalam membentuk anak perusahaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b , maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah "Aneka Usaha" Kabupa ten Tulungagung;

Mengingat

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2730); 3 . Undang-Undang Nomor 17 Ta hun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 2 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 73);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Sadan Usaha Milik Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 04 Seri E);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 12 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan BUPATITULUNGAGUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH "ANEKA USAHA" KABUPATEN TULUNGAGUNG. Pasal I Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 04, Seri E) diubah sebagai berikut: 1) Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 4

1.Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabu paten Tulungagung.
3.Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Tulungagung.
6.Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Tulungagung.
7.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Tulungagung.
8.Pegawai adalah pegawai Perusahaan Daerah "Aneka U saha" Kabupaten Tulungagung.
9.Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. 2) Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi se bagai beriku t:

Pasal 2

(1)Perusahaan Daerah yang semula bemama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabubaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 4 Seri E) diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Tulungagung.
(2)Perusahaan Umum Daerah m1 berkedudukan di Tulungagung.
(3)Untuk memperluas jaringan dan wilayah usaha, Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka cabang baik di dalam atau di luar Kabupaten Tulungagung. 3) Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 5

Pasal 3

Bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Tulungagung merupakan Perusahaan Umum Daerah. 4) Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menyelenggarakan kegiatan usaha Industri, Perdagangan dan J asa di bidang:

a.Percetakan;
b.Pertanian;
c.Pariwisata;
d.Pengelolaan Limbah Medis;
e.Kesehatan;
f.Pertambangan;
g.Kontruksi;
h.Perdagangan Umum; dan
i.Usaha lain yang ditetapkan oleh Bupati. 5) Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut: BABIIIA KERJASAMA DAN ANAK PERUSAHAAN

(1)Perumda dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerjasama.
(3)Pelaksanaan kerjasama Perumda dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi.
(4)Perumda memprioritaskan kerjasama dengan BUMD milik pemerintah daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama daerah.
(5)Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda untuk melaksanakan kerjasama.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama Perumda diatur dalam Peraturan Bupati. 6

Pasal 5B

(1)Perumda dapat membentuk anak perusahaan.
(2)Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda dapat bermitra dengan:
1. a.badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
2. b.badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
(3)Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi:
1. a.laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
2. b.perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
3. c.memiliki kompetensi di bidangnya; dan
4. d.perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuaikesepakatan dari modal dasar.
(4)Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.disetujui oleh Bupati;
2. b.minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
3. c.laporan keuangan Perumda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
4. d.memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
5. e.tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
(5)Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan peru bahan kepemilikan saham Perumda di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh Bupati. 6) Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Direksi pada Perumda diangkat oleh Bupati dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Dewan Pengawas.
(2)Usulan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berdasarkan hasil seleksi yang dilaksanakan oleh tim seleksi atau lembaga profesional.
(3)Ketentuan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 7 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
(4)Jumlah anggota direksi ditetapkan oleh Bupati paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
(5)Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(6)Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 7) Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a.sehat jasmani dan rohani;
b.memiliki keahlian, itegritas, kepemimpinan, pegalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
c.memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
d.memahami manajemen perusahaan;
e.memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
f.berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
g.pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
h.berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
1. 1.tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; J. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
k.tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
1. 1.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif. 8 8) Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Direksi mempunyai tugas:

a.menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda;
b.membina pegawai;
c.mengurus dan mengelola kekayaan Perumda;
d.menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
e.menyusun dan menyampaikan laporan. 9) Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Laporan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
(2)Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
(3)Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
(4)Laporan triwulanan dan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
(5)Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
(6)Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh Bupati.
(7)Dalam hal terdapat a nggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
(8)Ketentuan lebih lanjut m engen a i tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati. 10) Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut: 9

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…