DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 31 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung; perubahan meliputi: perubahan tipe atas SKPD yang terdiri atas dinas, badan dan kecamatan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah sesuai ketentuan;
c.bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Tulungagung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, memerlukan penyempurnaan pada materi muatannya untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum serta situasi dan kondisi yang ada;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang SALINAN 2 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 3 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Nergara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Nergara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan BUPATI TULUNGAGUNG MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG. 4 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah;

a.Nomor 1 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
b.Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
c.Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D); diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Pemuda dan Olah Raga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan Olahraga;
3. 3.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
4. 4.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
5. 5.Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. 6.Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
7. 7.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, 5 meyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. 8.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, meyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
9. 9.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, meyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
10. 10.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, urusan Pertanahan, sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan Drainase dan sub urusan permukiman;
11. 11.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A dengan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
12. 12.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
13. 13.Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, meyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
15. 15.Dinas Perikanan Tipe B, meyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
16. 16.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, meyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
17. 17.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, meyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
18. 18.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
19. 19.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A, meyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
20. 20.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup; 6
21. 21.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, meyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan;
22. 22.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, meyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
23. 23.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B, menyelenggarakan sub urusan Kebakaran;
24. 24.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
e.Badan Daerah terdiri dari:
1. 1.Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
4. 4.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas Sedang, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah klasifikasi A, melaksanakan sub urusan bencana;
7. 7.Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi.
f.Kecamatan, Terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Bandung dengan Tipe A;
2. 2.Kecamatan Besuki dengan Tipe A;
3. 3.Kecamatan Boyolangu dengan Tipe A;
4. 4.Kecamatan Campurdarat dengan Tipe A;
5. 5.Kecamatan Gondang dengan Tipe A;
6. 6.Kecamatan Kalidawir dengan Tipe A;
7. 7.Kecamatan Karangrejo dengan Tipe A;
8. 8.Kecamatan Kauman dengan Tipe A;
9. 9.Kecamatan Kedungwaru dengan Tipe A; 7
10. 10.Kecamatan Ngantru dengan Tipe A;
11. 11.Kecamatan Ngunut dengan Tipe A;
12. 12.Kecamatan Pagerwojo dengan Tipe A;
13. 13.Kecamatan Pakel dengan Tipe A;
14. 14.Kecamatan Pucanglaban dengan Tipe A;
15. 15.Kecamatan Rejotangan dengan Tipe A;
16. 16.Kecamatan Sendang dengan Tipe A;
17. 17.Kecamatan Sumbergempol dengan Tipe A;
18. 18.Kecamatan Tanggunggunung dengan Tipe A;
19. 19.Kecamatan Tulungagung dengan Tipe A.
20. 2.Diantara Pasal 11 dan Pasal 12, disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 11a, yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 11a Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
21. 1.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 01 Seri D);
22. 2.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 1 Seri D);
23. 3.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
24. 4.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 1 Seri D); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 8 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung. Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 31 Januari 2023 BUPATI TULUNGAGUNG, ttd. MARYOTO BIROWO Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 31 Januari 2023 SEKRETARIS DAERAH ttd. Drs. SUKAJI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19640119 198508 1 003 Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 1 Seri D NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 11-2/2023 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULUNAGUNG I. UMUM Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa secara ideal struktur organisasi harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal. Dalam perspektif ini, struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Sebagaimana juga dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 bahwa penataan perangkat daerah adalah penataan terhadap pembentukan, kedudukan, susunan, pembagian tugas dan fungsi, beban kerja dan tatalaksana perangkat daerah agar tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan yang efektif, efisien dan berkualitas. Bahwa dalam Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional diamahkan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Adapun BRIDA mempunyai tugas dalam pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai pancasila. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu kembali melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung. 10 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…