DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun 2017

Nomor: 21
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Ringkasan

Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik berupa air limbah kakus dan air limbah non kakus yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. rencana tata ruang wilayah b. cakupan pelayanan; c. kepadatan penduduk; d. kedalaman muka air tanah; e. permeabilitas tanah; f. kemiringan tanah; dan g. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa lingkungan yang baik dan sehat serta derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;

b.bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan serta dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
c.bahwa Pemerintahan Daerah telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang bidang penyehatan lingkungan permukiman khususnya urusan air limbah, agar pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dikelola dengan baik;
d.bahwa dalam memberikan landasan yuridis bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. 3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. 4.Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. 5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. 6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. 7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570); 3
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
13. 13.Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
14. 14.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. 15.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT /M/2008 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pegelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
16. 16.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
17. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. 18.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/menljk/Setjen/kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323) ;
19. 19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; 20 . Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
20. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Seri C Tahun 2005); 22 . Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wiayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Seri E Tahun 2012) ;
21. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Seri D Tahun 2016); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG Dan BUPATITULUNGAGUNG MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulungagung.
4.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.
5.Unit Pelaksana Teknis Dinas penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk khusus untuk melakukan sebagian kegiatan Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah kerja.
6.Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/ atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
7.Sistem pengelolaan air limbah domestik yang selanjutnya disingkat SPALD, adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
8.Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
9.Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sum ber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
10.Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang 5 dilakukan dengan mengolah arr limbah domestic di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
11.Instalasi pengolahan lumpur tinja yang selanjutnya diangkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub- sistem pengolahan setempat.
12.Instalasi pengolahan air limbah domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
13.Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
14.Sistim penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
15.Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
16.Media lingkungan adalah kandungan dan kualitas tanah, air dan udara yang merupakan sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
17.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
18.Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
19.Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
20.Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
21.Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
22.Orang adalah seorang dan/atau badan hukum.
23.Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi maupun perilaku atas perbuatan dan/ atau tindakan orang perorangan buang air besar secara di sembarang tempat yang dilarang oleh karena berpotensi menyebarkan penyakit. 6

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas:

a.tanggung jawab;
b.keterpaduan;
c.keberlanjutan;
d.keadilan;
e.kehati-hatian;
f.partisipatif;
g.manfaat;
h.kelestarian lingkungan hidup; dan
i.perlindungan sumber air.

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

a.mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
b.melindungi kualitas air tanah, kualitas air permukaan dan kualitas tanah;
c.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
d.meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

BAB III

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 4

(1)SPALD diselenggarakan untuk mengolah air limbah domestik.
(2)Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.air limbah kakus (black water); dan
2. b.air limbah non kakus (grey water).

Pasal 5

(1)SPALD terdiri dari: a.SPALD-T;dan
1. b.SPALD-S.
(2)Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.rencana tata ruang wilayah;
2. b.cakupan pelayanan;
3. c.kepadatan penduduk;
4. d.kedalaman muka air tanah; 7
5. e.permeabilitas tanah;
6. f.kemiringan tanah; dan
7. g.kondisi sosial, budaya dan ekonomi mayarakat.
8. a.skala perkotaan;
9. b.skala permukiman; dan
10. c.skala kawasan tertentu.

Pasal 7

(1)Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a. untuk lingkup perkotaan dan/ atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
(2)Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b. untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
(3)Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 8

(1)Rumah dan/ atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T terse but.
(2)Rumah dan/ atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 9

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a.Sub-sistem Pelayanan;
b.Sub-sistem Pengumpulan; dan
c.Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Pasal 10

(1)Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk 8 mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.
(2)Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b , merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat.
(3)Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.

Pasal 11

Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 10 ayat ( 1), terdiri atas: a . pipa tinja;

b.pipa non tinja;
c.bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
d.pipa persil; e . bak kontrol; dan
f.lubang inspeksi

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar