DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017

Nomor: 22
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok perubahan APBD TA 2017: - Pendapatan Daerah Rp. 2.476.066.215.891,00 - Belanja Daerah Rp. 2.518.273.778.879,36 - Defisit Rp. (42.207.562.988,36) - Pembiayaan Daerah Rp. 42.207.562.988,36 - Silpa Rp. 0,00

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan ; PERATURAN DAERAH DAN BELANJA DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN TAHUN ANGGARAN 2018. 6

Pasal 1

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah Rp. 2.476'066'215'891,00 ' Z.BelanjaDaerah Rp. 2.518.273'778'879,36' SurPlus / {Defisit)
3.Pembiayaan Daerah : Rp. (42.207.562.988,36)

a.Penerimaan
b.Pengeluaran Pembiayaan Netto Sisa Lebih PembiaYaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Rp. 50.207.562.988,36 Rp. LOOO.0OO.OO0,O0 pada ayat dari:
a.Pajak Daerah sejumlah RP.
b.Retribusi Daerah sejumlah RP.
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Rp. Dipisahkan sejumlah
d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp. sejumlah

(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1}

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam

a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah
b.Dana Perimbangan sejumlah
c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud
a.Dana Bagr Hasil sejumlah
b.Dana Alokasi Umum sejumlah
c.Dana Alokasi Khusus sejumlah (a) Iain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah huruf c terdiri dari :
a.Hibah sejumlah
b.Dana Darurat sejumlah P<p. 42.2O7.562.988,36 Rp. 0,00 Pasal 1 angka 1 terdiri dari : Rp. 359.281 . 145.891,00 Rp. 1.698.599.191.000,00 Rp. 418.185.879.000,00

(1)huruf a terdiri 77.O95.360.000,00 24.6A2.210.141,00 5.165.807.050,00 Rp. Rp. Rp. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 0,00 0,o0 123.851.000.000,00 205.680.279.A4O,4O 88.654.600.000,00 o,00 t1) (21 252.417 .768.700,00 huruf b terdiri dari : 74.744.O00.000,00 1.151 .959.732.000,00 471.895.459.000,00
1. c.Dana Bagi Hasil Pqiak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah
2. d.Dana Penyesuaiaa dan Otonomi Khusus sejumlah
3. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah
4. f.Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp" Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 7
(1)

Pasal 3

Belarrja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 2 terdiri dari : a, Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. L.544.597.9L7.165,00

b.Belanja Langsung Sejumlah Rp. 973.675.86L.714,36 Belanja Tidak ta.ngsung sebagaimana dimaksud ayat {1} huruf a terdiri dari :
a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. L.O62.313.538.665,00
b.Belanja Bunga sejumlah RP. 0,00
c.Belanja Subsidi sejumlah Rp. 0,00
d.Belanja Hibah sejumlah Rp. 122-229.749.000,00'
e.Beianja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 8-772-500.000,00 '
f.Belanja Bagr Hasil sejumlah Rp. 8.219.050.500,00
g.Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 337.063.079.000,00
h.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 6.000'000.000,00 Belanja Langsung sebagaimanadimaksud pada ayatll) huruf b terdiri dari : t2],

(3)
1. a.Belanja Pegawai sejumlah
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah
3. c.Belanja Modal sejumlah
4. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sejumlah
5. b.Pencairan Dana Cadangan sejumlah
6. c.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah
7. d.Penerima€!.1i. Pinjaman Daerah sejumlah Rp.
8. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp. sejumlah
9. f.Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf Pembiayaan : Rp. 92.358.831.500,00 Rp. 513.594.O57.469,4O Rp. 367.722.972.745,36

Pasal 4

{1) pembiayaan Daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal L angka 3 terdiri dari :

a.Penerimaan sejumlah Rp. 50.207.562-988,36
b.Pengeluaran sejumlah Rp. 8.000-000.000,00 {2} Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a terdiri dari :
a.Pembentukam Dana Cadanga:r sejumlah
b.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 25.207 .562.988,36 25.000.000.000,0o o,o0 0,oo 0,00 0,00 b terdiri dari jenis 5.000.ooo.ooo,oo 3.000.000.000,00 0,00 0,00 Daerah sejumlah
c.Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.
d.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. I

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal L, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendap atatr, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; S. l,ampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.L,ampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; B. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal {Investasi) Daerah;

g.l,ampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
1. 10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 1 1. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini; L2. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
2. 13.Lampiran XII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Untuk Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2At8, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 7

{U Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana Transfer bersifat khusus dari Pemerintah setelah Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat melakukan perubahan APBD dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tulungagung mendahului perubahan APBD dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten T\rlungagung. t1l Perubahan Peraturan Bupati sebagaima:ra dimaksud ayat (1) ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Tulungagung atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran ketika tidak melakukan Perubahan APBD. 9

Pasal 8

(1)Dalam keadaan d,arurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia allggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. {Zt Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat {1} sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
4. d.memiliki dampak yang signilikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. tg) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat {2} termasuk pula belanja untuk keperluan mendesak yar,g kriterianya mencakup:
5. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggarall bedalan;
6. b.keperluan mendesak lainnya yarrg apabila ditunda akan menimbulkan kerugian ymLglebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
7. c.program dan kegiatan lain yang anggarannya harus tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
(4)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga. tS) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan:
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kineda program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 9

tl) Pendanaan keadaan d.arurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (a) dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga secara langsung dan/atau melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yxrgberbentuk program dan kegiatan pada SKPD.

(2)Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peratural Bupati. {3} Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dengan cara melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD, terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD. 10
(3)
(4)

Pasal 10

(1)Pendanaan keadaan darurat yang besarannya kurang dari atau sama dengan 50 o/o dari total anggaran belanja tidak terduga cukup dilaporkan kepada DPRD. {2) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarannya lebih dari 50 Va dari total anggaran belanja tidak terduga harus mendapat persetujuan dari DPRD. Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-DPA SKPD dan ditampung dalam Perubahan APBD atau RKPA-DPPA SKPD dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum Perubahan APBD, diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila dilakukan setelah Perubahan APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten T\rlungagung. Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 28 Desember 2Ol7 Diu di Tulungagung 28 Desember 2AL7 DAERAH pada NOREG 22 / 201,7 Pembina Utama Madya NrP. 19s90919 199003 1 006 Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2Ol7 Nomor 3 Seri A PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG SEKR NOMOR 438-

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…