DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 24 Tahun 2017

Nomor: 24
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan daerah ini meliputi: 1. Pelayanan; dan 2. Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan lbadah Haji Reguler di Daerah;

1.Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3 . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Nomor 5061);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan BUPATITULUNGAGUNG MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tulungagung. 3
2.Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
4.Ibadah Haji Reguler adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
5.Jemaah Haji adalah penduduk Daerah yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
6.Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji yang diselenggarakan oleh pemerintah. 7 . Tim Pemandu adalah petugas daerah yang menyertai Jemaah Haji dalam kelompok terbang yang bertugas membantu memberikan bimbingan ibadahdan pelayanan umum.
8.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
9.Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
10.Transportasi adalah pengangku tan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi di kemasyarakatan dan keagamaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

yang bidang Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji di daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji dari Daerah dalam melaksanakan Ibadah haji berjalan dengan lancar dan tertib. 4

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Pelayanan; dan
b.Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah.

BAB IV

PELAYANAN

Pasal 5

(1)Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada jemaah haji dari Daerah.
(2)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Identitas;
2. b.Transportasi; dan
3. c.Pembinaan.

Pasal 6

( 1) Identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada jemaah haji dari Daerah yang akan menunaikan ibadah haji.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penggunaan identitas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi jemaah haji dari Daerah yang akan menunaikan ibadah haji.
(2)Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan untuk memfasilitasi perjalanan jemaah haji dari Daerah asal ke emba:rkasi dan dari debarkasi ke Daerah asal.
(3)Ketentuan teknis penyediaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 5

Pasal 8

( 1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(2)Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Tulungagung.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembinaan diatur dalam Peraturan Bupati. BABV TIM PEMANDU HAJI DAERAH DAN TIM KESEHATAN HAJI DAERAH

Pasal 9

( 1) Tim Pemandu Haji Daerah dan Kesehatan Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibentuk untuk mendampingi para jemaah haji dan memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji selama penyelenggaraan melaksanakan Ibadah Haji.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

BIAYA

Pasal 10

Biaya pelayanan dan pembekalan Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kemasyarakatan dan keagamaan.

Pasal 11

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah m1 harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 6

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…