DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 25 Tahun 2017

Nomor: 25
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 137

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang: 1. Fungsi, peran dan prinsip koperasi; 2. Kelembagaan koperasi; 3. Keanggotaan dan anggaran dasar koperasi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa koperasi sebagai usaha bersama memiliki arti penting serta kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan juga sebagai wahana penciptaan lapangan kerja di kabupaten Tulungagung;
b.bahwa koperasi perlu dibangun menjadi kuat dan mandiri agar menjadi koperasi yang berkemampuan, profesional dalam bidang manajemen, pemodalan, teknologi, jiwa kewirausahaan, dan kemampuan berkompetisi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat;
c.bahwa pemberdayaan dan perlindungan koperasi merupakan urusan pemerintahan yang wewenangnya dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah sehingga untuk memberikan pedoman bagi semua pihak dalam penyelenggaran koperasi perlu dibentuk Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perkoperasian;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502 );
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan U saha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501); 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
9.Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10/per/m.kukm/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi;
10.Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15/per/m.kukm/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 /per/ m/kukm/ II/ 201 7 ; 11 . Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 17 /per/m.kukm/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi;
12.Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 18/per/m.kukm/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumberdaya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
13.Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19/per/m.kukm/IX/2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi;
14.Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 25/per/m.kukm/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan BUPATI TULUNGAGUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERKOPERASIAN. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1.Daerah adalah Kabupaten Tulungagung;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
3.Bupati adalah Bupati Tulungagung;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Koperasi yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekel uargaan.
7.Koperasi Primer adalah ·Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.
8.Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
9.Pengurus Koperasi adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
10.Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
11.Pengelola adalah anggota Koperasi atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi atau unit simpan pinjam Koperasi.
12.Dewan Koperasi Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat Dekopinda adalah Dewan Koperasi Indonesia di Daerah.
13.Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
14.Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan Perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.
15.Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.
16.Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disingkat USP Koperasi adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
17.Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/ sedekah, dan wakaf.
18.Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit Koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan Koperasi yang bersangkutan. 4
19.Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.
20.Koperasi Tidak Aktif adalah koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut dan/ atau tidak melaksanakan kegiatan usaha. 21 . Penggabungan Koperasi adalah bergabungnya satu koperasi atau lebih dengan koperasi lain dengan menggunakan nama salah satu Koperasi.
22.Peleburan Koperasi adalah penyatuan dua koperasi atau lebih, menjadi satu koperasi dengan menggunakan nama Koperasi baru.
23.Revitalisasi Koperasi adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Koperasi dalam mengupayakan agar Koperasi yang Tidak Aktif dapat menjadi Koperasi aktif, dan Koperasi Aktif menjadi Koperasi yang lebih besar. 2 4 . Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 0 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
25.Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
26.Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Koperasi dengan Usaha Menengah a tau dengan U saha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
27.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pertumbuhan unit-unit usaha baru, pembinaan dan pengembangan usaha sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi lebih kuat, tangguh dan mandiri bersaing dengan pelaku usaha lainnya.
28.Pendampingan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah , masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk memberikan bimbingan, arahan yang bersifat teknis serta motivasi kepada pelaku Koperasi yang secara teknis dilakukan oleh fasilitator yang berkompeten di bidangnya mulai dari perencanaan, kegiatan, mengajukan perkuatan modal terutama sekali pada penggunaan atau pemanfaatan dana perkuatan tersebut, pengembangan usaha baik segi peningkatan jumlah produksi, peningkatan kualitas serta kemudahan dalam ekspansi pemasaran sehingga dapat berkembang maksimal.
29.Fasilitator adalah orang yang berkompeten di bidang pengembangan Koperasi dan memiliki kemampuan manajerial, kreatif dalam membuat terobosan untuk melakukan pendampingan serta memberikan motivasi agar dapat mengembangkan Koperasi.
30.Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Koperasi secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
31.Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha untuk menghindari praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha. 5
32.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.
33.Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan pemberdayaan Koperasi.
34.Koordinasi adalah penyesuaian pengaturan baik dalam rangka padu seras1 dan sinergitas pemberdayaan Koperasi.
35.Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Koperasi.
36.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.

BAB II

LANDASAN, ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasarl 945 serta berdasar atas azas kekeluargaan.

Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian di Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III

FUNGSI, PERAN DAN PRINSIP

Pasal 4

Fungsi dan peran Koperasi adalah:

a.membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
b.berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
c.memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai soko gurunya.
d.berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pasal 5

( 1) Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip :

a.keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
b.pengelolaan dilakukan secara demokratis; 6
c.pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; d . pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
e.kemandirian.

(2)Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan prinsip:
1. a.pendidikan Perkoperasian, dan
2. b.kerjasama antar Koperasi

BAB IV

KELEMBAGAAN KOPERASI

Pasal 6

( 1) Koperasi berben tuk:

a.Koperasi Primer; dan
b.Koperasi Sekunder.

(2)Koperasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Koperasi yang dibentuk paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang memiliki Anggaran Dasar.
(3)Koperasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b merupakan Koperasi yang dibentuk paling sedikit 3 (tiga) badan hukum Koperasi yang memiliki Anggaran Dasar.
(4)Jenis Koperasi terdiri dari:
1. a.Koperasi Simpan Pinjam; b . Koperasi Konsumen;
2. c.Koperasi Produsen;
3. d.Koperasi Pemasaran; dan
4. e.Koperasi Jasa.
(5)Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi Anggota.

Pasal 7

(1)Sekelompok orang yang akan membentuk Koperasi waj ib memahami: a . pen gertian, nilai dan prinsip Koperasi;
1. b.aza s kekeluargaan;
2. c.prinsip badan hukum; dan d . prinsip modal sendiri atau ekuitas.
(2)Para pendiri Koperasi wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan yang membahas semua hal yang berkaitan dengan :
1. a.rencana pembentukan Koperasi
2. b.nama Koperasi;
3. c.rancangan Anggaran Dasar Koperasi; d . usaha Koperasi;
4. e.besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal; 7
5. f.pemilihan Pengurus; dan
6. g.pemilihan Pengawas.
(3)Dalam rapat pembentukan Koperasi dilakukan penyuluhan Koperasi terlebih dahulu oleh penyuluh Perkoperasian baik dari Perangkat Daerah maupun Lembaga Non Pemerintah.
(4)Nama Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b tidak boleh sama dengan nama Koperasi yang telah berbadan hukum atau lembaga keuangan yang lainnya.
(5)Persyaratan pembentukan Koperasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Koperasi harus mempunyai ruang kantor yang jelas, mudah dilihat serta terpisah dengan ruang kantor lainnya .

Pasal 8

Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c memuat paling sedikit:

a.daftar nama pendiri;
b.nama dan tempat kedudukan;
c.jenis koperasi;
d.maksud dan tujuan;
e.jangka waktu berdirinya;
f.keanggotaan;
g.jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
h.permodalan;
1. 1.rapat anggota; J. pengurus;
k.pengawas;
1. 1.pengelolaan dan pengendalian; m . bidang usaha; n . pembagian sisa hasil usaha;
o.ketentuan mengenai pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum; dan
p.sanksi.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 9

(1)Anggota Koperasi Primer adalah setiap Warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama dengan sesama anggota lain.
(2)Anggota Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang sudah berbadan hukum Koperasi dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama.
(3)Setiap anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.
(4)Syarat-syarat untuk menjadi anggota Koperasi Primer dan anggota Koperasi Sekunder ditentukan sesuai Anggaran Dasar Koperasi. 8
(5)Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Pasal 10

(1)Calon anggota adalah orang seorang atau badan hukum Koperasi yang telah menerima pelayanan dari Koperasi, tetapi belum memenuhi persyaratan secara keseluruhan sebagai anggota Koperasi.
(2)Calon anggota dapat bertindak sebagai pengguna jasa tetapi bukan sebagai pemilik Koperasi.
(3)Calon anggota memiliki hak bicara untuk menyampaikan pendapat atau saran, tetapi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan serta tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus atau Pengawas.
(4)Calon anggota memperoleh pelayanan yang sama dengan anggota Koperasi.
(5)Calon anggota belum dicantumkan dalam buku daftar anggota.
(6)Bagi KSP dan atau Koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan calon anggota harus diputuskan menjadi anggota atau ditolak keanggotaannya.

Isi peraturan

Teks137PDFHirarki

Memuat teks peraturan…