DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

-Peraturan ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif. Beberapa ketentuan yang diubah antara lain judul BAB II diubah menjadi ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN, dan diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 2A mengenai maksud pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif. Ketentuan Pasal 20 mengenai aspek eksejahteraan ternak dan Pasal 29 mengenai pembinaan dan pengawasan dalam ranga pengendalian ternak diubah. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB XIA dan diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan Pasal 29A mengenai koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan dan mengendalikan ternak sapi dan kerbau betina produktif.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pengendalian populasi sapi dan kerbau betina di Kabupaten Tulungagung telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pengendalian Temak Sapi Dan Kerbau Betina Produktif;
b.bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta untuk mendukung program Provinsi Jawa Timur yang menjadikan Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu penyangga kebutuhan daging di Jawa Timur maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pengendalian Temak Sapi Dan Kerbau Betina Produktif;

Mengingat

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ; 3 . Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 2 Peternakan dan Kesehatan Hewan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budidaya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115); 8 . Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 /Permentan/OT.140/7 /2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 434);
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 / Permentan/PK.210/ 10/2016 Tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting; 10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengendalian Temak Sapi dan Kerbau Betina Produktif; 11.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 12 Seri E); 12.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi Dan 3 Kerbau Betina Produktif (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 7 Seri E); 13.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG Dan BUPATITULUNGAGUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternal< Sapi dan Kerbau Betina Produktif (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 7 Seri E), diubah sebagai beriku t :

1.Judul BAB II diubah, sehingga BAB II berbunyi sebagai berikut:

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN 2 . Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Maksud pengendalian temak sapi dan kerbau betina prod uktif untuk :

a.mempertahankan sumber daya temak yang ada baik secara kualitas maupun kuantitas; dan
b.mempertahankan dan meningkatkan populasi ternak Sapi dan Kerbau produktif di Daerah .
1. 3.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: 4

Pasal 20

(1)Setiap usaha peternakan sapi dan kerbau harus mengindahkan aspek kesejahteraan temak.
(2)Aspek kesejahteraan ternak sapi dan kerbau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penanganan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, pemotongan dan penyembelihan, serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap ternak sapi dan kerbau.
(3)Kesejahteraan temak sapi dan kerbau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui cara-cara yang manusiawi berupa:
1. a.penempatan dan pengandangan ternak sapi dan kerbau agar dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
2. b.pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman ternak sapi dan kerbau agar bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
3. c.pengangkutan temak sapi dan kerbau tanpa menimbulkan rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
4. d.penggunaan dan pemanfaatan ternaksapi dan kerbau tanpa penganiayaan dan penyalahgunaan; dan
5. e.pemotongan dan pembunuhan ternak sapi dan kerbau tanpadisertai dengan rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan .
(4)Tata cara penyelenggaraan kesejahteraan ternak sapi dan kerbau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

4.Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif.
(2)Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan.
(4)Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. 5

5.Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB XIA dan diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XIA KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 29A

( 1) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif.

(2)Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten dan/ a tau kota lain serta pihak lain dalam mengendalikan ternak sapi dan kerbau betina produktif. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung gkan di Tulungagung pada t ggal 8 Mei 2018 SEKR T IS DAERAH Ir. INDRA FAUZI, MM Pembina Utama Madya NIP. 19590919 199003 1 006 Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 7 Mei 2018 Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 3 Seri E NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 111-3/2018 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF I. UMUM Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petemakan dan Kesehatan Hewan. Dimana perubahan dimaksudkan agar penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu: mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat; mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat; mengembangkan sumber daya hewan; serta memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang petemakan dan kesehatan hewan. Tujuan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan tersebut harus dilandasi dengan semangat untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan. Maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif sudah seharusnya ikut menyesuaikan untuk diadakan perubahan pengaturannya menyesuaikan dengan Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan dimaksud. Secara umum perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif mencakup asas, maksud dan tujuan diberlakukannya Peraturan Daerah, sertifikasi ternak, kesejahteraan hewan, subsidi, koordinasi dan kerjasama pemerintah daerah. Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pengendalian Temak Sapi dan Kerbau Betina Produktif ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan pedoman pembuatan kebijakan dalam pengendalian ternak yang mampu meningkatkan populasi baik dari segi kuantitatis maupun kualitas. II . PASAL DEMI PASAL Pasall Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…