DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: mengatur mengenai Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perubahan antara lain: 1. Ketentuan Pasal 6 diubah terkait ruang lingkup ; 2. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah terkait kriteria penetapan kawasan pertanian; 3. Diantara BAB XVII dan BAB XVIII disisipkan 2 (BAB), yakni BAB XVIIA dan BAB XVIIB, dan diantara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 56A dan Pasal 56B terkait pembiayaan dan pelaporan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa bahwa Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2017 sudah tidak sesuai kondisi saat ini sehingga perlu kembali dilakukan perubahan; d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b , dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 4 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 5 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ; 9 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanj utan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
13.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385) ;
18.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Penetapan dan Alih Fungsi Laban Pertanian tentang Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185) ;
21.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279) ;
22.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 /Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
26.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 04 Seri C);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 14 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 201 7 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 17 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan BUPATITULUNGAGUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 14 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 17 Seri E) , diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Ruang Lingkup perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan secara terintregasi, meliputi:

a.perencanaan dan penetapan; b . pengembangan; c . penelitian;
d.pemanfaatan;
e.perlindungan dan pemberdayaan petani;
f.alih fungsi lahan;
g.insentif dan disintensif; h . koordinasi;
i.kerjasama; J. sistem informasi;
k.peran serta masyarakat;
1. 1.pembinaan;
m.pembiayaan; n . pelaporan;
o.kewajiban dan larangan; dan
p.sanksi. 2 . Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan kriteria, meliputi: a . memiliki luas lahan yang berpotensi menghasilkan produksi komoditas pangan untuk pokok untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan pokok bagi: 1) masyarakat setempat; dan 2) masyarakat di Daerah.
1. b.memiliki total hamparan luasan seluas 19.160,75 Hektar untuk ditetapkan sebagai lahan pertanian berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
(2)Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a menjadi dasar peraturan zonasi dan merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perincian sebaran luasan pada masing-masing Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 3 . Diantara BAB XVII dan BAB XVIII disisipkan 2 (BAB), yakni BAB XVIIA dan BAB XVIIB, dan diantara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 56A dan Pasal 56B sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XVIIA PEMBIAYAAN

Pasal 56A

(1)Pembiayaan pembinaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembiayaan dalam rangka pembinaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII

B PELAPORAN

Pasal 56B

( 1) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Bupati membentuk Tim Koordinasi.

(2)Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung. Diundangkan di Tul ngagung pada tanggal 15 0kt ber 2021 SEKR~~~ DAE Drs. SUKAJI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 1964119 198508 1 003 Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 2 ·seri E Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 15 Oktober 2021 BUPATI TUL NGAGUNG, ◄ MARYOTO BIROWO NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 178- 3/2021 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN I. UMUM Perkembangan masyarakat baik dikarenakan aktifitas usaha maupun pemenuhan tempat tinggal berdampak pada meningkatnya kebutuhan Iahan untuk pembangunan. Hal ini akan berdampak pada semakin berkurangnya Iahan pertanian pangan di Kabupaten Tulungagung dikarenakan adanya alih fungsi lahan pertanian dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun tempat tinggal. Jika alih fungsi lahan pertanian ini secara terns menerus dilakukan, maka akan mengakibatkan berkurangnya Iahan pertanian pangan produktif di Kabupaten Tulungagung sehingga dapat mengancam kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan adanya suatu regulasi yang dapat mengendalikan kegiatan alih fungsi lahan pertanian. Di Kabupaten Tulungagung telah disusun Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Namun dalam Peraturan Daerah ini hanya mengatur terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan yang sudah ditetapkan menjadi LP2B, sedangkan dalam kenyataannya banyak adanya permohonan alih fungsi lahan yang berada pada lahan pertanian pangan yang sangat produktif yang berpotensi untuk ditetapkan menjadi LP2B. Adapun terhadap alih fungsi lahan dalam kawasan yang belum ditetapkan menjadi LP2B telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Adapun dalam pelaksanaan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut saat ini, dengan mempertimbangkan upaya untuk menjaga kecukupan pemenuhan pangan di Kabupaten Tulungagung diperlukan adanya percepatan penetapan luasan lahan pertanian yang lebih logis dan aplikatif serta perlu didukung adanya penguatan pembia yaan dalam rangka pembinaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan ini, maka perlu kembali dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 14

Pasal 56A

B PELAPORAN

Pasal 56B

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 14

Pasal 56A

B PELAPORAN

Pasal 56B

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2017