DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: mengatur mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2022. memuat antara lain penambahan anggaran pendapatan sebesar 62.834.688.707,00; belanja daerah bertambah 653.517.140.049,00 penerimaan pembiayaan bertambah 607.262.732.342,00 dan pengeluaran pembiayaan bertambah 66.580.281.000,00

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 11 Agustus 2022;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2022. BUPATITULUNGAGUNG PROVINS! JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TULUNGAGUNG, a . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 77 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 11 Agustus 2022;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2022 . Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lem baran N egara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); £ Mengingat
7. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
9. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
11. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
13. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. 8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
19. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pem binaan dan Pengaw asan Penyelenggaraan Pem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Qc
21. 8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
22. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
23. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 11 . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
24. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
25. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
28. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. 17.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
30. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
31. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
32. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
33. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedom an Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); £ Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
36. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
37. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
38. 17.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
39. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
40. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
41. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
42. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
43. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
44. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang P edoman Teknis P e ngelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
45. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
46. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
47. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3 Seri E);
48. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);
49. 28.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 1 Seri A); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan BUPATI TULUNGAGUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. Menetapkan
50. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
51. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
52. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3 Seri E);
53. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);
54. 28.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 1 Seri A); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENTULUNGAGUNG dan BUPATITULUNGAGUNG MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 . {i,

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3.Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah

a.Semula Rp 2.508.713.753.391,00
b.Bertambah Rp________62.834.688.707,00 Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp 2.571.548.442.098,00
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula Rp 2.666.839.183.703,00
b.Bertambah Rp 653.517.140.049,00 Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp 3.320.356.323.752,00 Jumlah Defisit setelah perubahan Rp (748.807.881.654,00)
1. 3.Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan Pembiayaan 1) Semula Rp 175.000.000.000,00 2) Bertambah Rp 607.262.732.342,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 782.262.732.342,00
b.Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula Rp 16.874.569.688,00 2) Bertambah Rp_______16.580.281.000,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Rp perubahan Jumlah Pembiayaan Netto setelah ^ perubahan 33.454.850.688,00 748.807.881.654,00 &

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung. 3 . Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut :

1.Pendapatan Daerah a . Semula

b.Bertambah Rp Rp 2 .508.7 13.753.39 l ,00 62.834.688.707,00 Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan 2 . Belanja Daerah
a.Semula
b.Bertambah Rp Rp 2.666.839.183. 703,00 653 .51 7 .140.049,00 Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Jumlah Defisit setelah perubahan
1. 3.Pembiayaan Daerah
a.Penerimaan Pembiayaan 1) Semula Rp 17 5.000.000.000,00 2) Bertambah Rp 607.262.732.342,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan
b.Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula Rp 16.874.569.688,00 2) Bertambah Rp 16.580.281.000,00 ~"-------------'---- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 2.571.548.442.098,00 Rp 3.320.356.323.752,00 Rp (748.807.881.654,00) Rp 782 .262 .732.342,00 Rp 33.454.850.688,00 Rp 748.807 .881.654,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Rp 0,00 perubahan

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp 498.728.604.391,00 2) Bertambah Rp_________ 30.656.139.722,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp 529.384.744.113,00
b.Pendapatan Transfer 1) Semula Rp 2.009.985.149.000,00 2) Bertambah Rp_________ 32.178.548.985,00 Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp 2.042.163.697.985,00

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak Daerah 1) Semula Rp 106.050.600.000,00 2) Bertambah Rp 14.346.400.000,00 Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp 120.397.000.000,00
2. b.Retribusi Daerah 1) Semula Rp 19.765.070.500,00 2) Berkurang Rp (3.069.566.000,00) Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp 16.695.504.500,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1) Semula Rp 6.366.563.191,00 2) Bertambah Rp__________ 93.600.306,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1) Semula Rp 366.546.370.700,00 2) Bertambah Rp 19.285.705.416,00 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan
(2)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1) Semula Rp 1.897.931.821.000,00 2) Berkurang Rp (26,965.341.539,00) * Rp 6.460.163.497,00 Rp 385.832.076.116,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Rp perubahan

Pasal 3

0 ,00 Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari: a . Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp 2) Bertambah Rp ~ ------------ 498.728.604.391,00 30.656.139.722,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp

b.Pendapatan Transfer 1) Semula 2) Bertambah Rp Rp 2.009.985.149.000,00 32.178.548.985,00 529.384.744.113,00 Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp 2.042.163.697 .985,00

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak Daerah 1) Semula Rp 106.050.600.000,00 2) Bertambah Rp 14.346.400.000,00 Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp 120.397 .000.000,00
2. b.Retribusi Daerah 1) Semula Rp 19.765.070.500,00 2) Berkurang Rp (3 .069.566.000,00) ~ ~--~-----~~ Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp 16.695.504.500,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1) Semula Rp 6 .366.563.191,00 2) Bertambah Rp 93.600.306,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp 6.460.163.497,00
4. d.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1) Semula Rp 366.546.370.700,00 2) Bertambah Rp 19.285.705.416,00 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan Rp 385.832.076.116,00
(2)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1) Semula Rp 1.897.931.821.000,00 2) Berkurang Rp (26.965.341.539,00) Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp 1.870.966.479.461,00 setelah perubahan
2. b.Pendapatan Transfer An tar Daerah 1) Semula Rp 112.053.328.000,00 2) Bertambah Rp 59.143.890.524,00 Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp 171.197.218.524,00 setelah perubahan

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.Belanja Operasi 1) Semula Rp 1.955.372.006.467,00 2) Bertambah Rp 365.412.523.943,00 Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan
b.Belanja Modal 1) Semula Rp 284.399.902.536,00 2) Bertambah Rp 275.155.134.376,00 Jumlah Belanja Modal setelah perubahan
c.Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp 32.809.150.000,00 2) Berkurang Rp (14.410.000.000,00) Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan
d.Belanja Transfer 1) Semula Rp 394.258.124.700,00 2) Bertambah Rp 27.359.481.730,00 Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan

Pasal 6

(1)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula Rp 1.230.153.382.306,00 2) Bertambah Rp 84.575.848.702,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan 1.314.729.231.008,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp 618.239.328.961,00 2) Bertambah Rp 247.509.822.441,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp 865.749.151.402,00
3. c.Belanja Hibah 1) Semula Rp 78.088.274.700,00 2) Bertambah Rp 27.399.872.800,00 Rp 2.320.784.530.410,00 Rp 559.555.036.912,00 Rp 18.399.150.000,00 Rp 421.617.606.430,00 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp 105.488.147.500,00 ft Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp l.870.966.479.461,00 setelah perubahan b . Pendapatan Transfer Antar Daerah 1) Semula Rp 112.053.328.000,00 2) Bertambah Rp 59.143.890.524,00 Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…