DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 31 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa; perubahan meliputi penjaringan dan persyaratan perangkat desa

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan ketentuan serta situasi dan kondisi yang ada berkaitan dengan perangkat Desa, perlu dilakukan penyempumaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 9) sebagaim ana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- 2 Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6321);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 3 Menetapkan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 4 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG Dan BUPATI TULUNGAGUNG MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA. 4 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 Nomor 4 Seri E), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi berkaitan dengan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa sesuai ketentuan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Desa yang dalam penyusunannya dikoordinasikan dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan.

2.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dengan memenuhi:
1. a.persyaratan umum; dan
2. b.persyaratan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a adalah:
1. a.berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat;
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
3. c.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b adalah:
1. a.bersedia bertempat tinggal di wilayah Desa yang bersangkutan a^pabila terpilih dan ditetapkan menjadi Perangkat Desa dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
2. b.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; 5
3. c.tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
4. d.bagi yang mendaftar dalam jabatan Kepala Dusun, bersedia bertempat tinggal di wilayah Dusun yang bersangkutan apabila terpilih dan ditetapkan menjadi Kepala Dusun yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
5. e.bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mendaftarkan diri harus mendapatkan izin cuti dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk melalui Camat sesuai ketentuan dan bersedia mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa apabila terpilih sebagai Perangkat Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
6. f.berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku;
7. g.bukan pengguna dan/atau pemakai narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dibuktikan dengan Surat Keterangan bebas NAPZA yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
8. h.bersedia mendukung kinerja Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan mendukung kinerja Pemerintah Desa dengan bermaterai cukup.
(4)Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:
1. a.kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
2. b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
3. c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
4. d.ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir dengan memenuhi persyaratan 6 umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. e.akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
6. f.surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
7. g.surat permohonan menjadi perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup untuk memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
(5)Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan.
(6)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(7)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

3.Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1)Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian wajib mengikuti ujian penyaringan Perangkat Desa yang dilaksanakan oleh Panitia Pengisian.
(2)Ujian penyaringan Perangkat Desa dilaksanakan di Kantor Balai Desa atau tempat lain di Desa yang dipandang representatif.
(3)Ujian penyaringan Perangkat Desa dilakukan dengan menggunakan S i s t e m C o m p u t e r A s s i s t e d T e s t (CAT) berbasis komputer atau melalui ujian tertulis.
(4)Dalam hal hasil ujian penyaringan terdapat nilai tertinggi yang sama maka harus dilakukan ujian ulang hanya terhadap Calon Perangkat Desa yang mendapatkan nilai tertinggi yang sama.
(5)Pelaksanaan ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (4) berpedom an pada peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut: 7

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Sekretaris Desa yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil secara bertahap disesuaikan penugasannya berdasarkan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Pasal II Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 31 Januari 2023 B tif- MARYOTO BIROWO Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 31/ Januari 2023 SEKRETARIS Da ERAH Drs. SUKAJh M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19640119 198508 1 003 Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 2 Seri E NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 12-3/2023 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA I. UMUM Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa optimisme penciptaan pembangunan desa yang mampu mewujudkan kemandirian desa. Namun dalam realitasnya UU Desa belum mampu mewujudkan tujuan tersebut. Bahwa UU Desa belum memberikan kewenangan sepenuhnya kepada desa dalam pembangunan secara lokal- partisipatif, bahkan UU Desa masih memberikan peluang bagi dominasi pemerintah daerah dalam proses pembangunan desa yang tengah dilaksanakan. Aturan yang ada menjadikan desa sibuk dengan kewajiban administratif dalam pembangunan desa. Implikasinya, meskipun posisi desa bukan lagi menjadi struktur pemerintahan vertikal di bawah pemerintah daerah, campur tangan pemerintah daerah mengakibatkan distraksi terhadap kewenangan kepala desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan desa secara mandiri yang seharusnya dijalankan penuh oleh pemerintah desa. Sehingga Kepala Desa disibukan dengan urusan pemenuhan adminsitrasi ketimbang menjalankan kewenangannya. Permasalahan tersebut mengkonstruksikan dorongan secara substansi untuk merevisi peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018, yang akan diseuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, khususnya pengaturan tentang kewenangan dan tugas panitia pengisian perangkat desa. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) 9 Dalam hal pelaksnaan ujian dengan menggunakan Sistem CAT atau berbasis komputer, Panitia dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga bidang IT. Dalam hal Panitia Pengisian belum bisa mengadakan dengan menggunakan CAT, maka dapat melaksanakan secara manual sesuai hasil kesepakatan dengan Kepala Desa. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…