DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tulungagung

regulasi_utama

Ringkasan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3.Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7.Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8.Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
10.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
13.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
15.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
16.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
17.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
18.Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
19.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
20.Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

Pasal 2

(1)Dengan peraturan daerah ini ditetapkan RPJMD 2025-2029.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
1. a.penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umunl program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangaiA daerah, dengan berpedoman pada Rencana’ Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045; dan
2. b.dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

(1)RPJMD dimaksudkan sebagai landasan atau pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan:
1. a.Renstra Perangkat Daerah;
2. b.Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
3. c.Perencanaan penganggaran.
(2)RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan.

Pasal 4

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum kondisi daerah;
3. c.visi, misi dan program prioritas pembangunan daerah;
4. d.program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
5. e.penutup.
(2)Isi beserta uraian RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan.
(3)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengendalian terhadap :
1. a.kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
2. b.pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi evaluasi terhadap:
1. a.kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. b.pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
3. c.hasil rencana pembangunan daerah.
(5)Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
2. b.terjadi perubahan kebijakan yang mendasar;
3. c.sisa masa berlaku RPJMD tidak kurang dari 3 (tiga) tahun.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(3)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2030-2034 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

a.Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 Nomor 26);
b.Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 30), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati berdasarkan peraturan daerah ini.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung. Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 20 Agustus 2025 Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 22 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH, Drs. TRI HARIADI, M,Si. Pembina Utama Madya NIP. 19700906 199101 1 001 Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 Nomor 1 Seri C NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 143-3/2025 PARAF KOORDINASI JABATAN PARAF Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabag Hukum 4- PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. PENJELASAN UMUM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang menjabarkan visi, misi dan program Bupati terpilih pada Pemilihan Bupati Tahun 2024. Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, maka visi, misi dan program tersebut dijabarkan melalui strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, beserta kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disusun untuk memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Penyusunan RPJMD 2025-2029 dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung, kondisi lingkungan strategis di daerah, potensi daerah, isu strategis baik internasional, nasional maupun lokal, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. Dalam melakukan penyusunan RPJMD, digunakan empat pendekatan utama. Pertama, pendekatan politik. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah pada dasarnya merupakan bagian terpenting di dalam proses penyusunan rencana program. Hal ini terjadi karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang <3- ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD. Kedua, pendekatan teknokratik. Pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. Ketiga, pendekatan partisipatif. Pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Keempat, pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah atas (bottom-up). Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan. Dalam hal pendekatan politik, RPJMD merupakan turunan dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Proses penyusunannya dilakukan dan disinergikan dengan menggunakan tiga pendekatan utama lain, dan dilakukan secara bertahap. Proses penyusunannya dilakukan dari bawah, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yang ada. Tujuannya adalah agar RPJMD ini merupakan refleksi dari perencanaan yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat di daerah. Melalui RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Keija Pemerintah Daerah (RKPD) akan dimungkinkan lebih terarah dan disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, secara umum, RPJMD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi program lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selain itu, agar RPJMD memiliki kekuatan yang baik, proses penyusunanya mau tidak mau harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel. Untuk itu, sebelum dilakukan penyusunan, terlebih dahulu dilakukan pengkajian terhadap indikator-indikator perkembangan di daerah. RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2025-2029 merupakan rencana pembangunan jangka menengah periode pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung. RPJMD yang telah disusun selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…