DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 99

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: mengatur mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Human Immune deficiency Virus Dan Acquired Immune Deficiency Syndrome HIV/AIDS. memuat antara lain: ketentuan umum; asas, tujuan dan ruang lingkup; a . pelacakan; b. promosi; c. upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS; d . Komisi Penanggulangan AIDS; e. pelayanan tes HIV; f. pengoba-tan; g. rehabilitasi; h. perlindungan terhadap ODHA dan OHIDA; i. kewajiban dan larangan; j. perawatan dan dukungan; k. informasi dan pelaporan; 1. tugas dan tanggung jawab; m. pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan; n. mitigasi dampak; o. konseling dan tes HIV; p . peran serta masyarakat; q. penelitian dan pengembangan; r. pembinaan, koordinasi dan pengawasan; s. kerjasama; t. pendanaan; u. penghargaan; v. sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penularan, pengobatan/perawatan dan dukungan untuk pemberdayaan orang dengan HIV dan AIDS serta keluarganya; c . bahwa Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS belum mengakomodir su bstansi pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS secara melembaga, sistematis, menyeluruh, terpadu, partisipatif dan berkesinambungan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali; d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Pencegahan dan Penanggulangan Human Immunodefici,ency Virus Dan Acquired Immune Deficiency Syndrome; : 1. Pasal 18 ayat (6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Ct l 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3 . Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;

4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 6 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ; 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 654) ;
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 978) ;
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Serita Negara Republik Ci 3 Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Human Immunodeficiency Virus Acquired Immuno Deficiency Syndrome (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 781);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 87); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan BUPATITULUNGAGUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung. 3 . Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5.Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
6.Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten yang selanjutnya disebut KPA Kabupaten adalah lembaga independen yang bertujuan untuk meningkatkan upaya penanggulangan HIV dan AIDS yang lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi. 4
7.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tem_pat yang digunakan untuk menyelen,ggarakan u_paya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan / atau masyarakat.
8.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
9.Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV.
10.Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya .
11.Populasi rawan risiko adalah populasi yang mempunyai perilaku risiko tinggi terhadap penularan HIV.
12.Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah beberapa penyakit yang m enular terutama melalui hubungan seksual.
13.Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan penyadaran kemasyarakatan dalam bidang penanggulangan pencegahan HIV dan AIDS dan m erupakan mitra KPA.
14.Tenaga Kesehatan adalah seorang yang memiliki kewenangan dan pengakuan untuk melakukan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
15.Pencegahan adalah bagian dari upaya penanggulangan agar seseorang tidak tertular virus HIV.
16.Kondom adalah alat kesehatan berupa sarung karet yang dipasang pada alat kelamin baik laki-laki maupun wanita pada waktu m elakukan hubungan seksual dengan maksud untuk m en cegah penularan penyakit akibat hubungan s eksual maupun pencegahan kehamilan.
17.Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung berdasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, j enis -kelamin, baha sa, k-eyakinan politik , yang mengakibatkan pengurangan, penyimpangan atau pen ghapusan pen gakuan, pelaksanaan, a tau pen ggunaan hak asasi manusia dan 5 kebebasan dasar dalam hidup baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
18.Dukungan adalah upaya baik dari sesama orang yang telah terinfeksi virus HIV dan AIDS maupun dari keluarga dan pihak lain untuk memberi dukungan pada orang dengan penderita HIV dan AIDS dengan lebih baik lagi.
19.Orang Dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang telah terinfeksi virus HIV.
20.OHIDA adalah setiap orang yang hidup bersama dengan orang yang telah terinfek-si virus HIV.
21.Surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecender:ungan penularan HIV dan AIDS unt:uk perum:usan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS, dimana tes HIV dilakukan secara unlinked anonymous. 22 . Obat anti retroviral adalah obat-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh pengidap HIV, sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan hidup ODHA.

BAB II

AZAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS diselenggarakan berdasarkan azas kemanusiaan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keadilan, kepastian hukum, manfaat clan k,esetar-aan ~gender.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan dalam perlindungan masyarakat dan memutus mata rantai penularan HIV melalui program sebagai berikut:

a.melakukan surveilans epidemiologi terhadap penyakit HIV dan AIDS; b . menyebarluaskan informasi ke seluruh masyarakat dan menciptakan suasana kondusif dengan memprioritaskan pencegahan pada popul-a-si berisiko; 6
c.melakukan pendidikan perubahan perilaku baik terhadap masyarakat secara umum maupun pada kelompok berisiko tinggi tertular HIVsesuai dengan SPM; d . meningkatkan peran serta masyarakat termasuk ODHA dalam berbagai upaya penanggulangan HIV dan AIDS;
e.menyediakan pelayanan testing HIV, pengobatan, perawatan dan dukungan kepada ODHA yang terintegrasi dengan upaya pencegahan; dan
f.menciptakan dan mengembangkan kemitraan antara instansi pemerintah terkait, LSM, lembaga donor, Badan Narkotika Nasional, T-entara Nasional Indonesia, -Kepolisian Republik Indonesia, dan organisasi profesi, keagamaan serta masyarakat peduli AIDS secara terpadu dan berkesinambungan guna meningkatkan respon terhadap penularan dan penyebaran HIV dan AIDS.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penanggulangan HIV dan AIDS dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a . pelacakan;

b.promosi;
c.upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS; d . Komisi Penanggulangan AIDS; e . pelayanan tes HIV;
f.pengoba-tan;
g.rehabilitasi;
h.perlindungan terhadap ODHA dan OHIDA;
i.kewajiban dan larangan;
j.perawatan dan dukungan;
k.informasi dan pelaporan;
1. 1.tugas dan tanggung jawab;
m.pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan;
n.mitigasi dampak;
o.konseling dan tes HIV; p . peran serta masyarakat;
q.penelitian dan pengembangan;
r.pembinaan, koordinasi dan pengawasan;
s.kerjasama;
t.pendanaan;
u.penghargaan;
v.sanksi. 7

BAB III

PELACAKAN

Pasal 5

(1)Pelacakan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan sebagai upaya penemuan secara aktif penderita HIV dan AIDS.
(2)Pelacakan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan melalui penelusuran secara langsung maupun tidak langsung terhadap setiap orang yang berisiko tertular HIV dan AIDS untuk ·menentukan tindakan yang cepat dan tepat.
(3)Pelacakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip kerahasiaan (konfidensialitas) .
(4)Pelacaka:n HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun non kesehatan yang memiliki kompetensi yang terlatih dan sudah mendapatkan informasi secara benar serta dikoordinasikan olehXP-A.
(5)Pelacakan HIV dan AIDS bisa dilakukan di rumah sakit Pemerintah Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik Swasta, Rumah Sakit Swasta Dokter Praktek Mandiri (DPM), yang sudah ditunjuk oleh Dinas.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelacakan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PROMOS!

Pasal 6

(1)Upaya promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif mengenai pencegahan penularan HIV serta menghilangkan stigma dan diskriminasi.
(2)Upaya promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk advokasi, bina suasana, pemberdayaan, kemitraan, dan peran serta masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya serta didukung k-ebijak-an publik.
(3)Kegiatan Promosi dilakukan terhadap:
1. a.peserta didik pada sekolah setingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan perguruan tinggi melalui pendidikan HIV dan AIDS yang terintegrasi dengan kurikulum pendidikan; b . santri pada Pondok Pesantren; 8
2. c.organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, tokoh ma~yarakat dan lintas a_gama.
(4)Kegiatan Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tenaga yang berkompeten di bidangnya.
(5)Upaya promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan. BABV UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS

Pasal 7

(1)Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan untuk mengurangi penularan HIV dan AIDS.
(2)Upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus menghormati harkat dan martabat ODHA dan keluarganya serta memperhatikan kesetaraan gender.
(3)Upaya ·pencegahan .gebagaimana ·d:i:mak,sucl J:>ada ayat (1) meliputi upaya:
1. a.Pencegahan Penularan HIV melalui Transmisi Seksual;
2. b.Pencegahan Penularan HIV melalui penggunaan narkoba suntik; c . Pencegahan Penularan HIV melalui transfusi darah; dan d . Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke anaknya.
(4)Pencegahan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan penggiat HIV yang kompeten dengan memberikan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE).
(5)Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif, dan berkesinambungan.

Pasal 8

Upaya pencegahan penularan HIV melalui hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara: a . tidak melakukan hubungan seksual (abstinensia);

b.setia dengan pasangan (be faithfuij;
c.menggunakan kondom secara konsisten pada setiap -hubu-ngan ,sek-s ·ber-esik:o (condom use);
d.menghindari penyalahgunaan obat/zat adiktif (no drug);
e.meningkatkan kemampuan pencegahan melalui edukasi, termasuk mengobati IMS sedini mungkin (education); dan 9
f.melakukan pencegahan lain, antara lain melalui sirkumsisi.

Pasal 9

Upaya pencegahan penularan HIV dari ibu ke anaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d dilakukan melalui:

a.pencegahan penularan HIV pada perempuan u-sia reproduksi (15-49 tahun) ;
b.pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan HIV positif; c . pencegahan penularan HIV dari ibu hamil ke bayi yang dikandungnya; dan d . dukungan psikologis, sosial, spriritual dan perawatan kesehatan selanjutnya kepada ibu yang terinfeksi HIV dan bayi serta keluarganya.

Pasal 10

Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV wajib bertanggung jawab melindungi pasangan seksualnya dengan melakukan upaya pencegahan dengan memakai kondom dan minum obat anti retroviral.

Isi peraturan

Teks99PDFHirarki

Memuat teks peraturan…