DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tulungagung

regulasi_utama

Ringkasan

Materi pokok: mengatur mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada PDAM “Tulungagung”

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa air merupakan kebutuhan pokok yang pen ting bagi kehidupan masyarakat sehingga diperlukan peningkatan pelayanan air minum pada masyarakat;
b.bahwa dalam rangka meningkatan pelayanan air minum pada masyarakatr, perlu dilakukan penguatan struktur permodalan dan/atau pengembangan udaha pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum “TIRTA CAHYA AGUNG” Kabupaten Tulungagung melalui penyertaan modal untuk menambah modal Perusahaan sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada PDAM “Tulungagung”;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara BUPATITULUNGAGUNG PROVINS! JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG PADA PDAM "TULUNGAGUNG" Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATITULUNGAGUNG,

a.bahwa air merupakan kebutuhan pokok yang penting bagi kehidupan masyarakat sehingga diperlukan peningkatan pelayanan air minum pada masyarakat;
b.bahwa dalam rangka meningkatan pelayanan air minum pada masyarakatr, perlu dilakukan penguatan struktur permodalan dan/ atau pengembangan udaha pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum "TIRTA CAHYA AGUNG" Kabupaten Tulungagung melalui penyertaan modal untuk menambah modal Perusahaan sepanJang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada PDAM "Tulungagung";
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. 9.P era tu ra n D a erah K a b u p a ten T u lu n g a g u n g N o m o r 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 15 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
9. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
12. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. 8.Peraturan Menteri Dalam Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 9 . Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Cahya Agung" Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 15 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Menetapkan Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
15. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada PDAM “Tulungagung” (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 13 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan BUPATI TULUNGAGUNG MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG PADA PDAM "TULUNGAGUNG". Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada PDAM “Tulungagung” (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :
a.Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 14 Seri E);
b.Nomor 14 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 13 Seri E); diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.
3.Bupati adalah Bupati Tulunggagung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya Menetapkan Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada PDAM "Tulungagung" (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 201 7 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 13 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan BUPATITULUNGAGUNG MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTMN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG PADA PDAM "TULUNGAGUNG". Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada PDAM "Tulungagung" (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

a.Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 14 Seri E);
b.Nomor 14 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 13 Seri E); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung.
3.Bupati adalah Bupati Tulunggagung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah Pengalihan Kepemilikan Aset Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungan sebagai modal atau saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
6.Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang yang merupakan kekayaan daerah.
7.Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA CAHYA AGUNG” Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cahya Agung adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang berkedudukan sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Tulungagung.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku, dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Cahya Agung sebesar Rp.6.580.281.000,00 (enam milyar lima ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
(2)Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku sebelum penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Cahya Agung dengan rincian sebagai berikut:
1. a.sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp. 62.233,289.869,11 (Enam puluh dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah sebelas sen);
2. b.mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp.59.000.000.000,- (lima puluh disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
  1. 5.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah Pengalihan Kepemilikan Aset Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungan sebagai modal atau saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
  2. 6.Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang yang merupakan kekayaan daerah.
  3. 7.Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA CAHYA AGUNG" Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cahya Agung adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang berkedudukan sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
  4. 8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Tulungagung.
  5. 2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku, dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Cahya Agung sebesar Rp.6.580.281.000,00 (enam milyar lima ratus delapan puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
(2)Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku sebelum penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Cahya Agung dengan rincian sebagai berikut:
1. a.sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp. 62.233,289.869,11 (Enam puluh dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah sebelas sen);
2. b.mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp.59.000.000.000,- (lima puluh sembilan milyar Rupiah).
(3)Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku, pengalihan kepemilikan uang dan/atau barang milik daerah melalui penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan perubahan kedudukan uang dan/atau barang milik Daerah yang dialihkan kepemilikan tersebut dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(4)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memedomani ketentuan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.Ketentuan Pasal 3A diubah, sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1)Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Cahya Agung dilakukan untuk:
1. a.Pengembangan usaha;
2. b.Penguatan struktur permodalan; dan
3. c.Penugasan Pemerintah Daerah.
(2)Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Cahya Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersediannya rencana bisnis Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Cahya Agung.

4.Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB VIIA dan Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

Nomenklatur PDAM “Tulungagung” dalam Peraturan Daerah ini dibaca dan dimaknai sebagai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung. sembilan milyar Rupiah).

(3)Sepanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku, pengalihan kepemilikan uang dan/ a tau barang milik daerah melalui penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan perubahan kedudukan uang dan/ atau barang milik Daerah yang dialihkan kepemilikan tersebut dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(4)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memedomani ketentuan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.Ketentuan Pasal 3A diubah, sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1)Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Cahya Agung dilakukan untuk:
1. a.Pengembangan usaha;
2. b.Penguatan struktur permodalan; dan
3. c.Penugasan Pemerintah Daerah.
(2)Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Cahya Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersediannya rencana bisnis Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Cahya Agung.

4.Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) Bab, yakni BAB VIIA dan Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

Nomenklatur PDAM "Tulungagung" dalam Peraturan Daerah ini dibaca dan dimaknai sebagai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung. Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 25 Oktober 2022 E MARYOTO BIROWO Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 25 foktober 2022 SEKRETARIS DA £RAH Drs. SUKAJI, MSi. Pembina Utama Madya NIP. 19640119 198508 1 003 Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 2 Seri E NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 169-4/2022 Pasal II Peraturan Daerah 1m mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung. Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 25 ktober 2022 SEKRETARIS DA RAH Drs. SUKAJI, MSi. Pembina Utama Madya NIP. 19640119 198508 1 003 Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 2 Seri E Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 25 Oktober 2022 BUPATI TULU GAGUNG, MARYOTO BIROWO NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 169-4/2022 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG PADA PDAM "TULUNGAGUNG" I. UMUM Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung, merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan pelayanan di bidang penyediaan air minum di Kabupaten Tulungagung. Dalam rangka meningkatkan kemampuan PDAM dalam memberikan pelayanan air bersih yang dapat dimanfaatkan sebagai air minum maka diperlukan dukungan modal baik berupa uang maupun barang yang dalam beberapa tahun ke depan diharapkan terpenuhi. Adapun dukungan modal tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan melalui mekanisme penyertaan modal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan penyertaan modal kepada PDAM dengan merubah kembali Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada PDAM Tulungagung. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG PADA PDAM "TULUNGAGUNG" I. UMUM Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Cahya Agung" Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Cahya Agung" Kabupaten Tulungagung, merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang menyelenggarakan pelayanan di bidang penyediaan air minum di Kabupaten Tulungagung. Dalam rangka meningkatkan kemampuan PDAM dalam memberikan pelayanan air bersih yang dapat dimanfaatkan sebagai air minum maka diperlukan dukungan modal baik berupa uang maupun barang yang dalam beberapa tahun ke depan diharapkan terpenuhi. Adapun dukungan modal tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan melalui mekanisme penyertaan modal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan penyertaan modal kepada PDAM dengan merubah kembali Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tulungagung pada PDAM Tulungagung. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…