DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tulungagung

regulasi_utama

Ringkasan

mengatur mengenai maksud dan tujuan pemberian nama jalan, klasifiaksi jalan, pemberian jalan, kewajiban dan larangan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Nama Jalan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5468) ;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan BUPATITULUNGAGUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG NAMA JALAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tulungagung. 2 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3.Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung. 5 . Jalan adalah Seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/ atau air, serta diatas permukaan air, kecualijalan rel danjalan kabel.
6.Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum. 7 . Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
8.Jalan Nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, kabupaten dalam provinsi, dan jalan strategis nasional serta jalan tol. 9 . Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan provinsi dengan Kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/ kota, dan jalan strategis provinsi.
10.Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan Kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam Kabupaten.
11.Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan per sil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat p ermukiman yang berada di dalam kota.
12.Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/ atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
13.Nama Jalan adalah kata untuk mempermudah dalam pencarian alamat yang dimaksud.
14.PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud pemberian nama jalan milik Pemerintah Daerah adalah dalam rangka mengidentifikasi, m enertibkan dan memberikan kemanfaatan.
(2)Tujuan pemberian nama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), yaitu sebagai berikut:
1. a.memudahkan memperoleh informasi tata letak kawasan/ tempat dan jalur transportasi;
2. b.penghargaan terhadap Jasa seorang tokoh atas perjuangannya pa da waktu revolusi fisik maupun pembangunan;
3. c.pengawasan aset yang menjadi milik Pemerintah Daerah; d . mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
4. e.mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
5. f.mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
6. g.mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat; dan
7. h.mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

BAB III

KLASIFIKASI JALAN

Pasal 3

(1)Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus.
(2)Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status dan kelas.
(3)Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan.

Pasal 4

( 1) Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.

(2)Sistem jaringan jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
(3)Sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di kawasan perkotaan.

Pasal 5

(1)Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan.
(2)Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
(3)Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
(4)Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
(5)Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata- rata rendah.

BAB IV

PEMBERIAN NAMA

Pasal 6

(1)Pengajuan penamaan jalan di Daerah dapat diusulkan oleh perseorangan, kolektif dan/ a tau Badan yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati dan/ atau DPRD dengan disertai alasan dan/ atau kajian.
(2)Pengajuan penamaan jalan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dapat diusulkan berdasarkan:
1. a.nama yang mencerminkan dan membangun semangat nasionalisme, agama, kegotong-royongan, persatuan dan kesatuan bangsa;
2. b.nama geografis;
3. c.nama Pahlawan baik tingkat Nasional, tingkat Regional maupun tingkat Lokal;
4. d.nama tokoh masyarakat yang berjasa dan telah meningggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan;
5. e.nama tokoh agama yang berjasa menyebarluaskan agama di daerah yang telah meninggal dunia;
6. f.nama Flora dan Fauna; dan
7. g.nama yang mengandung ciri khas daerah. h . nama lain yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, dan ketertiban umum;
(3)Penamaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Zona Penamaan Jalan.
(4)Ketentuan penamaan jalan berdasarkan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap jalan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(5)Mekanisme pengajuan penamaan jalan di Daerah dan Zona Penamaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

( 1) Pemberian nama jalan pada ruas-ruas jalan di Daerah tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

(2)Pemberian nama baru dan/atau perubahan nama jalan di Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Daerah ini. BABV TIANG DAN PAPAN NAMA

Pasal 8

Ketentuan tentang bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan penempatan tiang, papan/plat nama jalan diatur berdasarkan ketentua n peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pembuatan dan pemasangan serta pemeliharaan papan nama jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

(1)Setiap orang dan/atau Badan Wajib menjaga kebersihan, keutuhan dan keberadaan tiang dan papan namajalan.
(2)Setiap orang dan/atau Badan dilarang mencoret, merusak, mengambil dan/ a tau mengganggu tiang serta papan nama jalan.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004