DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN NI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; RPJMD; PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD; PERUBAHAN RPJMD; DAN KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2.Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tlrlungagung.
4.Dewan Perwakiian Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adaiah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyeienggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yalg menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilalukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, meiayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
10.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
11.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daeralt.
12.Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan malfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara Iain unsur DPRD provinsi dan kabup aterr fkota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten / kota/ desa, dunia usaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
13.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, iapangan berusaha, meningkatkan atses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
14.Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pem.mfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
15.Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebUakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
16.Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD untuk mengetahui kesesuaian dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
17.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang seianjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
19.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencala Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21.Rencana Keq'a Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode I (satu) tahun.
22.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasiona,l yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
23.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaar pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
24.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
25.Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.
26.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun angg€rran yang bersangkutan.
28.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
29.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
30.Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
31.Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati serta target pembangunan nasional.
32.Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kine{a pembangunan yarrg dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
33.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjanC, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
34.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
35.Misi adaiah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
36.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
37.Sasaran adalah rumusart kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
38.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
39.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
40.Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
41.Program adatah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang temkur sesuai dengan tugas dan fungsi.
42.Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
43.Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian attivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
44.Kine{a adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
45.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kine4'a suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
46.Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
47.Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
48.Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan / layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program.
49.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yant merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
50.Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukal aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
51.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, danlatau Program.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan :

a.penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan aral kebiiakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023; dan
b.dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

(1)RPJMD dimaksudkan sebagai landasan atau pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan :
1. a.Renstra Perangkat Daerah;
2. b.Rencana Keda Perangkat Daerah; dan
3. c.perencanaan penganggaran.
(2)RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perenca-naan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta dengan Kabupaten / Kota yang berbatasan.

Pasal 4

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika
(2)Isi beserta uraian RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAE} III PENGENDAL]AN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 5

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap :
1. a.kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
2. b.pelaksanaan rencana pembangunal daerah.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
1. a.kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. b.pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
3. c.hasil rencana pembangunan daerah.
(4)Bupati menunjuk BAPPEDA untuk melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3).
(5)BAPPEDA dalam meiaksanakan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a.berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
b.te{adi perubahan kebijakan yang mendasar;
c.sisa masa berlaku RPJMD tidak kurang dari 3 (tiga) tahun. Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf b, mencakup te{adinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(3)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedomal perubahan RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam l,embaran Daerah Kabupaten T\riungagung. Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 25 Maret 2019 WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, di Tulungagung pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulungagung Tahun 2Ol8-2O23 adalah dokumen pererrcanaa.n pembangunan daerah 5 (lima) tahunan yang menjabarkan visi, misi dan program Bupati terpilih pada Pemilihan Bupati (Pilbup) Tahun 2018. Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, maka visi, misi dan program tersebut dijabarkan melalui strategi pembangunan daerah berupa kebijakan dan program pembangunan, beserta kerangka pendanaan pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasionai disusun untuk memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah dan menjamin keterkaitan dan konsistensi altara perencanaan, penganggarar, pelaksanaan dan evaluasi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perenc€rnaan pembangunan. Penyusunan RPJMD Kabupaten T\rlungagung 2018-2023 dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur, kondisi lingkungan strategis di daerah, potensi daerah, isu strategis baik intemasional, nasional maupun iokal, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya. Dalam melakuka[ penyusunan RPJMD, digunalmn empat pendekatan utama. Pertama, pendekatan politik. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah pada dasarnya merupakan bagran terpenting di dalam proses penyusunan rencana program. Hal ini terjadi karena rakyat pemiiih menentukan pilihannya berdasarkan progra:m-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam RPJMD. Kedua, pendekatan teknokratik. Pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir iimiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. Ketiga, pendekatan partisipatif. Pendekatan ini dilaksanakan dengan meiibatkan pemangku kepentingan (staketwldersl pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Keempat, pendekatan atas-bawah (top-doun) dan bawah atas (bottom-upl. Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembalgunan. Dalam hal pendekatan politik, RPJMD merupakan turunan dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Proses penyusunannya dilakukan dan disinergikan dengan menggunakan tiga pendekatan utama lain, dan dilakukan secara bertahap. Proses penyusunannya dilakukan dari bawah, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yang ada. Tujuannya adalah agar RPJMD ini merupakan refleksi dari perencanaan yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat di daerah. Melalui RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Ke{a Pemerinta}r Daerah (RKPD) akan dimungkinkan lebih terarah dan disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, secara umum, RPJMD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah dengan rencana-rencana keq'a dalam kerangka regulasi program lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selarn itu, agar RPJMD memiliki kekuatan yang baik, proses penyusunanya mau tidak mau harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat, valid dan akuntabel. Untuk itu, sebelum dilakukan penyusunan, terlebih dahulu dilakukan pengkajian terhadap indikator-indikator perkembangan di daerah. RPJMD Kabupaten T\rlungagung Tahun 2Ol8-2O23 merupakan rencana pembalgunan jangka menengah periode ketiga dari RPJPD Kabupaten Tulungagung. RPJMD yang telah disusun selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Ke{a Pembantunan Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerl'a Perangkat Daerah (Renja PD).

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…