DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: mengatur mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagai dasar hukum dan acuan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Tenaga Non ASN di lingkungan Pemerintah. Daerah. memuat antara lain ketentuan umum; maksud, tujuan dan sasaran; a. asas dan prinsip penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan; kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan; iuran dan tata cara pembayaran; kerjasama, koordinasi dan pembiayaan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kepedulian dan keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap Tenaga Non Aparatur Sipil Negara diwujudkan dengan memberikan perlindungan melalui jaminan sosial di lingkungan Pemerintah Daerah;
b.bahwa setiap Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah berhak memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan terhadap dirinya dan keluarganya dari resiko sosial yang disebabkan akibat kecelakaan kerja yang mengancam keselamatan jiwa, kesehatan, dan kesejahteraannya ; c . bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Tenaga Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah diperlukan landasan hukum berupa Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c , perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah 2 diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ; 4 . Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 5 . Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) ; 6 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ; 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427) ; 9 . Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253); G, 3
10.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua; 11 . Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan BUPATITULUNGAGUNG MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tulungagung. 2 . Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3.Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung. 5 . Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Tenaga Non ASN adalah setiap orang yang bekerja pada lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 4
8.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
9.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ah.Ii waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. 11 . Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan/ atau penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan kerja.
12.Badan Penyelengara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
13.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/ atau pemberi kerja.
14.Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ a tau jasa yang telah atau akan dilakukan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Tenaga Non ASN di lingkungan Pemerintah. Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan bertujuan untuk melindungi Tenaga Non ASN dan keluarganya dari akibat risiko kecelakaan kerja dan risiko ~ 5 kematian serta menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak.

Pasal 4

( 1) Sasaran penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Tenaga Non ASN.

(2)Tenaga Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi: a . Tenaga Non ASN pada perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah yang upahnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan b . Tenaga Non ASN pada Badan Layanan Umum Daerah yang upahnya bersumber dari Anggaran Badan Layanan Umum Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.asas dan prinsip penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan; b . kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan; c . iuran dan tata cara pembayaran; d . kerjasama, koordinasi dan pembiayaan; e . pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan
f.sanksi administratif.

BAB IV

ASAS DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 6

Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan pada asas:

a.kemanusiaan; b . kesetaraan;
c.mengayomi; d . manfaat; dan
e.keadilan dan kesejahteraan sosial. 6

Pasal 7

Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Tenaga Non ASN berlandaskan pada prinsip sebagai berikut: a . kegotong-royongan; b . keterbukaan;

c.kehati-hatian; d . akuntabilitas; dan
e.kepesertaan bersifat wajib. BABV KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN Bagi.an Kesatu Persyaratan

Pasal 8

(1)Setiap Tenaga Non ASN wajib menjadi Peserta dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
(2)Pemerintah Daerah mendaftarkan Tenaga Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam 2 (dua) program jaminan sosial ketenagakerjaan setelah memenuhi persyaratan kepesertaan.
(3)2 (dua) program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a . program JKK; dan b . program JKM.
(4)Pendaftaran Tenaga Non ASN sebagaimana dimaksud pada aya t (2) sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a . memiliki E-KTP dan berdomisili di Daerah; dan b . terdaftar sebagai Tenaga Non ASN pada Perangkat Daerah dibuktikan dengan surat keterangan sebagai Tenaga Non ASN.
(5)Surat keterangan sebagai Tenaga Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
(6)Tenaga Non ASN yang telah memenuhi persyaratan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan menjadi calon peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
(7)Kepala Perangkat Daerah dalam menetapkan calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan 6... 7 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

( 1) Kepala Perangkat Daerah mendaftarkan Tenaga Non ASN di lingkungan kerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengisi formulir sebagai berikut: a . pendaftaran Pemberi Kerja; b . pendaftaran Pekerja; dan

c.rincian iuran Pekerja.

(2)Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang telah diisi secara lengkap kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
(3)Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan kepada Peserta paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.
(4)Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai kepesertaan Tenaga Non ASN pada BPJS Ketenagakerjaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pendaftaran Tenaga Non ASN sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2)Ketentuan mengenai tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…