DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: mengatur mengenai Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung; memuat perubahan tipe SKPD

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik diperlukan sistem pemerintahan yang dijalankan dengan prinsip efektif, efisien dan akuntabel; b . bahwa sejalan dengan perkembangan urusan pemerintah daerah yang dinamis di Kabupaten Tulungagung, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung; c . bahwa dalam rangka sinkronisasi kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tin:iur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Nergara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur 3 Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabu paten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D) ; Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan BUPATITULUNGAGUNG MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG . Pasal I Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

a.Nomor 1 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
b.Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D) ; diubah sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretaria t Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A; c . Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan Olahraga; 4
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, rnenyelenggarakan urusan pernerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Sosial Tipe A, rnenyelenggarakan urusan pernerintahan bidang sosial;
4. 4.Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, rnenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan pemerintahan bidang Pernberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. 5.Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
6. 6.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, rnenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. 7.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
8. 8.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
9. 9.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, urusan Pertanahan, sub urusan air minum, sub urusan air limbah, sub urusan Drainase dan sub urusan permukiman;
10. 10.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A dengan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
11. 11.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pernerintahan bidang Transmigrasi;
12. 12.Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerin tahan bidang Pertanian;
13. 13.Dinas Kornunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
14. 14.Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
15. 15.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
16. 16.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan urusan pemerintahan bidang pariwisata; 5
17. 17.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
18. 18.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
19. 19.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan sub urusan persampahan;
20. 20.Dinas Perpustakaan dan menyelenggarakan urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan; Kearsipan Tipe B, pemerintahan bidang pemerintahan bidang 21 . Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
21. 22.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat , sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta sub urusan Kebakaran; e . Badan Daerah terdiri dari:
22. 1.Badan Pendapatan Daerah Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan; 2 . Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; 3 . Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; 4 . Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan; 5 . Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas Sedang, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
f.Kecamatan, terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Bandung dengan Tipe A; 2 . Kecamatan Besuki dengan Tipe A;
2. 3.Kecamatan Boyolangu dengan Tipe A;
3. 4.Kecamatan Campurdarat dengan Tipe A;
4. 5.Kecamatan Gondang dengan Tipe A;
5. 6.Kecamatan Kalidawir dengan Tipe A; 7 . Kecamatan Karangrejo dengan Tipe A;
6. 8.Kecamatan Kauma n dengan Tipe A;
7. 9.Kecamatan Kedungwaru dengan Tipe A;
8. 10.Kecamatan Ngantru dengan Tipe A; 11 . Kecamatan Ngunut dengan Tipe A; 6
9. 12.Kecamatan Pagerwojo dengan Tipe A;
10. 13.Kecamatan Pakel dengan Tipe A;
11. 14.Kecamatan Pucanglaban dengan Tipe A;
12. 15.Kecamatan Rejotangan dengan Tipe A;
13. 16.Kecamatan Sendang dengan Tipe A;
14. 17.Kecamatan Sumbergempol dengan Tipe A;
15. 18.Kecamatan Tanggunggunung dengan Tipe A;
16. 19.Kecamatan Tulungagung dengan Tipe A. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung. Diundangkan di Tu ungagung pada tanggal 1 Des mber 2021 SEKRETARIS DA Drs. SUKAJI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19640119 198508 1 003 Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 1 Desember 2021 BUPATIT NGAGUNG, MARYOTO BIROWO NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 253- 7/2021 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TULUNAGUNG I. UMUM Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa secara ideal struktur organisasi harus bersifat dinamis sebagai konsekuensi dari adaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan internal dan ekstemal. Dalam perspektif ini, struktur organisasi yang baik adalah yang mampu beradaptasi secara responsif maupun antisipatif terhadap tuntutan perubahan lingkungan. Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas fungsi dan beban kerja Perangkat Daerah maka perlu dilakukan sinkronisasi program dan kegiatan serta penataan beban kerja Kelembagaan Perangkat Daerah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu kembali melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukupjelas Pasal II Cukupjelas

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…