DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 1 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: mengatur mengenai Pembentukan Dana Cadangan; Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi: a. maksud dan tujuan; b. penggunaan; c. besaran dana cadangan; d. sumber dana cadangan dan rincian pembentukannya; e. pengelolaan dana cadangan; dan f. ketentuan penu tup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk membiayai kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung Tahun 2024 serta Pemilihan Kepala Desa Serentak Ta..1-iun 2025 yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran perlu membentuk dana cadangan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 303 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentai.7.g Pembentukan Dana Cadangan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 2 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ; 8 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapa n. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 654 7) ;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) , sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 21); 11 . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) , sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 3 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentan g Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tal1un 2019 Nomor 902), sebagaitn ana telah diubal1 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616) ;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tal1un 2020 ten tang Pengelolaan Keuangan Daeral1 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 03 Seri E). Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan BUPATITULUNGAGUNG MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tulungagung. 2 . Pemerintah Da erah a dala h Pemerintab. Kabupa ten Tulungagung. 4 3 . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
4.Bupati adalah Bupati Tulungagung.
5.Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Pilkada adalal1 pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Tulungagung untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
6.Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 7 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. 8 . Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
9.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalal1 kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 11 . Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
12.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
13.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
14.Dana Cadangan adalah adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
15.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

a.maksud dan tujuan;
b.penggunaan; 5
c.besaran dana cadangan;
d.sumber dana cadangan dan rincian pembentukannya;
e.pengelolaan dana cadangan; dan
f.ketentuan penu tup.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pembentukan Dana Cadangan dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk membiayai kegiatan Pilkada Tahun 2024 dan kegiatan Pemilihan Kepala Desa serentak se-Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Pasal 4

Dana cadangan bertujuan untuk menyediakan dana guna membiayai penyelenggaraan program dan kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 5

Dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan:

a.Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024; b . Pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kabupaten Tulungagung Tahun 2025. BABV PENGANGGARAN, SUMBER DAN BESARAN DANA CADANGAN

Pasal 6

(1)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dianggarakan dalam kegiatan Pilkada Tahun 2024 pada Perangkat Daerah yang membidangi unsur pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan nomenklatur kegiatan "Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Penclidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik "Sub Kegiatan" (f 6 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Po1itik: Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah".
(2)Dana Cadangan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 5 huruf b dianggarkan dalam Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan nomenklatur kegiatan "Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa" Sub Kegiatan "Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa".

Pasal 7

(1)Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas pcncrimaru---i dacrah kccu ali dari Dana .(AJokasi ~'1usus, Pinjaman Daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Penyisihan atas penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam setiap tahun anggaran yang dimulai sejak APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024.
(3)Besaran dana cadangan untuk kegiatan sebagaimana ,.i; _ _ , _ _ .,..J ..l - 1 - - n ___ , c. _ ___ ,. 111 ..J ; ,._,. _ _ , ___ _ _ ,._ _ _ _ _ u u ua.r...;:;uu UCllcl.lU J: Cl.:>cl.l V a.y i:I.L l .l) u1Lc;La.pr...a.11 ;:;c; u c;;:;a..i Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) ,dengan rincian anggaran yang disisihkan sebagai beriku t:
1. a.APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
2. b.Perubahan APBD Tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); c . APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) ; d . Perubahan APBD Tahun i:lll~i:lli:l.11 2023 :scLc~ Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) .
(4)Besaran dana cadangan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024.
(5)Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan Pilkada Tahun 2024 serta Pemilihan Kepala Desa serentak s e-Kabupa ten Tulungagun g Tahun 2025 maka kekurangan pembiayaannya dibiayai dari APBD Tahun Anggaran berkenaan pada saat diselenggarakannya kegiatan tersebut. 7

BAB VI

PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal 8

( 1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Kas Umum Daerah dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.

(2)Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
(3)Penerimaan hasil bunga/ jasa giro/ imbal hasil/ dividen/ keuntungan (capital gain) atas rekening dana cadangan dan/ atau penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 9

(1)Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 , pencairan Dana Cadangan terlebih dahulu dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah.
(2)Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan mencukupi.
(3)Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
(4)Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah selesai dilaksanakan terdapat sisa anggaran atas dana cadangan yang telah ditetapkan, maka sisa dana cadangan dimaksud dipindal1bukukan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 10

Penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Cadangan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019