DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: mengatur mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. perubahan antara lain: pasal 3 terkait obyek retribusi, pengecualian retribusidan ketentuan BMD

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk menggali sumber pendapatan, guna menambah pendapatan keuangan dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tulungagung; b . bahwa dengan adanya penambahan obyek dan perubahan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ,maka dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap retribusi pemakaian kekayaan daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 sudah tidak ses u ai kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan; d . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentan g Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor "" 2 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ; 5 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuulungagung Tahun 2011 Nomor 03 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 02 Seri C) ; 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG dan BUPATITULUNGAGUNG MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuulungagung Tahun 2011 Nomor 03 Seri C) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 02 Seri C) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang meliputi :
1. a.pemakaian tanah;
2. b.pemakaian gedung/ bangunan/ ruangan; c . pemakaian kendaraan bermotor / alat-alat berat; d . pemakaian la boratorium; e . pemakaian laboratorium lingkungan; dan
3. f.pemanfaatan mobil derek.
(2)Dikecua likan dari Objek Retribusi adalah: a . pemakaian kekayaan daerah untuk kepentingan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; b . penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
(3)Perincian Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Dalam hal terdapat kekayaan daerah yang pemanfaatannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengelolaan barang milik daerah, maka tidak dapat ditetapkan sebagai Objek Retribusi. 4

2.Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung. Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 15 D sember 2021 SEKRETARIS DAE Drs. SUKAJI. M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19640119 198508 1 003 Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri B Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 15 Desember 2021 BUPATI TULUNGAGUNG, ~- MARYOTO BIROWO NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 267- 9 /2021 4
2.Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung. Diundangkan di Tulungagung pada tanggal 15 esember 2021 SEKRETARIS D RAH, Drs. SUKAJI, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19640119 198508 1 003 Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri B Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 15 Desember 2021 BUPATI TULUNGAGUNG, r ~ MARYOTO BIROWO NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 267- 9 /2021 I 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH I. UMUM Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah diberikan kewenangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah. Undang-Undang ini juga mengatur secara definitif jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah, sehingga lebih dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha. Salah satu jenis retribusi yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang pengaturannya didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 03 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuulungagung Tahun 2016 Nomor 02 Seri C) . Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk menggali sumber pendapatan, guna menambah pendapatan keuangan dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, maka perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah melalui retribusi pemakaian kekayaan daerah melalui penambahan objek retribusi. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka perlu perlu kembali dilakukan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan perubahan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. NO. 1 I. II. I.AMPIRAN PERATURAN DAERAH KIABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 9 TAHUN 2021 TANGGAL : 15 Desember 2021 STRUKTUR DAN TARJF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DIKABUPATENTULUNGAGUNG JENIS PENGGUNAAN KEKAYAAN DAERAH SATIJAN TARIF KETERANGAN PEMAKAJAN RETRIBUSI 2 3 4 5 PBIIAKAIAlf TAJIAB I. Unruk Toko beserta halamannya I. Zooasi wi.layab me liputi : I. I Perkotaan m'/tahun 100.000 a . Perkotaan : I. 2 Non Pcrkotaan m'/tahun 75.000 I) Tulungagw:,g
2.Unruk Jasa Usaba beserta balamannya 2) Kedungwam
2.1 Perkotaan m2 /tahun 70.000 3) Boyolangu 2.2 Non Pcrkotaan m2 /tahtUl 60.000 4) Ngunut
3.Unruk Kios / Wamnst atau seienisnva beserta 5) Kauman balamannya 6)Bandung
3.I Perkotaan m•/tahun 60.000 7) Campw-darat 3 . 2 Non Perkotaan m2 /tahun 50.000 b. Non Perkotaan :
4.Unruk Gedung Perkantoran beserta halamann_va I) Karangrejo
4.I Perkotaan m'/ta.hun 80.000 2) Gondang 4 .2 Non Perkotaan w'/tahun 40.000 3) Pake!
5.Untuk Kepentingan Pendidikan besert.a halamannya 4) Rejot.angan
5.1 Pcrkotaan m•/tahun 40.000 5) Sumbergempol 5.2 Non Perkotaan m2 /tahw1 20.000 6) Besuki
6.Untuk Ke pentingan Perbankan beserta halamannya 7) Kalidawir 6 . l Pcrkotaan m'/tahun 100.000 8) Ngantru 6.2 Non Perkotaan m'/tahun 75.000 9) Sendang 7 . Unruk Mesin Aniuniaan TUna.i Mandiri (ATM) beserta I OJ Page,wojo balamartnya ll)Tanggnnggunung 7.1 Perkotaan m2 /bulan 125.000 12) Pucanglaban 7.2 Non Perkotaan m'/bulan 100.000
8.Unruk Kepentingan Sosial/Kemanusiaan/ Non Komenril 2. Klasifikasi untuk Media Reklame besert.a halamarmya dikelompokkan berdasarkan nilai stratcgis 8 . 1 Perkotruu1 m'/tabun 4.000 kawasan dan/ataujalan sebagai berilrut : 8.2 Non Pcrkotaan m2 /tabun 2.000 a. Kelompok jalan kelas Utama
9.Untuk Ba.ngunan Rumah/Tempat Tinggal beserta Dinilai berdasarka.n sudut pandang yang halamannya : luas / atau banya.k / bebas dan 9 . 1 Perkotaan stratcgis, antara lain yang berlokasi di

a.Semi permancn m•/tahtm 5.000 komplek / pusat pen:okoan, meliputJ :
b.Perwanen m'/tabun 7.500 I) Alun-alun 9.2 Non Pcrkotaan 2) Jalan RA. Kartini
a.Semi perma.neo m' /tahun 2.500 3) Perempatan TT
b.Perwanen m•/tahwi 4 .500 4) Jalan A. Yani JO. Untuk SPBU / SPBE / atau sejen.isnya bescrta 5) Perempatan RSU Lama halamannye 6) Perempatan Gorga 10.1 Perkotaan m'/tahun 140.000 7) Jalan KH. Agus Salim 10.2 No n Perlrotaa.n m 2 /ta11w1 100.000 8) Jalan Diponegoro
1. 11.Untuk Laban Pert.anian 9) J alan Panglima Sudirman 11.1 Lahan Produktif m2 / tahun 2.000 10) Ja.lan Hassa.nudm [Ruko Panglima 11.2 Lahan Kurang Produktif m'/ta.bun l.500 Sudinnan)
2. 12.Untuk Use.ha Perikanan da.nfatau Kolam
3. 12.1 Perkotaan m2 /tahun 3.000 12.2 Non Perkotaao m• /ta.bun 1.500 b. Kclompok jalan kelas A I 3. Uutuk Pcmasruutan Konstruksi Media Reklawe Ba.ndo/ Dinilai berdasarka.n kepadatan Bilboa.rd/Neonbox/Videotron : pew.anfaatan tata rua.ng, antara lain
4. 13.1 Kclompok jalan kelas utama m'/btdang rcklamc/tahun 200.000 bcrlokasi di persimpangan jalan / a tau
5. 13.2 Kelompok jalan kelas A m,/bidang rcklame/tahun 160.000 perempatan jalan / pert:igaan jalan / 13.3 Kelompok jalan kelas El m7 /bidang rcklame/tahun 140.000 tikunga.n meliputi : 13.4 Kelom pok jalan kelas C m,/ bidang rcklamc/ tahun 120.000 I) Pcrempatan Pray;l 13.5 Kelompokjalan kelas D, dan E m'/bidang rcklarne/tahun 100.000 2) Perempatan BTA M . Taoah Stren pada Jaringa.n lrigasi untuk : 3) Jalan I.Gusti Ngura h Rai l 4. 1 Pert.anian yang bisa diafui air m2 /talmn 1.500 4) Pcrempatan Jepun 14.2 Pert.anian yang tida.k bisa dialiri air m•/ta.bun 1.000 5) Perempat.an Tamanan 14.3 Untuk Perikana.n m•/tahun 1.000 6) Jalan S upriyadi 14.4 Pemasangan Papan Reklame m'/tahun 120.000 7) Jalan Mayor Sujadi 14.5 Tempat jemw-a.a m•/tahun 1.500 8) J alan Mayor Sujadi Ti.w ur 14.6 Bangunan tidak perma.nen diatas tanah stren m'/tahun 3 .000 9 ) Jalan Yos Sudarso 10) Jalan Dr. Wahidi.J1 Sudiro Husodo 11) Jalan Mayjeo Sungkono 12) Perempatan Kemun.ing 13) Jalan P. Antasari 14) Jalan Teuku Umar 15) Jalan Wahid Hasyim 16) Jalan Dr. Soetomo PEIIAKAIAll GEDUJIO/BAIIOUllAII/RUAIIOAlf 17) Jalan Basuki Rahmat I. Untuk Ruma.h/Tcmpal Tinggal 18) Jalan Jayeng Kusuma I. I Pcrkotaan m•/tahun 75.000 19) Jalan Pattim ura 1.2 Non Perkotaan m•/tahun 50.000 20) Jalan Ki Mangun Sarkoro
6. 2.Untuk Rumall Toko (Ruk:o) 2 1) Jalan Soekarno Ha tta
7. 2.1 Perkotaan 22) Jalan Urip Suwobarjo
a.Klasifikasi A w2 /ta.bun 425 .000 23) Jalan WR. Supratwan
b.Klasifilcasi B m'/tahun 325.000 2 4) Jalan Kapr.en Kasihin
c.Klasifilrnsi C m' /tahun 250.000 25) Jalan Pablawan 2.2 Non Perkotaan
a.Klasifilrnsi A m'/tahun 300.000 c. Kelowpok jalan kelas B 2 1 2 3 4 5
b.Klasifikasi B m•/tabun 250.000 Oinilai berdasarkan aspek kegi.atan di
c.Klasifikasi C m'/tabun 200.000 bidang u.saba, antara lain berlokasi di
1. 3.Untuk Rumah Dinas Sckolah/Kescbatan Pasar, lo.kasi obyek wisata, Terminal
2. 3.1 lbukota Kabupaten m2 /tabw1 50.000 Bus/Taxi/Angkot/ La pangau/Gelanggang
3. 3.2 !bukota Kecamatan w 2 /tabun 40.000 Olahrnga dan tidak tennasuk klasillkasi A, 3.3 Oesa m2 /tahun 30.000 welipu ti:
4. 4.Untuk PeTkantoran 1) Kawasan Pasar Kaum an Kalangbrct 4 . I Perkotaan 2) Kawasan Pasar Ngunut a . Pe1:bankan m2 /tahun 150.000 3) Kawasan Pasar Rcjotangaa b . Perkantoraa lainnya m2 /tahw1 120.000 4) Kawasan Pasar Baodwig 4.2 Non Perkotaan SJ Kawasan Pasar Gondang a . Perbankaa m2 /tahun 110.000 6) Kawasan Pasar Boyolangu
b.Perkantnraa lainnya m2 /tabun 90.000 7) Kawasan Pa.sar Campurdarat
1. 5.Untuk Kepentingan Ko mersil IR.iJmya 8) Kawasan Pasar Ngi,ntru
2. 5.1 Perkotaan m2 /tabun 130.000 9) Kawasan Pasar Sumbergempol 5.2 Non Perkotaan m2 /tabun 95.000 10) Jalan R. Abdul Fattab
3. 6.Untuk Kepentingan lainnya 11) Jalan Adi Suciptn
4. 6.1 Perkotaan m2 /tabun 90.000 12) Jalan MH. Tbamrin
5. 6.2 Non Perkotaan m2/tabun 60.000 13) Jalru, MT. Haryono 7 . Untuk Jasa Usaba dan sejenisnya 14) Jalan Letjen Suprnptn
6. 7.I Perkotaan m2 /tahun 110.000 !SJ Jalan Mastrip
7. 7.2 Non Per kotaan m2 /tabtUl 90.000 16) Jalan Pierre Te ndean 8 . Untuk Kios/ Wanmg dan scjenisnya 17) Jalan AriefRahman Hakim 8 . 1 Perkotaan m•/tah un 80.000 d . Kelompok jalan kelas C
8. 8.2 Non Perkotaan m 2 /tabun 60.000 Oinilai dari jaJan Provinsi maupun jalan 9 . Untuk Toko dan sejenisnya Nasional dan tidal< tennasuk dalam
9. 9.I Perkotaan m2 / tabun 100.000 klasifikasi utama A dan B meliputi :
10. 9.2 Non Perkotaan m2 /tabun 80.000 1) Jalan Raya Ngantru
11. 10.Gedung Sabha Husada Bak ti 2) Jalan Raya Sumbergempol
12. 10.l Unruk Keventinl<Bll Sosial / Al!!IJlla / /hari 250.000 3) Jalan Raya Ngunut Kemanus iaan / Pend.idikan 4) Jalan Raya Rejotangan 10.2 Unlllk Rapat YanR OisclelllOOU'8kan Oleb lnstansi /hari 300.000 SJ Jalan Raya Gondang Pemerintah bail< Sipil, Polri maupun TNI 6) Jalan Raya Kauman l0.3 Reseps~ Pcrtemuan, Komersil /hari 600.000 7) Jalan Raya Boyolangu
13. 11.Geclung Pertemuan Keluraban Jepun 8) Jalan Raya Campurdarat 11.1 Untuk Keocntiru!an Sosial / ARama / /bari 200.000 9) Jalan Raya Bandung Kemanusiaan / Pend.idikan e . Kelom pok jaJan kelas D d.an E 1 1.2 U nlllk Rapat YBDR DiselenlWlrakan Oleli lnstansi /hari 300.000 Dinilai dari jaJan Kabupaten den tidak Pemerint.ab bail< Sipil, Polri ma upun TN! termesllk klasifikasi Adan B, merupakan 1 1.3 Rescpsl, Pertem uan, Kome rsil /bari 500.000 klasifikasi u tama Adan B meliputi :
14. 12.Gedung Pert.emuan Keluraban Sembung I) Jalan Raya Karangrcjo
15. 12.I Unlllk Keocn tin"80 Sosial / Af!ll.lDa / /bari 150.000 2) Jalan Raya Senda1111 Kemanusiaan / Pendid..ikan 3) Jalan Raya Panjerejo 12.2 Untuk Rapat YBnR DiselellRl!lll'Rkan Oleh ln,tansi /hali 250.000 4) Jalan Raya Sril<atnn Pemerintah oo.ik Sipil, Polri maupun TNl 5) J alan Raya Kalidawir 12.3 Resepsi. Pertemuan, Komersil /hari 500.000 6) Jalan Raya Tanggunggunung
16. 13.Geclung Pen:emuan Kelurahan Botnran 7) Jalan Raya Pake!
17. 13.l Unlllk KeuentinRan Sosial / Ai:awa / /ha.ri 150.000 8) Jalan Raya Besole Kemanusiaan / Pendidil<an 9) Jalan Raya Pagerwojo 13.2 Unlllk Rapat YBDR Diseleil£R8TBkan Oleh lnstansi /hari 250.000 IO) Jalan Raya Besuki Peme rint.ab bail< Sipil. Polri maupun TNI 1 I) Pasar Tunggangri 13.3 Resepsi, Pertemuan, Komersil /hari 500.000 I 2) P8sar Ngrance 13) Pasar Dono Ill PBIIIAKAlU KEBDARAAlr/llE8Ill/ALAT BERAT: 14) P8sar Bangoan I. Hand Roller (600 k g) Tahun 2004 /jam 40.000
18. 2.Walles Mini (2-3 Ton) Tahun 1982 /jam 50.000
19. 3.Walles (6-8 Ton) Tahun 200 I /jam 65.000
20. 4.Buldw.er (D 3 G) Tahun 2004 /jam 150.000 5 . Excavatnr PC 200 Tahw1 2015 /jam 165.000 6 Excavatnr PC 70 Tahun 20 17 /jam 140.000
21. 7.Backhoe Loader Tahun 1992 / jam 140.000
22. 8.Wheel Loader Tahun 1987 /jam 140.000 9 . Stamper Tahun 2019 / hari 250.000 IV. PEIIAKA1AII LABORATORIUll A. Pengujian Tanab I. Kepadatan l..apangan (Sandcone) /titil< 50.000 minimal 5 titik
23. 2.DCP (Dynamic Cone Penetrometerj /titik 150.000 minimal 3 titik 3 . Sondir /titilc 2.000.000 4 . Trial Tim bltnan /uji 500.000
24. 5.Job Mix Sub Base/ Sub Grade /uji 750.000
25. 6.Kadar Air /sampel 50.000
26. 7.BerntJenis /sampel 50.000
27. 8.Analisa Saringan /sampel 50.000
28. 9.Atterberg LL/PL/ Pl /sampel 50.000
29. 10.Pemadatan Ringan /sampcl 70.000 I I. Pemadatan Bera t /sampel 120.000
30. 12.CBR Stander /sampel 130.000
31. 13.CBR Bernt /sampel 135.000 B. Pengujian Aspal I. Penetrasi /sampel 30.000
32. 2.Titil< n yala/titil< baker /sampel 35.000
c.Pengujian Campuraa Aspal I. Telford llitik 35.000 minim.al 3 titilc
1. 2.Lapeu llitik 95.000 minimal 3 titik
2. 3.Berat jenis botmlx lsampel 45.000 ◄ . Kadar aspal dalam campuraa (test rcfillks) /sampel 120.000 D. Pengujian Agrcgal Kaser dan Halus I. Abrasi /uji 110.000 salll kali uji 2 sampcl
3. 2.Bernt lsi /sampel 50.000 3 . Analisa Saringan (Gradas.ij lsampel 70.000 3 I 2 3 4 5 4 . Kadar Lumpur /sampel 50.000
4. 5.Berat jenis agregat kasar /sampel 55.000
5. 6.Beratjenis agregat halus /sampel 50.000
6. 7.Kadar Air /sampel 50.000 E. Pcngujian Benda Uji Beton dan Campuran Beton ). Kuat Tekao Kubus /sampel 40.000
7. 2.Kuat Tekan Silinder /sampel 40.000 3 . Kuat Tekan Core Beton inti /sampel 55.000 4 . Kuat Tekan Paving /sampel 30.000 minimal 5 titik 5 . Kuat Tekao Mormr /sampel 30.000
8. 6.Kuat Tekao denglUl Hammer /uji 100.000 per uji 10 titik 7 . S lump test /sampel 25.000 8 . Job Mix Beton /uji 750.000 9 . Trial Beton /uji 500.000 V PEIIAKAIAlf LABORATORIUII LIIIGKUIIGAll A. Kelompok Pengujian Air Badao, air limbah, air bersih dao air minum I. Biological Oxygen Demand ( BOO ) /sampel 80.000
9. 2.Chemical Oxygen Demand ( COD ) /sampel 90.000 3 . Zat Padat Terlarut (TDS) /sampel 30.000 4 . Zat Padat Tcnmspensi (TSS) /sampel 30.000
10. 5.p H /sampel 15.000 6 . Tcrubaga ( Cu ) /sampel 55.000 7 . Silwida ( CN) /sampel 75.000
11. 8.Besi ( Fe) /sa.mpel 50.000 9 . Timbal (Pb) /sampel 50.000
12. 10.Magnesium (Mg) /sampel 50.000 II. Mangan( Mo) /sampel 50.000
13. 12.Nike! ( Ni) /sampel 52.500
14. 13.Nitrat ( NOrN) /sampel 31.000
15. 15.Nitrogen Total ( N- Total) /sampel 60.000
16. 16.Oxygen Terlacut ( DO ) /sampel 25.000
17. 17.Ammonia ( NH,-N) /sampel 40.000
18. 18.Phenol /sampel 95.000
19. 19.Phosphate (ortho-pbosphate) /sampel 37.000
20. 20.Phosphate (total phosporus) /sawpel 40.000
21. 21.Sulfate /sampel 35.000
22. 22.Sulfide ( HoS ) /sampel 55.000
23. 23.Sulfite ( S04 ) /sampel 30.000 2 4. Surfactans/Oetergen ( MBAS) /sampel 111.000
24. 25.Tin/Timab putib ( Sn) /sampel 150.000
25. 26.Kesadabao Total ( CaC03 ) /sampel 40.000
26. 27.Seng (Zn) /sampel 54.000
27. 28.Mercwy /sampel 100.000
28. 29.B--001i /sampel 85.000
29. 30.Total Coli /sampel 85.000 3 I. Daya Hantar Listrik ( OHL ) /sampel 18.000
30. 32.Turbidity/ Kekeruhan /sampel 20.000
31. 33.Klorida ( Cl- ) /sampel 40.000
32. 34.Krom 6 {C r (VJ)) /sampel 55.000
33. 35.Krom Total (Cr total) /sampel 80.000
34. 36.Kadmium ( Cd ) /sampel 62.000
35. 37.Klorio I Cl, ) /sampel 28.000
36. 38.Fluor I F ) /sampel 35.000
37. 39.Arsen ( As) /sampel I 15.000
38. 40.Color/ Wama /sampel 25.000 4 J. Mollodenum ( Mo) /sampel 156.000 4 2. Natrium ( Na ) /sampel 54.500 4 3. Kalium ( K) /sampel 54.500
39. 44.Kalsium (ca) /sampel 27.500 4 5. Silicat ( Si0 2 ) /sampel 54.500
40. 46.Kobel ( Co) /sampel 54.500 4 7. Karbon 011;llllik Total ( roe ) /sampel 270.000
41. 48.Karbon lno11;llllik Total (TIC ) /sampel 270.000
42. 49.Selenium /sampel 58.000
43. 50.Perak /sampel 35.000 5 1. Zat 011;llllik sebagai KmnO, /sampel 103.500
44. 52.Pengukuran Debit Sungai /sampel 350.000
45. 53.Pengulruran Debit Air Limbeb /sampel 15.000
46. 54.Temperatur/Suhu /sampel 7.000
47. 55.Kadar Garam/Salinitas /sampel 23.500
48. 56.Kecerahan /sampel lt.500
49. 57.Rnsa /sampel 5.000
50. 58.Bau /sampel 5 .000
51. 59.Minyak dan Lemak /sampel 78,000 B. Kelompok Bakteri
52. 1.Total Baktcri /sampel 95.000 2 . E-coli /sampel 95.000
53. 3.Total Coli /sampel 95.000
c.Kelompok Uji Udara Emisi I . Total Partikel Debo Metode lsokinetik /sampel 285.000
1. 2.Total Partikel Dcbu Metode lsokinetik dan Dcstruksi Loglllll /sampel 380.000
2. 3.Kobalt ( Co) /sampel 65.500 4 I 2 3 4 5
3. 4.Kad.mium ( Cd ) /sampel 65.500
4. 5.Te mbaga (Cu) / sampel 65.500
5. 6.Kromium ( Cr) /sampel 93.000 7 . Nike! ( Ni ) /sampel 65.500 8 . Selenium ( Se) /sampel 133.500 9 . Seng( Zn) /sampel 65.500
6. 10.Stanum ( S n ) /sampel 133.500 JI . Timah Hitam (Pb) /sampel 65.500 12.Arsen{As) /sampel 214.000
7. 13.Amoniak ( NH3 ) /sampel 110.000
8. 14.Klorin Bebes ( CJ,, ) /sampel 195.000
9. 15.Hidrogen Florida ( HF1 /sampel 220.000
10. 16.H.idrogen Klorida ( HCI) /sampel 183.000
11. 17.H.idrogen S ulfida ( H,,S ) /sampel 193.000
12. 18.NOx /sampel 195.000
13. 19.Sulfurdioksida ( SO2 ) /sampel 100.000
14. 20.Opo.sitas /sampel 138.000
15. 21.Komposisi Gas ( CO2 , CO, 0 2 ) /sampel 260.000
16. 22.Kadar Afr /sampel 100.000
17. 23.Laju Air /sampel 100.000
18. 24.Mercury ( Hg) /sampel 244.000
19. 25.H.idro Carbon ( HC-)CH. /sampel 230.000 D. Uji Udara Ambien
20. 1.Amoniak ( NH3 ) /sampel 100.000
21. 2.H.idrogen Sulfida ( H2S ) /sampel 120.000
22. 3.Hidrokarbon ( HC, THC, CH. ) /sampel 130.000
23. 4.Karbonruoksida ( CO2 ) /sampel 250.000
24. 5.Karbonmonoksida ( CO ) /sampel 90.000 6 . Nitrogendioksida ( NO2 ) /sampel 100.000 7 . Oksidan (Ox) /sampel 100.000
25. 8.Sulfurdioks.ida ( S02 ) /sampe.l 90.000
26. 9.Timah Hitam ( Pb ) /sampel 100.000
27. 10.Total Partikulal( TSP) /sampel 125.000
28. 11.Kecepatan Angin /sampel 34.000
29. 12.Oksigen ( 0 2 ) /sampel 213.000
30. 13.Temperatur dan kelembaban /sampel 28.000
31. 14.Su.llilt indek /sampel 2 13.000
32. 15.Dustfall /sampel 200.000 16 . Particulate Matter 10 ( PM 10) /sa.mpel 130.000
33. 17.Particulate Matter 2,5 ( PM2,5 ) /sampel 130.000
34. 18.Passive Sampler /sampel 200.000 Peagukuran SO2, Nox, CO, Particulate Matt.er 10 dan Ozon 19 · dengan Alat Otomatis ( Mobile S taoon) /sampe.l 3.000.000 VI PBllAJIPAATAJr KOBU. DEREK I. Klasifikasi untuk Mobil
l.Mobil Penumpang, Mobil Barang dan Mobil Bus Kecil a . Mobil Penumpang me tiputi : 1.1 Dalam Kota. Wilayah Tulungagung /Kendaraan/ perjalanan 350.000 I) Sedan 1.2 Wilayah Tulunagagung (non perkotaan) / Kcndaraan/ perjalanan 450.000 2) Jeep l.3 Diluar Wilayah Tulungagung / Kendaraan/ perjalana n 450.000 3) staoou wagon
b.Mobil Barang meliputi :
1. 2.Mobil Bus I) Pick Up I.I Dalam Kola Wilayah Tulungagung / Ke ndaraan/ perjalanan 400.000 2) Mobil Box 1.2 Wilayah Tulunagagung (non pe.rkotaan) / Kendaraan/ perja1anan 500.000 3) Light Truck 1.3 Diluar Wilayah Tulungagung /Kendaraan/perjalanan 500.000 4) dan sejenisnya
c.Mobil Bus Kecil meliputi : I) Mikrolet 2) APK 3) dan sejenisnya
d.Peoa.mbahan biaya diluar wilayah Tulung11gung sesua.i Pena.mbahanjamk(Km) sejumlah 5000/Km, yang d.ihitung dari perbata88Jl Wilayah Tulungagung sampai dengan tuj uan perjalanan BUPATI TULUNGAGUNG, ~ ~4-- '- MARYOTO BIROWO

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016