DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Wajo

regulasi_utama

Ringkasan

MENGATUR TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai Pasal 129 Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, maka perlu diatur mengenai pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ~ 2 ~

2.Undang – Undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti ~ 3 ~ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
12.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5072);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ~ 4 ~ 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3867);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
19.Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008,No.PER.27/MEN/XII/2008 dan No. 1177/Menkes/PB/XII /2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja;
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu;
21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya; ~ 5 ~
22.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2010 Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURANDAERAH TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wajo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Satuan Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang membidangi kesehatan.
6.Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
7.Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkanselama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
8.Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
9.Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga. ~ 6 ~
10.Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah segera meletakkan bayi di dada ibu (ada kontak kulit ibu dan kulit bayi sekurang-kurangnya 1 (satu) jam untuk memberikan kesempatan kepada bayi untuk menyusu sesegera mungkin).
11.Kolostrum adalah Air Susu yang pertama kali keluar bewarna kekuning- kuningan yang kaya akan zat kekebalan tubuh langsung diberikan pada bayi.
12.Air Susu Ibu Perah yang selanjutnya disingkat ASI perahadalah ASI yang sudah diperah oleh ibu bayi yang belum bisa menghisap (bayi prematur/bayi sakit), dan atau karena alasan ibu bayi dan anak dengan alasan aktifitas tertentu sehingga ASI dapat diperah dengan cara manual dan menggunakan peralatan khusus sehingga ASI tetap tersedia bagi bayi dan anak.
13.Edukasi IMD adalah proses pemberian pengetahuan tujuan dan manfaat IMD.
14.Edukasi ASI Eksklusif adalah proses pemberian pengetahuan tujuan dan manfaat ASI Eksklusif.
15.Ruang Laktasi adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASIbagi ibu pegawai, ibu bekerja, atau ibu yang melakukan aktifitas di luar rumah.
16.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
17.Tenaga Konselor Menyusui adalah tenaga terlatih, baik tenaga kesehatan atau bukan tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat pelatihan konseling menyusui.
18.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
19.Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. ~ 7 ~
20.Pengurus Tempat Kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
21.Tempat Sarana Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah/swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.
22.Penyelenggara Tempat Sarana Umum adalah penanggung jawab tempat sarana umum.
23.Indikasi Medis adalah kondisi medis bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Eksklusif;
24.Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
25.Promosi susu formula adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya memperkenalkan dan menyebarluaskan atau menjual produk.
26.Waktu menyusui adalah waktu diberikan kepada ibu pekerja untuk memberikan Air Susu Ibu Eksklusif, memerah dan menyimpan ASI.
27.Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui selanjutnya disingkat LMKM.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.asas, maksud dan tujuan;
b.tanggung jawab Pemerintah Daerah;
c.inisiasi menyusu dini dan kolostrum;
d.Air Susu Ibu Eksklusif;
e.Air Susu Ibu Perah
f.informasi, edukasi dan program;
g.penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya;
h.tempat kerja dan tempat sarana umum;
i.dukungan dan partisipasi masyarakat;
j.pendanaan;
k.penghargaan;
l.pembinaan dan pengawasan;
m.sanksi administratif;
n.ketentuan penyidikan;
o.ketentuan pidana;
p.ketentuan peralihan; dan
q.ketentuan penutup. ~ 8 ~

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengaturan IMD dan ASI Eksklusif berasaskan :

a.perikemanusiaan;
b.perikeadilan;
c.manfaat;
d.perlindungan;
e.kepentingan terbaik bagi ibu dan bayi;
f.penghormatan terhadap hak asasi manusia; dan
g.non diskriminatif.

Pasal 4

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalahuntuk menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan IMD dan pemberian ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan usia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya.

Pasal 5

Tujuan Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif adalah :

a.memberikan perlindungan kepada ibu dalam melaksanakan IMD dan pemberian ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
b.meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, swasta dan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan IMD dan pemberian ASI Eksklusif.
c.meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak
d.meningkatkan hubungan kasih sayang antara ibu dan anak
e.menurunkan angka kematian ibu dan bayi

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan IMD dan program pemberian ASI Eksklusif meliputi :

a.melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka pelaksanaan IMD dan program pemberian ASI Eksklusif; ~ 9 ~
b.melaksanakan advokasi dan sosialisasi dalam rangka pelaksanaan IMD dan program pemberian ASI Eksklusif;
c.memberikan pelatihan teknis konseling menyusui;
d.menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya;
e.menyediakan sarana ruang laktasi;
f.membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian kegiatan IMD dan program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat;
g.menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pelaksanaan IMD dan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan Daerah;
h.mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
i.menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan kegiatan IMD dan pemberian ASI Eksklusif.

BAB V

INISIASI MENYUSU DINI DAN KOLOSTRUM

Pasal 7

(1)Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan IMD terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.
(2)IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu.

Pasal 8

(1)Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
(2)Penempatan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi.
(3)Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan harus membantu ibu melakukan pemberian kolostrum pada bayi. ~ 10 ~

BAB VI

AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Pasal 9

(1)Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.
(2)Setiap ibu yang melahirkan bayi harus menolak pemberian Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya.

Pasal 10

Ketentuan mengenai Pemberian ASI Eksklusif sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) tidak berlaku dalam hal terdapat :

a.indikasi medis;
b.ibu tidak ada; atau
c.ibu terpisah dari bayi.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai Pasal 129 Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, maka perlu diatur mengenai pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif. Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ~ 2 ~

2.Undang – Undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
5.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti ~ 3 ~ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
9.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
12.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5072);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ~ 4 ~ 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3867);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
19.Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008,No.PER.27/MEN/XII/2008 dan No. 1177/Menkes/PB/XII /2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja;
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu;
21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya; ~ 5 ~
22.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2010 Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURANDAERAH TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wajo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Satuan Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang membidangi kesehatan.
6.Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
7.Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkanselama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
8.Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
9.Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga. ~ 6 ~
10.Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah segera meletakkan bayi di dada ibu (ada kontak kulit ibu dan kulit bayi sekurang-kurangnya 1 (satu) jam untuk memberikan kesempatan kepada bayi untuk menyusu sesegera mungkin).
11.Kolostrum adalah Air Susu yang pertama kali keluar bewarna kekuning- kuningan yang kaya akan zat kekebalan tubuh langsung diberikan pada bayi.
12.Air Susu Ibu Perah yang selanjutnya disingkat ASI perahadalah ASI yang sudah diperah oleh ibu bayi yang belum bisa menghisap (bayi prematur/bayi sakit), dan atau karena alasan ibu bayi dan anak dengan alasan aktifitas tertentu sehingga ASI dapat diperah dengan cara manual dan menggunakan peralatan khusus sehingga ASI tetap tersedia bagi bayi dan anak.
13.Edukasi IMD adalah proses pemberian pengetahuan tujuan dan manfaat IMD.
14.Edukasi ASI Eksklusif adalah proses pemberian pengetahuan tujuan dan manfaat ASI Eksklusif.
15.Ruang Laktasi adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASIbagi ibu pegawai, ibu bekerja, atau ibu yang melakukan aktifitas di luar rumah.
16.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
17.Tenaga Konselor Menyusui adalah tenaga terlatih, baik tenaga kesehatan atau bukan tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat pelatihan konseling menyusui.
18.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
19.Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. ~ 7 ~
20.Pengurus Tempat Kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
21.Tempat Sarana Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah/swasta atau perorangan yang digunakan bagi kegiatan masyarakat.
22.Penyelenggara Tempat Sarana Umum adalah penanggung jawab tempat sarana umum.
23.Indikasi Medis adalah kondisi medis bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Eksklusif;
24.Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
25.Promosi susu formula adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya memperkenalkan dan menyebarluaskan atau menjual produk.
26.Waktu menyusui adalah waktu diberikan kepada ibu pekerja untuk memberikan Air Susu Ibu Eksklusif, memerah dan menyimpan ASI.
27.Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui selanjutnya disingkat LMKM.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.asas, maksud dan tujuan;
b.tanggung jawab Pemerintah Daerah;
c.inisiasi menyusu dini dan kolostrum;
d.Air Susu Ibu Eksklusif;
e.Air Susu Ibu Perah
f.informasi, edukasi dan program;
g.penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya;
h.tempat kerja dan tempat sarana umum;
i.dukungan dan partisipasi masyarakat;
j.pendanaan;
k.penghargaan;
l.pembinaan dan pengawasan;
m.sanksi administratif;
n.ketentuan penyidikan;
o.ketentuan pidana;
p.ketentuan peralihan; dan
q.ketentuan penutup. ~ 8 ~

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengaturan IMD dan ASI Eksklusif berasaskan :

a.perikemanusiaan;
b.perikeadilan;
c.manfaat;
d.perlindungan;
e.kepentingan terbaik bagi ibu dan bayi;
f.penghormatan terhadap hak asasi manusia; dan
g.non diskriminatif.

Pasal 4

Pasal 5

Tujuan Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif adalah :

a.memberikan perlindungan kepada ibu dalam melaksanakan IMD dan pemberian ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
b.meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, swasta dan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan IMD dan pemberian ASI Eksklusif.
c.meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak
d.meningkatkan hubungan kasih sayang antara ibu dan anak
e.menurunkan angka kematian ibu dan bayi

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan IMD dan program pemberian ASI Eksklusif meliputi :

a.melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka pelaksanaan IMD dan program pemberian ASI Eksklusif; ~ 9 ~
b.melaksanakan advokasi dan sosialisasi dalam rangka pelaksanaan IMD dan program pemberian ASI Eksklusif;
c.memberikan pelatihan teknis konseling menyusui;
d.menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya;
e.menyediakan sarana ruang laktasi;
f.membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian kegiatan IMD dan program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat;
g.menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pelaksanaan IMD dan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan Daerah;
h.mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
i.menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan kegiatan IMD dan pemberian ASI Eksklusif.

BAB V

INISIASI MENYUSU DINI DAN KOLOSTRUM

Pasal 7

(1)Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan IMD terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.
(2)IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu.

Pasal 8

(1)Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
(2)Penempatan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi.
(3)Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan harus membantu ibu melakukan pemberian kolostrum pada bayi. ~ 10 ~

BAB VI

AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Pasal 9

(1)Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.
(2)Setiap ibu yang melahirkan bayi harus menolak pemberian Susu Formula Bayi dan/atau produk bayi lainnya.

Pasal 10

Ketentuan mengenai Pemberian ASI Eksklusif sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) tidak berlaku dalam hal terdapat :

a.indikasi medis;
b.ibu tidak ada; atau
c.ibu terpisah dari bayi.

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2012