DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2021

Nomor: 12
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 236

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN BAB III: MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV: KEGIATAN USAHA BAB V: JANGKA WAKTU BERDIRI BAB VI: PERMODALAN BAB VII: ORGAN DAN PEGAWAI BAB VIII: SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA BAB IX: PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN BAB X: PENGGUNAAN LABA BAB XI: HAK DAN KEWAJIBAN BAB XII: MEKANISME DAN PROSEDUR PENATAPAN TARIF BAB XIII: PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH BAB XIV: EVALUASI, RESTRUKTURASI DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM BAB XV: PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN BAB XVI: KEPAILITAN BAB XVII: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XVIII: KETENTUAN - KETENTUAN LAIN BAB XIX: KETENTUAN PERALIHAN BAB XX: KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kelembagaan badan usaha penyelenggara sistem penyediaan air minum, perlu diperkuat sehingga menjadi badan usaha yang profesional dan berdaya saing dalam melayani kebutuhan air minum dan pengembangan usaha bagi masyarakat yang memenuhi aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas;
c.bahwa pengaturan keberadaan badan usaha penyelenggara sistem penyediaan air minum yang diatur dengan Peraturan Daerah Tingkat II Wajo Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danau Tempe; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang- Undang 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802); 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9.Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DANAU TEMPE. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Wajo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Bupati adalah Bupati Wajo.
7.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danau Tempe yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum, dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
8.Perusahaan Daerah Air Minum adalah perusahaan daerah air minum Kabupaten Wajo yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Wajo Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo.
9.Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. 5
10.Bupati yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Air Minum atau Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Air Minum yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
11.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum.
12.Direksi adalah organ Perumda Air Minum yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum serta mewakili Perumda Air Minum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo
14.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum.
15.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota dewan pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
16.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota dewan pengawas atau anggota Direksi Perumda Air Minum.
17.Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
18.Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK. 6
19.Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
20.Pegawai adalah pegawai Perumda Air Minum.
21.Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
22.Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian untuk setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang wajib dibayar oleh pelanggan.
23.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
24.Rencana Kerja dan Anggaran Perumda atau sebutan lain yang selanjutnya disebut RKA Perumda adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda.
25.Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
26.Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Air Minum yang dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wajo, berdasarkan Peraturan Daerah ini diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang disingkat Perumda Air Minum. 7

Pasal 3

Nama Perumda Air Minum adalah Perumda Air Minum Tirta Danau Tempe.

Pasal 4

Perumda Air Minum berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.

Pasal 5

(1)Perumda Air Minum dapat membuka kantor pelayanan di seluruh wilayah kecamatan di Daerah.
(2)Pembukaan kantor pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi, berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Maksud pendirian Perumda Air Minum yakni untuk memenuhi dan melayani kebutuhan air minum guna mendukung peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 7

Tujuan pendirian Perumda Air Minum, meliputi:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi pelayanan dan pemenuhan hajat hidup masyarakat melalui penyediaan air minum yang bermutu sesuai norma dan standar kesehatan secara berkelanjutan, mengutamakan pemerataan, pelayanan dan mempertimbangkan keterjangkauan daya beli masyarakat; dan
c.memperoleh laba sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. 8

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

(1)Kegiatan Usaha Perumda Air Minum terdiri atas:
1. a.pelayanan penyediaan air minum;
2. b.pengiriman air tangki;
3. c.pengembangan usaha lain yang dapat memberikan keuntungan pada perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengembangan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mendapat persetujuan Bupati.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 9

Perumda Air Minum didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan peerundang-undangan.

BAB VI

PERMODALAN

Pasal 10

(1)Modal Dasar Perusahaam Umum Daerah Air Minum ditetapkan sebesar Rp45.968.462.983,00 (Empat Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah);
(2)Modal yang disetor sampai dengan ditetapkannya Peraturan daerah ini sebesar Rp45.968.462.983,00 (Empat Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah). 9

Isi peraturan

Teks236PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2022