DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 23 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III PERMODALAN PERUMDA TIRTA DANAU TEMPE; BAB IV PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH; BAB V PEMBIAYAAN; BAB VI PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN; BAB VII PENGAWASAN; BAB VIII; BAGIAN LABA; BAB IX KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danau Tempe, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum perlu diganti dan menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danau Tempe; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 280); 4
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danau Tempe (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO dan BUPATI WAJO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DANAU TEMPE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wajo. 5
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Wajo.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat APBD Perubahan adalah perubahan rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danau Tempe yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Danau Tempe adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Danau Tempe Kabupaten Wajo.
9.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada Perumda Tirta Danau Tempe.
10.Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
11.Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
12.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.akuntabilitas;
c.kepastian nilai;
d.efisiensi; dan
e.efektivitas.

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Tirta Danau Tempe.

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan:

a.untuk penyelesaian utang Perumda Tirta Danau Tempe kepada Pemerintah berdasarkan hibah non kas dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.
b.menambah modal Perumda Tirta Danau Tempe;
c.meningkatkan pelayanan kepada pelanggan atau masyarakat; dan
d.memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. 7

BAB III

PERMODALAN PERUMDA TIRTA DANAU TEMPE

Pasal 5

(1)Modal Dasar Perumda Tirta Danau Tempe ditetapkan sebesar Rp45.968.462.983,00 (Empat Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
(2)Modal yang disetor Perumda Tirta Danau Tempe sebesar Rp45.968.462.983,00 (Empat Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah).
(3)Modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Laporan Neraca Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tingkat II Wajo.

BAB IV

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dapat menambah penyertaan modal kepada Perumda Tirta Danau Tempe.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk investasi langsung.
(3)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan Bupati;
2. b.tanah dan/atau bangunan pada pengguna barang; atau
3. c.selain tanah dan/atau bangunan.
(4)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk non kas.
(5)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 8

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal pada Perumda Tirta Danau Tempe pada Tahun 2023 dalam rangka memenuhi Program Hibah Air Minum Perkotaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
(2)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
(3)Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan dokumen Analisis Investasi Daerah dan Kajian Rencana Bisnis Perumda Tirta Danau Tempe, dengan tidak membebankan pembayaran pemasangan kepada penerima manfaat.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda Tirta Danau Tempe bersumber dari APBD.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

(1)Penatausahaan dan pertanggung jawaban pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
(2)Perumda Tirta Danau Tempe diwajibkan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati dan DPRD setiap tahun berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan setiap tahun berjalan.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Bupati dan DPRD melaksanakan pengawasan terhadap penyertaan modal pemerintah daerah pada Perumda Tirta Danau Tempe.
(2)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Dewan Pengawas untuk melaksanakan pengawasan. 9
(3)Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal pemerintah daerah pada Perumda Tirta Danau Tempe dan melaporkan kepada Bupati secara periodik.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2021