Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo Nomor 50 Tahun 2018
- Nomor
- 50
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Ringkasan
pasal 1 pasal 2 pasal 3 pasal 4 pasal 5 pasal 6 pasal 7 pasal 8 pasal 9 pasal 10 pasal 11 pasal 12
pasal 1 pasal 2 pasal 3 pasal 4 pasal 5 pasal 6 pasal 7 pasal 8 pasal 9 pasal 10 pasal 11 pasal 12
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG KEPARIWISATAAN
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
~ 7 ~
Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai berikut :
1) fotokopi kartu tanda penduduk; 2) fotokopi NPWP; dan 3) perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan); 2) fotokopi NPWP; dan 3) perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) usaha daya tarik wisata, dilengkapi fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata; 2) usaha kawasan pariwisata, dilengkapi fotokopi bukti hak atas tanah; 3) usaha jasa transportasi wisata, dilengkapi keterangan tertulis dari pengusaha pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa ~ 8 ~ transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta api, serta daya angkut yang tersedia; 4) usaha jasa makanan dan minuman, dilengkapi keterangan tertulis dari pengusaha pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi; 5) usaha penyediaan akomodasi, dilengkapi keterangan tertulis dari pengusaha pariwisata tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar serta tentang fasilitas yang tersedia; dan 6) usaha wisata tirta subjenis dermaga wisata, dilengkapi izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Tata cara permohonan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai berikut :
Bentuk dan isi Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai berikut :
Tata cara pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai berikut:
1) pengusaha telah bebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau perubahan sementara kegiatan usaha; 2) penyertaan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usahanya; dan 3) surat penyataan tertulis dari pengusaha yang menerangkan tentang kebenaran dan keabsahan data/dokumen terlampir dalam permohonan pengaktifan kembali.
Pencatuman kedalam Daftar Usaha Pariwisata dibubuhi keterangan bahwa Tanda Daftar Usaha Pariwisata telah diaktifkan kembali setelah terhitung sejak tanggal tersebut. ~ 10 ~
Tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan, dan pemberhentian unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai berikut :
1) badan mempunyai tugas : a) meningkatkan citra kepariwisataan daerah; b) meningkatkan promosi kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa; c) meningktakan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan; d) menggalang pendanaan dari sumber selain APBN dan APBD; dan e) melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata di daerah. 2) badan mempunyai fungsi sebagai : a) koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di daerah; dan b) mitra kerja pemerintah daerah. 3) badan wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 4) badan dalam melaksanakan promosi wajib berkoordinasi dengan badan promosi pariwisata provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia. 5) badan wajib menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan 6) badan wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Dinas Pariwisata dan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Bupati.
~ 11 ~ 1) warga negara republik indonesia; 2) sehat jasmani dan rohani; 3) memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan daerah, provinsi dan nasional sesuai peraturan perundang- undangan kepariwisataan; 4) memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan dibidang kepariwisataan; 5) dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan 6) menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota badan.
1) perwakilan dari asosiasi yang duduk dalam keanggotaan unsur penentu kebijakan badan diusulkan kepada bupati, oleh ketua masing-masing asosiasi bersadasarkan musyawarah anggota asosiasi; 2) perwakilan dari pakar/akademisi yang duduk dalam keanggotaan unsur penentu kebijakan badan yang diusulkan kepada bupati oleh atau lembaga masing-masing; 3) penetapan pengusulan keanggotaan unsur penentu kebijakan badam yang dilakukan oleh kepala dinas; 4) unsur penentu kebijakan badan sebanyak 9 (sembilan) orang anggota diusulkan oleh kepala dinas kepada bupati untuk ditetapkan dengan masa tugas paling lama 4 (empat) tahun; dan 5) unsur penentu kebijakan badan dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
1) keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Badan, diberhentikan karena : a) meninggal dunia; b) mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakili; c) tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus asosiasi; d) tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan ~ 12 ~ e) berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut. 2) usulan pemberhentian keanggotaan unsur Penentu Kebijakan Badan disampaikan kepada Bupati oleh asosiasi yang terkait berdasarkan musyawarah paling lama 45 (empat puluh lima) hari. 3) bupati menindaklanjuti pemberhentian anggota Unsur Penentu Kebijakan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak asosiasi menyampaikan usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti Unsur Penentu kebijakan.
Tata cara pembentukan, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kelompok Sadar Wisata dan atau Kelompok Penggerak Pariwisata sebagai berikut :
1) pendekatan pertama, atau inisiatif masyarakat artinya pokdarwis terbentuk atas dasar kesadaran yang tumbuh dari masyarakat yang bertempat tinggal disekitar destinasi pariwisata untuk ikut serta berperan aktif dalam pengembangan potensi pariwisata setempat; 2) pendekatan kedua, atau inisiasi dari instansi yang terkait dibidang kepariwisataan di daerah (dinas pariwisata provinsi/ dinas kepariwisataan Kabupatean/Kota) pada lokasi-lokasi potensial baik dari sisi kesiapan aspek kepariwisataan maupun kesiapan masyarakatnya.
Standar usaha pariwisata sebagai berikut:
~ 13 ~
Pendanaan dan sumber pendanaan bagi usaha mikro dan kecil dibidang kepariwisataan sebagai berikut:
Tata cara pembinaaan terhadap setiap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagai berikut:
1) koordinasi secara berkala; 2) pemberian bimbingan, supervise, dan konsultasi; 3) pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan 4) perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan usaha pariwisata.
Tata cara pengawasan penyelenggaraan usaha pariwisata sebagai berikut:
1) kesesuaian kegiatan usaha dengan daftar usaha pariwisata, seperti alamat kantor/lokasi usaha, kegiatan usaha sesuai dengan pendaftaran usahanya, dan kapasitas/fasilitas yang dimiliki, apakah sesuai dengan yang beritahukan. ~ 14 ~ 2) perubahan-perubahan yang terjadi seperti perluasan kantor atau lokasi, penambahan fasilitas, dan perubahan waktu dan durasi operasi, dll.
Membuka PDF…
Peraturan Bupati (Perbup)