DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 224

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas, prinsip dan tujuan; tanggung jawab dan wewenang; Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wakatobi; penyelenggaraan penanggulangan bencana; penyelenggaraan penanggulangan bencana non alam; pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana; kerja sama; hak dan kewajiban masyarakat; pengawasan dan pertanggungjawaban; penyelesaian sengketa; pemantauan, pelaporan dan evaluasi; ketentuan penyidikan; sanksi administrasi; ketentuan pidana; serta ketentuan lain-lain yang mengatur dalam hal bencana terjadi pada saat APBD belum ditetapkan. Terdapat penjelasan dalam peraturan ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengantisipasi resiko bencana dan memulihkan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah diwilayahnya selaras dengan pembangunan daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. 3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
9. 10.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. 11.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai; 3
11. 12.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Protap Tim Reaksi Cepat;
12. 13.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI dan BUPATI WAKATOBI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
5.Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat BNPB adalah Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.
6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wakatobi.
7.Kepala Badan adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wakatobi. 4
8.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9.Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi karena alam, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin topan, puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
10.Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh kebakaran hutan/lahan disebabkan karena manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan kostruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan, kegiatan keantariksaan dan kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah.
11.Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi kerusakan sosial dan konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
12.Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana meliputi pra bencana, tanggap darurat, pemulihan dini dan pasca bencana.
13.Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana.
14.Resiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat.
15.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16.Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
18.Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan 5 penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelematan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
19.Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
20.Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saat pasca bencana, yang terdiri dari rehabilitasi dan rekonstruksi.
21.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
22.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
23.Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada pra bencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan pasca bencana.
24.Bantuan Darurat Bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.
25.Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat tanggap darurat, pemulihan dini dan/atau pasca bencana.
26.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
27.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Asas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu :
1. a.kemanusiaan;
2. b.keadilan;
3. c.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
4. d.keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
5. e.ketertiban dan kepastian hukum; 6
6. f.kebersamaan;
7. g.kelestarian budaya dan lingkungan hidup;
8. h.berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2)Partisipasi prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu :
1. a.pengurangan resiko;
2. b.cepat dan tepat;
3. c.prioritas;
4. d.koordinasi dan keterpaduan;
5. e.berdayaguna dan berhasilguna;
6. f.transparansi dan akuntabilitas;
7. g.kepentingan umum;
8. h.proporsionalitas;
9. i.profesionalitas;
10. j.kemitraan;
11. k.pemberdayaan;
12. l.nondiskriminasi;
13. m.nonproletisi;
14. n.kemandirian;
15. o.kearifan lokal;
16. p.pembangunan kembali kearah yang lebih baik;
17. q.berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan bencana, yaitu :

a.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
b.penyelarasan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
c.menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
d.menghargai budaya lokal;
e.membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
f.mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
g.meminimalisasi dampak bencana;
h.menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat;
i.mengurangi kerentanan dan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. 7

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

(1)Pemerintahan Daerah adalah penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
(2)Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah melimpahkan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD.
(3)Perangkat Daerah lainnya wajib memberikan dukungan teknis kepada BPBD sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penyelenggaraan bencana meliputi :

a.pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana melalui program pembangunan;
b.perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
c.pelaksanaan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi lain dan/atau kabupaten/kota;
d.pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
e.pengendalian pengumpulan dan penyaluran sumbangan bencana yang berbentuk uang atau barang.

Pasal 6

(1)Wewenang Pemerintahan Daerah dalam sistem penanggulangan bencana, meliputi :
1. a.merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayah;
2. b.menetapkan status keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. c.mengerahkan seluruh potensi sumber daya yang ada untuk mendukung sistem penanggulangan bencana;
4. d.menjalin kerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain dan/atau pihak-pihak lain guna mendukung sistem penanggulangan bencana di daerah;
5. e.mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang beresiko menimbulkan bencana; 8
6. f.mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam di daerah;
7. g.mengangkat seorang komandan penanganan darurat bencana atas usul Kepala BPBD;
8. h.melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana, termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan di daerah;
9. i.menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan sistem penanggulangan bencana; dan
10. j.merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat.
(2)Status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan indikator yang meliputi :
1. a.jumlah korban;
2. b.kerugian harta benda;
3. c.kerusakan sarana dan prasarana;
4. d.luasan wilayah yang terkena bencana; dan
5. e.dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Pasal 7

Dalam hal Pemerintahan Daerah belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemerintah Daerah harus meminta bantuan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

Pasal 8

Susunan Organisasi BPBD terdiri atas :

a.kepala;
b.unsur pengarah;
c.unsur pelaksana.

Pasal 9

(1)Unsur Pengarah penangggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai fungsi :
1. a.menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Wakatobi;
2. b.memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penangggulangan bencana di Kabupaten Wakatobi. 9
(2)Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas :
1. a.pejabat Pemerintah Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana;
2. b.anggota masyarakat, profesional dan ahli.
(3)Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Wakatobi.

Pasal 10

(1)Unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai fungsi :
1. a.koordinasi;
2. b.komando; dan
3. c.pengendalian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Wakatobi.
(2)Keanggotaan unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga profesional dan ahli.

Isi peraturan

Teks224PDFHirarki

Memuat teks peraturan…