DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 151

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ruang lingkup; perizinan; fasilitas pelayanan kesehatan; tenaga kesehatan; surat tanda daftar; sertifikasi; ketentuan perizinan; tata cara memperoleh perizinan; hak, kewajiban dan larangan; mutu pelayanan; pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian; sanksi administrasi; penyidikan; ketentuan pidana; Terdapat penjelasan dalam peraturan ini

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kesehatan guna memberikan kepastian hukum, serta menciptakan tertib administrasi, maka perlu mengatur penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten 2 Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
6.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
14.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612); 3
15.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
17.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/Menkes/PER/II/1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel;
18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/ MENKES/PER/XII/1990 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medis;
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 061/MENKES/PER/I/1991 tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum;
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 258/MENKES/PER/III/1992 tentang Persyaratan Kesehatan Pengelolaan Pestisida;
21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 544/MENKES/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien;
22.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik Bagi Tenaga Medis;
23.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/MENKES/PER/IX/2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer- Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
24.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780/MENKES/PER/11/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
25.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK 02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
26.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
27.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1189/ MENKES/PER/VIII/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 399); 4
28.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1137);
29.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga;
30.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin dan Penyelenggaran Praktik Kebidanan;
31.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 656);
32.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 719);
33.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1536);
34.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 139);
35.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 277);
36.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
37.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaran Praktik Terapis Gigi dan Mulut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 889);
38.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK./X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Toko Obat; 5
39.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/ 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
40.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/Menkes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
41.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Higiene Sanitasi Makanan Jajanan;
42.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/ Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
43.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
44.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI dan BUPATI WAKATOBI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi. 6
5.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
9.Penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan adalah semua kegiatan pemberian izin, tanda daftar dan sertifikasi di bidang kesehatan.
10.Perizinan adalah izin, tanda daftar dan sertifikasi.
11.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
12.Fasilitas pelayanan medik adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang meliputi balai pengobatan, rumah bersalin, klinik rawat inap pelayanan kesehatan dasar, klinik kecantikan estetika, rumah sakit umum tipe D, rumah sakit khusus tipe D, praktik berkelompok dokter, praktik berkelompok dokter gigi, praktik berkelompok dokter spesialis, praktik berkelompok dokter gigi spesialis serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Fasilitas pelayanan penunjang kesehatan adalah semua fasilitas atau kegiatan yang menunjang pelayanan kesehatan yang meliputi apotek, toko obat, toko alat kesehatan, laboratorium klinik, laboratorium kesehatan masyarakat, praktek berkelompok fisioterapis, optikal, pengelolaan pestisida, pelayanan kesehatan Sehat Pakai Air (SPA) serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 7
15.Tenaga medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.
16.Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.
17.Apoteker pengelola apotek adalah apoteker yang telah diberi Surat Izin Apotek (SIA).
18.Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker.
19.Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20.Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah tererigistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
21.Apoteker pengganti adalah apoteker yang menggantikan apoteker pengelola apotek selama apoteker pengelola apotek tersebut tidak berada di tempat lebih dari 3 (tiga) bulan secara terus-menerus, dan telah memiliki surat izin kerja dan tidak bertindak sebagai apoteker pengelola apotek di apotek lain.
22.Apoteker pendamping adalah apoteker yang bekerja di apotek, puskesmas atau instalasi farmasi rumah sakit di samping apoteker pengelola apotek dan/atau menggantikannya pada jam- jam tertentu pada hari buka.
23.Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
24.Terapis wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25.Okupasi terapi adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada pasien/klien dengan kelainan/kecacatan fisik dan/atau mental yang mempunyai gangguan pada kinerja okupasional, dengan menggunakan aktivitas bermakna (okupasi) untuk mengoptimalkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas dan pemanfaatan waktu luang.
26.Okupasi terapis adalah setiap orang yang telah lulus dari pendidikan terapi okupasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27.Refraksionis optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8
28.Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan akademi penata rontgen, diploma III radiologi, pendidikan ahli madya/akademi/diploma III teknik radio diagnostik dan radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29.Pengobatan komplementer-alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektifitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik, yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.
30.Surat Izin Praktik, yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis yang menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan dan perawatan kesehatan sesuai dengan profesinya.
31.Surat Izin Praktik Apoteker, yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian.
32.Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian, yang selanjutnya disingkat SIKTTK adalah surat izin praktik yang diberikan kepada tenaga teknis kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.
33.Surat Izin Kerja, yang selanjutnya disingkat SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat, perawat gigi, radiografer dan refraksionis optisien untuk melakukan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan.
34.Surat Izin Praktik Perawat, yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik keperawatan secara perorangan atau berkelompok.
35.Surat Izin Praktik Bidan, yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan untuk menjalankan praktik kebidanan secara perorangan maupun di fasilitas pelayanan.
36.Surat Izin Praktik Fisioterapis, yang selanjutnya disingkat SIPF adalah bukti tertulis yangdiberikan kepada fisioterapis yang menjalankan praktik fisioterapi secaraperorangan maupun berkelompok.
37.Surat Izin Praktik Okupasi Terapis, yang selanjutnya disingkat SIPOT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan okupasi terapi secara mandiri.
38.Surat Izin Praktik Terapis Wicara, yang selanjutnya disingkat SIPTW adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan terapis wicara secara mandiri. 9
39.Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif, yang selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki surat izin praktik/surat izin kerja untuk pelaksanaan praktik pengobatan komplementer-alternatif.
40.Surat Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif, yang selanjutnya disebut SIK-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga pengobatan komplementer-alternatif dalam rangka pelaksanaan praktik pengobatan komplementer- alternatif.
41.Pelayanan medik dasar adalah pelayanan kesehatan individual yang dilandasi ilmu klinik (clinical science), merupakan upaya kesehatan perorangan yang meliputi aspek pencegahan primer (health promotion and spesific protection), pencegahan sekunder meliputi deteksi dini dan pengobatan, serta pembatasan cacat dan pencegahan tersier berupa rehabilitasi medik yang secara maksimal dilakukan oleh dokter, dokter gigi termasuk dokter keluarga.
42.Pelayanan medik spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis.
43.Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
44.Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
45.Rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya;
46.Balai pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar yang memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, yang diselenggarakan secara rawat jalan, baik pelayanan kesehatan umum maupun kesehatan gigi.
47.Rumah bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir.
48.Klinik rawat inap pelayanan medik dasar adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar pada individu berupa rawat jalan maupun rawat inap dengan kapasitas 10 (sepuluh) tempat tidur, yang meliputi pelayanan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, penegakan diagnosis, penyembuhan penyakit, dan rehabilitasi.
49.Praktik berkelompok fisioterapis adalah tempat pelayanan kesehatan yang terpadu yang ditujukan untuk meningkatkan 10 kualitas hidup dengan cara mencegah, mengurangi kelainan, ketidakmampuan, dan ketunaan beserta dampaknya.
50.Klinik kecantikan estetika adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang bersifat rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan medik untuk mengatasi berbagai kondisi/penyakit yang terkait dengan kecantikan (estetika penampilan) seseorang, yang dilakukan oleh tenaga medis sesuai keahlian dan kewenangannya.
51.Pelayanan radiologi diagnostik adalah pelayanan penunjang dan/atau terapi yang menggunakan radiasi pengion dan/atau radiasi non pengion yang terdiri daripelayanan radio diagnostik, imaging diagnostik dan radiologi intervensional untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit.
52.Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker.
53.Laboratorium kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia, atau bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat.
54.Laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, mikrobiologi klinik, imunologi klinik, dan/atau dibidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan terutama untuk penunjang upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
55.Laboratorium kesehatan masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan.
56.Optikal adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kaca mata koreksi dan/atau lensa kontak.
57.Toko obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
58.Toko alat kesehatan adalah unit usaha yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
59.Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu pada pengalaman, keterampilan turun-temurun dan/atau 11 pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
60.Pengobat tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif).
61.Surat Terdaftar Pengobat Tradisional, yang selanjutnya disebut STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
62.Surat Izin Pengobat Tradisional, yang selanjutnya disingkat SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
63.Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
64.Pengelolaan pestisida adalah kegiatan yang meliputi pembuatan pengangkutan, penyimpanan, peredaran, pengelolaan penggunaan dan pembuangan/pemusnahan pestisida.
65.Pelayanan kesehatan Sehat Pakai Air (SPA) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan secara holistik dengan memadukan berbagai jenis perawatan kesehatan tradisional dan modern yang menggunakan air beserta pendukung perawatan lainnya berupa pijat penggunaan ramuan, terapi aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, dan makanan untuk memberikan efek terapi melalui panca indera guna mencapai keseimbangan antara tubuh (body), pikiran (mind), dan jiwa (spirit) sehingga terwujud kesehatan yang optimal.
66.Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
67.Industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
68.Depot Air Minum, yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.
69.Higiene sanitasi depot air minum adalah upaya untuk mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap air minum agar aman dikonsumsi.
70.Jasa boga adalah usaha pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha. 12
71.Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya.
72.Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
73.Makanan jajanan adalah makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan/atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan/restoran, dan hotel.
74.Higiene sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
75.Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati.
76.Laik sehat hotel adalah kondisi hotel yang memenuhi persyaratan kesehatan.
77.Kolam renang adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk berenang, berekreasi, berolahraga serta jasa pelayanan lainnya, yang menggunakan air bersih yang telah diolah.
78.Pemandian umum adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk mandi, berekreasi, berolahraga serta jasa pelayanan lainnya, menggunakan air tanpa pengolahan terlebih dahulu, tidak termasuk pemandian untuk pengobatan.
79.Laik sehat kolam renang dan pemandian umum adalah kondisi kolam renang dan pemandian umum yang memenuhi persyaratan kesehatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan perizinan di bidang kesehatan meliputi :

a.izin fasilitas pelayanan kesehatan;
b.izin tenaga kesehatan;
c.surat tanda daftar; dan
d.sertifikasi. 13

BAB III

PERIZINAN

Pasal 3

(1)Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan pelayanan kesehatan atau kegiatan yang terkait dengan kesehatan diwajibkan memiliki izin, surat tanda daftar atau sertifikasi.
(2)Izin, surat tanda daftar atau sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Bupati.

BAB IV

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

(1)Fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari :
1. a.fasilitas pelayanan medik dasar;
2. b.fasilitas pelayanan medik spesialis (rujukan); dan
3. c.fasilitas penunjang kesehatan.
(2)Izin fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan rasio kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan.
(3)Izin bagi fasilitas pelayanan medik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
1. a.izin penyelenggaraan praktik berkelompok dokter;
2. b.izin penyelenggaraan praktik berkelompok dokter gigi;
3. c.izin penyelenggaraan balai pengobatan;
4. d.izin penyelenggaraan rumah bersalin;
5. e.izin penyelenggaraan klinik rawat inap pelayanan kesehatan dasar;
6. f.izin penyelenggaraan klinik kecantikan estetika tipe pratama; dan
7. g.jenis pelayanan medik dasar lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Izin bagi fasilitas pelayanan medik spesialis (rujukan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
1. a.izin penyelenggaraan praktik berkelompok dokter spesialis;
2. b.izin penyelenggaraan praktik berkelompok dokter gigi spesialis;
3. c.izin pendirian dan penyelenggaraan rumah sakit umum tipe C dan tipe D; 14
4. d.izin pendirian dan penyelenggaraan rumah sakit khusus tipe C;
5. e.izin penyelenggaraan klinik kecantikan estetika tipe utama; dan
6. f.jenis pelayanan medik spesialis lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)Izin bagi fasilitas penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
1. a.izin apotek;
2. b.izin penyelenggaraan laboratorium klinik;
3. c.izin penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat;
4. d.izin penyelenggaraan pelayanan radiologi diagnostik;
5. e.izin penyelenggaraan optikal;
6. f.izin penyelenggaraan praktik berkelompok fisioterapis;
7. g.izin toko obat;
8. h.izin toko alat kesehatan;
9. i.izin pelayanan kesehatan SPA;
10. j.izin pengelolaan pestisida (pest control); dan
11. k.izin penyelenggaraan pelayanan penunjang kesehatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Pemilik fasilitas pelayanan kesehatan wajib berbentuk badan hukum untuk :
1. a.rumah sakit;
2. b.klinik rawat inap pelayanan medik dasar; dan
3. c.pelayanan kesehatan SPA.
(2)Rumah sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatannya hanya bergerak di bidang perumahsakitan.

Pasal 6

Persyaratan administrasi permohonan izin penyelenggaraan praktik berkelompok dokter/dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, meliputi :

a.foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku; 15
b.foto copy SIP dokter/dokter gigi yang menjalankan praktik;
c.foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon;
d.foto copy akte pendirian badan hukum bagi pemohon yang berbadan hukum;
e.foto copy izin gangguan/HO;
f.proposal/studi kelayakan;
g.surat bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan/atau bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
h.surat perjanjian kerja sama pengelolaan limbah;
i.surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
j.surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pendataan dan pengiriman laporan penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Penyakit Tidak Menular (PTM) sesuai ketentuan;
k.surat pernyataan kesanggupan sebagai pembina dusun dalam penanganan permasalahan kesehatan di dusun setempat yang diketahui kepala dusun;
l.denah lokasi dan denah bangunan;
m.struktur organisasi;
n.hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku;
o.data jenis pelayanan;
p.data ketenagaan dan uraian tugas;
q.daftar obat;
r.daftar peralatan, listrik/penerangan; dan
s.daftar tarif yang akan diberlakukan.

Pasal 7

(1)Persyaratan administrasi permohonan izin penyelenggaraan balai pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, meliputi :
1. a.foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
2. b.foto copy SIP penanggungjawab;
3. c.foto copy NPWP pemohon;
4. d.foto copy akte pendirian badan hukum bagi pemohon yang berbadan hukum;
5. e.foto copy izin gangguan/HO;
6. f.proposal/studi kelayakan;
7. g.surat bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan/atau bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; 16
8. h.surat perjanjian kerja sama pengelolaan limbah;
9. i.rekomendasi puskesmas setempat;
10. j.surat pernyataan kesanggupan membina 1 (satu) posyandu dan 1 (satu) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang diketahui pimpinan posyandu dan kepala sekolah bersangkutan;
11. k.surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
12. l.surat pernyataan sanggup melengkapi SIK perawat yang bekerja paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya izin penyelenggaraan balai pengobatan;
13. m.surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pendataan dan pengiriman laporan penyakit potensial KLB dan PTM sesuai ketentuan;
14. n.surat pernyataan kesanggupan sebagai pembina dusun dalam penanganan permasalahan kesehatan di dusun setempat yang diketahui kepala dusun;
15. o.struktur organisasi;
16. p.denah lokasi dan denah bangunan;
17. q.hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku;
18. r.data jenis pelayanan;
19. s.data ketenagaan dan uraian tugas;
20. t.daftar obat;
21. u.daftar peralatan, listrik/penerangan; dan
22. v.daftar tarif yang akan diberlakukan.
(2)Ketentuan penyelenggaraan balai pengobatan meliputi :
1. a.dipimpin oleh seorang dokter yang mempunyai surat izin praktik sebagai penanggungjawab;
2. b.mempunyai fasilitas diagnostik dan terapi sederhana sesuai dengan kewenangan dokter dan peralatan gawat darurat sederhana serta menyediakan obat-obat untuk pelayanan medik sesuai daftar obat esensial nasional untuk puskesmas nonperawatan;
3. c.melaksanakan pelayanan medik dasar secara rawat jalan sesuai kompetensi dokter dan/atau dokter gigi; dan
4. d.kewenangan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis sebatas sebagai konsultan.

Pasal 8

(1)Persyaratan administrasi permohonan izin penyelenggaraan rumah bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, meliputi : 17
1. a.foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
2. b.foto copy SIP penanggungjawab;
3. c.foto copy SIPB yang bekerja;
4. d.foto copy NPWP pemohon;
5. e.foto copy akte pendirian badan hukum bagi pemohon yang berbadan hukum;
6. f.foto copy izin gangguan/HO;
7. g.proposal/studi kelayakan;
8. h.surat bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan/atau bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
9. i.surat perjanjian kerja sama pengelolaan limbah;
10. j.rekomendasi puskesmas setempat;
11. k.surat pernyataan kesanggupan membina 1 (satu) posyandu dan 1 (satu) UKS yang diketahui pimpinan posyandu dan kepala sekolah bersangkutan;
12. l.surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
13. m.surat pernyataan sanggup melengkapi SIK tenaga paramedis yang bekeja paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya izin penyelenggaraan rumah bersalin;
14. n.surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pendataan dan pengiriman laporan penyakit potensial KLB dan PTM sesuai ketentuan;
15. o.surat pernyataan kesanggupan sebagai pembina dusun dalam penanganan permasalahan kesehatan di dusun setempat yang diketahui kepala dusun;
16. p.struktur organisasi;
17. q.denah lokasi dan denah bangunan;
18. r.hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku;
19. s.data jenis pelayanan;
20. t.data ketenagaan dan uraian tugas;
21. u.daftar obat;
22. v.daftar peralatan, listrik/penerangan; dan
23. w.daftar tarif yang akan diberlakukan.
(2)Ketentuan penyelenggaran rumah bersalin :
1. a.dipimpin oleh minimal seorang bidan lulusan DIII kebidanan yang berpengalaman dibawah pengawasan, bimbingan dan pembinaan seorang dokter yang mempunyai SIP sebagai penanggungjawab; 18
2. b.mempunyai fasilitas standar diagnostik bidan sederhana, peralatan gawat darurat sederhana, peralatan resusitasi ibu dan bayi serta menyediakan obat-obatan sesuai ketentuan perundang-undangan untuk keperluan pelayanan kebidanan;
3. c.pelayanan yang diberikan terbatas pelayanan kebidanan sesuai kompetensi bidan; dan
4. d.kewenangan dokter spesialis sebatas sebagai konsultan.

Pasal 9

(1)Persyaratan administrasi permohonan izin penyelenggaraan klinik rawat inap pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e, meliputi :
1. a.foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
2. b.foto copy SIP penanggungjawab;
3. c.foto copy NPWP pemohon;
4. d.foto copy akte pendirian badan hukum;
5. e.foto copy izin gangguan/HO;
6. f.proposal/studi kelayakan;
7. g.surat bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan/atau bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
8. h.surat perjanjian kerja sama pengelolaan limbah;
9. i.rekomendasi puskesmas setempat;
10. j.surat pernyataan kesanggupan membina 1 (satu) posyandu dan 1 (satu) UKS yang diketahui pimpinan posyandu dan kepala sekolah bersangkutan;
11. k.surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
12. l.surat pernyataan sanggup melengkapi SIK tenaga medis dan paramedis yang bekerja paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya izin penyelenggaraan klinik rawat inap pelayanan kesehatan dasar;
13. m.surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pendataan dan pengiriman laporan penyakit potensial KLB dan PTM sesuai ketentuan;
14. n.surat pernyataan kesanggupan sebagai pembina dusun dalam penanganan permasalahan kesehatan di dusun setempat yang diketahui kepala dusun;
15. o.struktur organisasi;
16. p.denah lokasi dan denah bangunan;
17. q.hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku; 19
18. r.data jenis pelayanan;
19. s.data ketenagaan dan uraian tugas;
20. t.daftar obat-obatan;
21. u.daftar peralatan, listrik/penerangan;
22. v.daftar tarif yang akan diberlakukan; dan
23. w.hasil audit manajemen dan pelayanan balai pengobatan.
(2)Ketentuan penyelenggaraan klinik inap pelayanan kesehatan dasar :
1. a.dipimpin oleh seorang dokter yang memiliki SIP sebagai direktur dan penanggungjawab;
2. b.mempunyai fasilitas diagnostik dan terapi sederhana sesuai dengan kewenangan dokter dan peralatan gawat darurat sederhana serta menyediakan obat-obat untuk pelayanan medik;
3. c.melaksanakan pelayanan medik dasar secara rawat jalan maupun rawat inap sesuai kompetensi dokter dan/atau dokter gigi; dan
4. d.kewenangan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis sebatas sebagai konsultan.

Pasal 10

(1)Persyaratan administrasi permohonan izin penyelenggaraan klinik kecantikan estetika tipe pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f, meliputi :
1. a.foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
2. b.foto copy NPWP pemohon;
3. c.foto copy akte pendirian badan hukum bagi yang berbentuk badan hukum;
4. d.foto copy izin gangguan/HO;
5. e.proposal/studi kelayakan;
6. f.surat bukti kepemilikan/penggunaan tanah dan/atau bangunan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
7. g.surat perjanjian kerja sama pengelolaan limbah;
8. h.rekomendasi dari puskesmas setempat;
9. i.surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
10. j.struktur organisasi;
11. k.denah lokasi dan denah bangunan;
12. l.hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat yang masih berlaku; 20
13. m.daftar jenis pelayanan;
14. n.data ketenagaan dan uraian tugas;
15. o.daftar obat kosmetik, obat-obatan dan implan yang digunakan;
16. p.daftar peralatan, listrik/penerangan;
17. q.daftar tarif yang akan diberlakukan; dan
18. r.Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditandatangani oleh penanggungjawab teknis medis.
(2)Persyaratan administrasi penanggungjawab teknis medis klinik kecantikan estetika tipe pratama meliputi :
1. a.surat pengangkatan sebagai penanggungjawab teknis medis;
2. b.surat pernyataan bersedia sebagai penanggungjawab teknis medis;
3. c.foto copy KTP;
4. d.foto copy SIP; dan
5. e.foto copy sertifikat pendidikan dan pelatihan bidang esetika medik yang diselenggarakan institusi pendidikan nasional/internasional atau organisasi profesi yang diakui pemerintah.

Isi peraturan

Teks151PDFHirarki

Memuat teks peraturan…