DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi No. 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 2 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 128

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Tahun 2016-2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang kedudukan, ruang lingkup dan jangka waktu perencanaan; prinsip penyelenggaraan dan cakupan ripparda; visi, misi, tujuan, sasaran dana rah pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2016-2025; kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata daerah; rencana pengembangan perwilayahan destinasi pariwisata; rencana program pembangunan pariwisata; indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah; pengawasan dan pengendalian; ; Terdapat penjelasan dalam peraturan ini

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah yang diselenggarakan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan daerah;
c.bahwa Kabupaten Wakatobi merupakan kabupaten kepulauan berbasis budaya maritim dan kawasan konservasi memiliki potensi pengembangan kepariwisataan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional, diharapkan menjadi penggerak pembangunan kepariwisataan guna mendukung visi srategis nasional dan visi strategis daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 2 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 953);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 3 Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1);
13.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 1);
14.Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 28). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI dan BUPATI WAKATOBI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2016-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
5.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah, yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2025.
6.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang 4 muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
7.Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang didalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
8.Daerah Tujuan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
9.Destinasi Pariwisata Kabupaten, yang selanjutnya disingkat DPK adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Kabupaten Wakatobi.
10.Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah, yang selanjutnya disingkat KPPD adalah destinasi pariwisata yang berskala kawasan.
11.Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kabupaten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
12.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13.Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
14.Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
15.Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
16.Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
17.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara 5 individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
18.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
19.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
20.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
21.Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
22.Sumber Daya Manusia Pariwisata, yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
23.Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
24.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
25.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
26.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
27.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
28.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
29.Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah hasil pewilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk kawasan pariwisata daerah, kawasan pembangunan pariwisata daerah dan kawasan strategis pariwisata daerah. 6
30.Kawasan Pariwisata Daerah adalah kawasan pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pembangunan pariwisata dalam skala daerah.
31.Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis di dalam destinasi pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
32.Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
33.Ekowisata adalah pariwisata yang bertanggung jawab di daerah alami atau yang dikelola dengan kaidah alam, memiliki komitmen terhadap kelestarian lingkungan, memberikan manfaat ekonomi terutama kepada masyarakat lokal dan diselenggarakan sesuai dengan nilai sosial budaya masyarakat setempat.
34.Ekowisata Berbasis Masyarakat adalah usaha ekowisata yang dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat setempat yang memiliki kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
35.Standarisasi Kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
36.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
37.Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

BAB II

KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2025.
(2)Kedudukan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2025 : 7
1. a.merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
2. b.sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Bidang Pariwisata dan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi;
3. c.sebagai dasar perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah;
4. d.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Daerah.
(3)Pelaksanaan RIPPARDA diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup RIPPARDA Tahun 2016-2025 meliputi wilayah administratif daerah, dengan tetap memperhatikan keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.

Pasal 4

(1)Pembangunan Kepariwisataan Daerah mencakup 4 (empat) aspek, yaitu :
1. a.destinasi pariwisata;
2. b.pemasaran pariwisata;
3. c.industri pariwisata; dan
4. d.kelembagaan kepariwisataan.
(2)Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.

Pasal 5

Jangka waktu RIPPARDA, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2025. 8

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN DAN CAKUPAN RIPPARDA

Pasal 6

RIPPARDA mengacu pada prinsip pengembangan kepariwisataan yaitu :

a.menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
b.menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
c.memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
d.memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
e.pembangunan kepariwisataan berbasis masyarakat;
f.pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan fisik, sosial dan budaya masyarakat;
g.menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
h.mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
i.memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

RIPPARDA memuat :

a.visi;
b.misi;
c.tujuan;
d.sasaran; dan
e.arah pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2025. 9

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN ARAH PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2016-2025

Pasal 8

Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah Terwujudnya Wakatobi sebagai Destinasi Ekowisata Berkelas Dunia dan Berbasis Masyarakat.

Pasal 9

Misi Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diwujudkan dengan :

a.penguatan moral lingkungan dan etika sosial secara holistik dalam pembangunan kepariwisataan sebagai destinasi ekowisata bahari dalam memperkuat daya saing destinasi;
b.pengembangan perwilayahan destinasi pariwisata berbasis pada keunggulan potensi kepariwisataan secara merata dan berkeadilan;
c.pengembangan aksesibilitas dan konektivitas destinasi pariwisata secara internal dan eksternal dalam rangka memperkuat kedudukan, fungsi dan peran destinasi sebagai kawasan strategis pariwisata nasional berkelas dunia;
d.pengembangan industri pariwisata berdaya saing, kridibel, sumber daya manusia pariwisata berkualitas dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
e.penguatan struktur industri melalui pembentukan rantai nilai yang berkualitas antar usaha pariwisata termasuk dengan usaha- usaha masyarakat setempat memperkuat backward linkages terhadap produk-produk dan input-input lokal melalui kemitraan;
f.penguatan citra pariwisata sebagai destinasi ekowisata dengan kemasan pariwisata modern yang disertai dengan pengembangan model pemasaran pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism marketing) baik dalam skala industri maupun destinasi;
g.pengembangan pemasaran pariwisata yang sinergis, berkesinambungan dan bertanggung jawab melalui jejaring antar pemangku kepentingan berorientasi pada kebersamaan (mutuality);
h.pengembangann kebijakan dan regulasi beserta mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam mendorong terwujudnya kepariwisataan berkelanjutan dan berbasis masyarakat; dan 10
i.pengembangan dan penguatan organisasi serta Sumber Daya Manusia Pemerintah dan Non Pemerintah yang disertai dengan kemitraan yang kuat antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan.

Pasal 10

Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :

a.menjaga integritas ekosistem alam baik diperairan maupun didaratan dan pelestarian aset-aset budaya serta keunggulan banding dan saing destinasi ekowisata berkelas dunia;
b.mengembangkan dan menata struktur kepariwisataan serta perwilayahan destinasi pariwisata sebagai pusat-pusat kegiatan pariwisata yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan berorientasi keadilan sosial dalam satu kesatuan yang utuh dengan pengelolaan Taman Nasional Wakatobi;
c.mengembangkan aksesibilitas dan konektivitas internal dan eksternal dalam rangka kemudahan pencapaian, pergerakan dan penghantaran wisatawan ke seluruh destinasi pariwisata;
d.meningkatkan kontribusi kepariwisataan bagi perekonomian nasional dan daerah yang semakin nyata serta kesejahteraan masyarakat setempat sebagai tuan rumah seiring dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan;
e.meningkatkan nilai-nilai sosial, budaya, kearifan lokal dan memajukan kebudayaan daerah dalam kepariwisataan serta meningkatkan keberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat;
f.meningkatkan keragaman dan daya saing usaha pariwisata yang disertai dengan semakin tingginya kepedulian/tanggung jawab dunia usaha terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;
g.menguatkan struktur industri pariwisata dengan terciptanya keterkaitan yang erat antar usaha pariwisata dan antara usaha pariwisata dengan produk-produk lokal dalam suatu rantai nilai yang berkualitas dan saling menguntungkan dalam pola kemitraan yang semakin kuat;
h.mengembangkan kewirausahaan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan dan mendorong tumbuhnya usaha mikro dan kecil dalam kepariwisataan termasuk semakin terhormatnya produk-produk kreatif berbasis budaya lokal dalam kepariwisataan;
i.meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata sesuai dengan karakter destinasi ekowisata berbasis masyarakat;
j.mengoptimalkan dan mengintensifkan pasar utama ekoturis baik domestik maupun mancanegara serta mengembangkan pasar 11 baru dan pasar berkembang yang didukung pemasaran dan promosi pariwisata inovatif secara terpadu, sinergis, berkesinambungan dan bertanggung jawab;
k.mengembangkan kebijakan dan regulasi termasuk perizinan usaha pariwisata yang ramah lingkungan dan berbasis masyarakat;
l.memperkuat kelembagaan organisasi pemerintah dan non pemerintah termasuk kelembagaan koordinatif, peran dan tugas masing-masing serta mekanisme koordinasi antar pemangku kepentingan;
m.mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata baik SDM Pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat; dan
n.meningkatkan keterpaduan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar sektor, antar pemangku kepentingan, antar sains dan manajemen dalam pembangunan kepariwisataan.

Isi peraturan

Teks128PDFHirarki

Memuat teks peraturan…