DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 31 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penanaman modal di Kabupaten Wakatobi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Kebijakan Dasar penanaman Modal, Strategi Peningkatan Penanaman Modal, Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan, Ketenagakerjaan, Bidang Usaha, Hak, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Penanam Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal. Diatur juga tentang Pemberian Insentif dan Kemudahah Penanaman Modal serta Pengendalian Penanaman Modal. Penyelesaian Sengketa, Sanksi, Ketentuan penyidikan dan terakhir adalah Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional dan daerah yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara;
c.bahwa untuk mendayagunakan potensi sumberdaya alam yang dimiliki daerah secara optimal dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja serta untuk mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wakatobi diperlukan adanya penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri Maupun Penanam Modal Asing;
d.bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional, maka Kabupaten Wakatobi sebagai daerah yang menjadi destinasi pariwisata perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien melalui Peraturan Daerah; Hkmsetdawktb 01411 4
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Kabupaten Wakatobi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); Hkmsetdawktb 01411 5
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
12.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3552);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Hkmsetdawktb 01411 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
19.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
20.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
21.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peratuaran Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 26);
22.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI dan BUPATI WAKATOBI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi.
3.Bupati adalah Bupati Wakatobi. Hkmsetdawktb 01411 7
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
5.Kebijakan Peningkatan Penanaman Modal adalah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing penanaman modal, meningkatkan penanaman modal di daerah, meningkatkan kemitraan dan meningkatkan kesehjateraan masyarakat.
6.Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7.Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
8.Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
9.Penanam modal adalah perseorangan warga atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10.Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia atau Daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara
11.Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.
12.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
13.Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
14.Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
15.Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh perseorangan atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
16.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa akan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan peseorangan atau badan. Hkmsetdawktb 01411 8
17.Pelayananan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
18.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk rnelakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20.Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
21.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
22.Pemberian Disintensif adalah pencegahan, pembatasan, pengurangan dan pengaturan perizinan dan nonperizinan dari pemerintah kepada penanam modal dalam rangka mengurangi setiap dampak lingkungan dan persaingan usaha tidak sehat di daerah.
23.Rumpun Usaha adalah jaringan dari sehimpunan usaha yang saling terkait yang dihubungkan satu dengan lainnya dalam rantai proses peningkatan nilai.
24.Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perusahaan penanaman modal untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
25.Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut BPMD dan PTSP adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi yang menjalankan fungsi pelayanan terpadu satu pintu.
26.Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
27.Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan yang terkoneksi secara online antara badan penyelenggara perizinan melalui PTSP dan BKPM Pusat serta beberapa kementerian dan lembaga non kementerian. Hkmsetdawktb 01411 9

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :
1. a.kepastian hukum;
2. b.keterbukaan;
3. c.akuntabilitas;
4. d.perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
5. e.kebersamaan;
6. f.efisiensi berkeadilan;
7. g.berkelanjutan;
8. h.berwawasan lingkungan;
9. i.kemandirian; dan
10. j.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
(2)Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk :
1. a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. b.menciptakan lapangan kerja;
3. c.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. d.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
5. e.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
6. f.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. g.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. h.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk :
1. a.mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing daerah dalam perekonomian nasional dan global; dan
2. b.mempercepat peningkatan penanaman modal.
(2)Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah :
1. a.memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dalam perekonomian nasional, menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha Hkmsetdawktb 01411 10 bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
2. b.membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
(3)Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.

BAB IV

STRATEGI PENINGKATAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

Penciptaan iklim usaha daerah yang kondusif dalam peningkatan penanaman modal daerah dimaksudkan untuk menarik dan membantu penanaman modal dengan perbaikan kinerja maupun pelayanan melalui pembuatan kebijakan strategis penanaman modal yang berkeadilan.

Pasal 5

(1)Penciptaaan iklim usaha yang kondusif dalam peningkatan penanaman modal di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah menyusun prosedur perizinan yang jelas, dengan indikator kecepatan, ketepatan, transparan dan akuntabel yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(2)Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang menangani pelayanan dan perizinan penanaman modal.
(3)Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan khusus untuk menangani kebijakan pelayanan dan perizinan yang terkait dengan penanaman modal.

Pasal 6

Dalam rangka meningkatkan penanaman modal di daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan promosi potensi daerah maupun promosi usaha untuk memperkenalkan potensi ekonomi daerah secara proaktif dan proporsional.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi dan menciptakan situasi keamanan yang kondusif bagi berjalannya kegiatan usaha Hkmsetdawktb 01411 11 sehingga tercipta ketertiban masyarakat yang mendukung kegiatan penanaman modal.
(2)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin keselamatan aset penanam modal yang telah menanamkan modalnya melalui prosedur resmi dari tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin aset yang menjadi milik sah masyarakat dari penyerobotan maupun pemaksaan penggunaan dan pemanfaatan dalam kegiatan penanaman modal.

BAB V

BENTUK BADAN USAHA DAN KEDUDUKAN

Pasal 8

(1)Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan :
1. a.mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
2. b.membeli saham; dan
3. c.melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENAGAKERJAAN

Pasal 9

(1)Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia terutama penduduk Kabupaten Wakatobi.
(2)Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja Warga Negara Indonesia terutama penduduk Kabupaten Wakatobi melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia terutama penduduk Kabupaten Wakatobi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Perusahaan penanaman modal wajib memberikan perlindungan, pengupahan dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hkmsetdawktb 01411 12
(5)Pemerintah Daerah memfasilitasi prosedur dan sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang adil, cepat dan efisien.

BAB VII

BIDANG USAHA

Pasal 10

(1)Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Pemerintah Daerah memprioritaskan penanaman modal pada bidang usaha unggulan daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, serta kerja sama dengan badan usaha milik daerah.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…