DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 139

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pemilihan Kepala Desa. Pelaksanaan yang terdiri dari Umum, Persiapan, Syarat dan Susunan Panitia Pemilihan, Penetapan Pemilih, Tahapan, Pencalonan, Kampanye, Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Tahapan, Penetapan, Pengesahan dan Pengangkatan Calon Terpilih, Pilkades Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa. Diatur juga tentang Masa Jabatan Kepala Desa, Pemberhentian Sementara Dan Pemberhentian Kepala Desa, Pengawas Pemilihan, Pembiayaan Pilkades, Sanksi. Ketentuan Peralihan dan terakhir adalah Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sehingga untuk menjamin kepastian hukum serta kebutuhan pengaturan, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 4
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
15.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 26);
16.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 10);
17.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
18.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 15); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI dan BUPATI WAKATOBI 6 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
5.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Perangkat Desa adalah pejabat yang diangkat oleh kepala Desa terdiri atas pelaksana kewilayahan dan pelaksanan teknis sekretariat Desa. 7
12.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14.Pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
15.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18.Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
19.Keputusan BPD adalah peraturan yang ditetapkan untuk memberikan persetujuan terhadap Peraturan Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
20.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
21.Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
22.Panitia Pemilihan Kepala desa, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pilkades.
23.Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Panwas adalah Panitia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Camat untuk mengawasi tahapan Pilkades.
24.Desk Pusat Pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Desk Pilkades adalah instansi terkait yang dibentuk melalui Keputusan Bupati, yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perlu melakukan upaya khusus dalam mengikuti perkembangan, guna membantu pemecahan masalah dan fasilitasi setiap tahapan proses Pilkades sesuai peraturan perundang-undangan. 8
25.Bakal Calon Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang mendaftarkan diri pada Pilkades.
26.Calon Kepala Desa adalah bakal calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
27.Calon Kepala Desa Terpilih, yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pilkades.
28.Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
29.Pegawai Negeri sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi.
30.Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkades.
31.Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pemilihannya.
32.Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat Desa yang bersangkutan.
33.Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi para Bakal Calon Kepala Desa.
34.Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
35.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
36.Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pilkades.
37.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
38.Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 9

BAB II

PILKADES

Pasal 2

(1)Pilkades dilaksanakan secara serentak 1 (satu) kali atau dapat bergelombang.
(2)Pilkades secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh Desa pada wilayah Kabupaten Wakatobi.
(3)Pilkades secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Wakatobi;
2. b.kemampuan Keuangan Daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten Wakatobi yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
(4)Pilkades secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(5)Pilkades bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 3

Untuk kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan Pilkades secara langsung Bupati membentuk Panitia Pemilihan di tingkat Kabupaten, yang tergabung dalam Desk Pilkades yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Wakatobi.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

Pilkades dilaksanakan melalui tahapan :

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan. 10

Pasal 5

Persiapan Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas kegiatan :

a.pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
b.pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
c.laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
e.persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 6

(1)Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, mempertimbangkan integritas, profesionalitas dan kapabilitas calon panitia.
(2)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa setempat.
(3)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
(4)Apabila 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa ternyata BPD belum membentuk Panitia Pemilihan, maka Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan.

Pasal 7

(1)Syarat untuk menjadi Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut :
1. a.warga negara Republik Indonesia;
2. b.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; 11
3. c.setia pada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. d.mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
5. e.tidak menjadi pengurus Partai Politik;
6. f.berdomisili pada wilayah Desa yang akan melaksanakan Pilkades;
7. g.sehat jasmani dan rohani; dan
8. h.dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia.
(2)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), berjumlah ganjil yang terdiri dari :
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.sekretaris merangkap anggota;
3. c.bendahara merangkap anggota; dan
4. d.beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
(3)Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dalam musyawarah Panitia Pemilihan dan/atau melalui mekanisme pemilihan.
(4)Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, dapat digantikan dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa berdasarkan Keputusan BPD.
(5)Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.
(6)Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Pilkades dan tidak memihak.
(7)Tugas Panitia Pemilihan adalah sebagai berikut :
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat setelah di asistensi oleh Desk Pilkades;
3. c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
4. d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
5. e.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
6. f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
7. g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
8. h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
9. i.melaksanakan pemungutan suara; 12
10. j.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
11. k.menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
12. l.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada Bupati melalui Desk Pilkades.
(8)BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan menyampaikan nama calon kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat setelah dilakukan validasi oleh Desk Pilkades.
(9)Jumlah anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Yang berhak memilih adalah pemilih yang terdaftar pada DPT yang telah diumumkan terakhir oleh Panitia Pemilihan.
(2)Syarat pemilih adalah :
1. a.terdaftar sebagai penduduk Desa serta berdomisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan :
  1. 1.Kartu Tanda Penduduk Elekktronik yang berumur minimal 6 (enam) bulan atau surat keterangan penduduk (bagi Warga Negara Asing yang menjadi Warga Negara Indonesia);
  2. 2.surat keterangan hilang dari Kepolisian yang divalidasi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi bagi pemilih yang Kartu Tanda Penduduk Elekktroniknya hilang;
  3. 3.surat keterangan telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elekktronik yang ditanda tangani oleh camat atau Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi yang berumur minimal 6 (enam) bulan bagi yang belum mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elekktronik dan telah melakukan perekaman data penduduk;
  4. 4.Kartu Keluarga Asli bagi Pemilih pemula yang sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemungutan suara dilaksanakan atau sudah/pernah menikah dibuktikan dengan Akta Nikah.
2. b.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
4. d.tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan mengkhianati Negara Kesatuan 13 Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 seperti gerakan separatis, gerakan inskonstitusional untuk mengubah Dasar Negara dan melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945 kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 9

(1)Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
(2)Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena :
1. a.memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
2. b.belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
3. c.telah meninggal dunia;
4. d.pindah domisili ke Desa lain; atau
5. e.belum terdaftar.
(3)Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 10

(1)DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat dan tempat penayangannya diumumkan dengan pengeras suara pada lokasi yang mudah di dengarkan oleh masyarakat Desa setempat selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
(2)Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)selama 3 (tiga) hari.

Isi peraturan

Teks139PDFHirarki

Memuat teks peraturan…