DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 19 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan Ketentuan Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 6B, Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 11

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perubahan penghitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); PERUBAHANATASPERATURANDAERAHNOMOR5 TAHUN2013 TENTANGRETRIBUSI PENGENDALIANMENARATELEKOMUNIKASI DENGANRAHMATTUHANYANG MAHAESA TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATENWAKATOBI NOMOR 1 TAHUN2020 BUPATI WAKATOBI PROVINS! SULAWESI TENGGARA 2
5.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 3 Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 5);
20.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
21.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 ten tang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6); 4

Pasal 6A

(1)Indeks peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:
1. a.peruntukan I adalah bangunan menara yang berada di area terbuka seperti ladang, perkebunan dan perbukitan;
2. b.peruntukan II adalah bangunan menara yang berada pada pusat keramaian dan perdagangan di pedesaan;
  1. 2.Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 68 sehingga berbunyi sebagai berikut: ( 1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa menara telekomunikasi didasarkan atas indeks peruntukan dan ketinggian menara.
(2)Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan perkalian antara indeks peruntukan dan indeks ketinggian atau dihitung dengan rumus sebagai berikut: Tingkat Penggunaan Jasa = Indeks Peruntukan x Indeks Ketinggian.

Pasal 6

1.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 5) diubah sebagai berikut: Pasal I Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI. MEMUTUSKAN: BUPATI WAKATOBI dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENWAKATOBI Dengan Persetujuan Bersama 5

Pasal 6B

( 1) lndeks Ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:

a.ketinggian I adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian sampai dengan 12 (dua belas) meter;
b.ketinggian II adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 24 (dua puluh empat) meter;
c.ketinggian III adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 24 (dua puluh empat) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) meter;
d.ketinggian IV adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 36 (tiga puluh enam) meter sampai dengan 48 (empat puluh delapan) meter;
e.ketinggian V adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian 48 (empat puluh delapan) meter sampai dengan 60 (enam puluh) meter; dan
f.ketinggian VI adalah ketinggian rancangan bangunan menara yang memiliki ketinggian lebih dari 60 (enam puluh) meter sampai dengan paling tinggi 75 (tujuh puluh lima) meter.

(2)Angka penentuan indeks ketinggian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut: Peruntukan Indeks I 1,0 II 1,2 III 1,4 IV 1,6
1. c.peruntukan III adalah bangunan menara yang berada pada pusat perdagangan di perkotaan; dan
2. d.peruntukan IV adalah bangunan menara yang berada pada keramaian dan kawasan pariwisata.
(2)Angka penentuan indeks peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) adalah sebagai berikut: 6

6.Ketentuan Pasal 26 dihapus.

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang merupakan batas waktu bagi Wajib retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.

5.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Struktur dan besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(2)Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

4.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada kemanfaatan bangunan menara telekomunikasi yang menggunakan fasilitas tata ruang wilayah dengan memperhatikan aspek keamanan, ketertiban umum, keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

Pasal 7

3.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Ketinzzian Indeks Sampai dengan 12 meter 1,0 Lebih dari 12 sampai dengan 24 meter 1,1 Lebih dari 24 sampai dengan 36 meter 1,2 Lebih dari 36 sampai dengan 48 meter 1,3 Lebih dari 48 sampai dengan 60 meter 1,4 Lebih dari 60 meter sampai dengan paling 1,5 tinzzi 75 meter 7 NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI PROVINS! SULAWESI TENGGARA:1/44/2020 LEMBARANDAE H KABUPATENWAKATOBITAHUN2020 NOMOR 1 Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 1, - , - 2020 SEKRETARISDAERAHKABUPATENWAKATOBI, -------------; Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 1, - {, - 2020 BUPATIWAKATOBI, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera tu ran Dae rah 1n1 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II 8 Kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dengan pemanfaatan ruang di daerah perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian agar tercipta keindahan dan ketertiban serta tertata dalam penggunaan ruang. Dalam rangka mendukung kualitas pelayanan kepada masyarakat terhadap pembangunan menara telekomunikasi, Pemerintah Daerah berupaya untuk melakukan pengendalian dari beberapa aspek yaitu tata ruang, keamanan, kepentingan umum, dan administrasi. Berdasarkan hal tersebut dipungut retribusi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Dalam peraturan daerah tersebut tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2o/o (dua perseratus) dari Nilai Jual Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- XII/2014 yang diucapkan pada tanggal 26 Mei dengan amar putusan mengabulkan gugatan pemohon dan menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa tarif retribusi ditetapkan paling tinggi 2°/o (dua perseratus) dari nilai jual objek pajak Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut agar diberlakukan dan menjadi dasar hukum pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Peru bahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. I. UMUM PERUBAHANATASPERATURANDAERAHNOMOR5 TAHUN2013 TENTANGRETRIBUSIPENGENDALIANMENARATELEKOMUNIKASI TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENWAKATOBI NOMOR f TAHUN2020 ATAS PENJELASAN 9 - Retribusi = Rp2.500.000 x 1,50 = Rp3.750.000 Contoh 2: Sebuah menara berada di area terbuka seperti sawah, ladang, perkebunan dan perbukitan dengan ketinggian 75 meter. Besar retribusi yang terutang adalah: - Tarif retribusi = Rp2.5.000.000 - Tingkat penggunaan jasa = lndeks Peruntukan x Indeks Ketinggian = l,Ox 1,5 = 1,50 II. PASALDEMI PASAL Pasall Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 6A

Cukup jelas.

Pasal 6B

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat ( 1) Cara menghitung besarnya Retribusi yang terutang yaitu: Retribusi = tingkat penggunaan jasa x tarif retribusi Contoh 1: Sebuah menara berada di pusat keramaian di pedesaan dengan ketinggian 45 meter. Besar retribusi yang terutang adalah: - Tarif retribusi = Rp2.500.000 - Tingkat penggunaan jasa = Indeks Peruntukan x Indeks Ketinggian = 1,2 x 1,3 = 1,56 - Retribusi = Rp 2.500.000 x 1,56 = Rp3.900.000 10 TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENWAKATOBI NOMOR 10 Pasal II Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 1 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6A

Pasal 6

Pasal 6B

Pasal 11

Pasal 9

Pasal 7

Pasal 6A

Pasal 6B

Pasal 7

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6A

Pasal 6

Pasal 6B

Pasal 11

Pasal 9

Pasal 7

Pasal 6A

Pasal 6B

Pasal 7

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2013