DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Izin Pemanfaatan Ruang Yang Mengatur Ruang Lingkup, Maksud, Tujuan. Jenis Perizinan Dalam Pemanfaatan Ruang yang terdiri dari Jenis, Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, Izin Mendirikan Bangunan, Izin Perubahan Penggunaan Tanah. Ketentuan Dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Ruang, Hak Dan Kewajiban, Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang, Ketentuan Insentif Dan Disinsentif, Pengawasan Penataan Ruang. Sanksi Administratif yang Mengatur Ketentuan Umum, Kriteria Dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif. Diatur pula Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 4
5.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
14.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 5 Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
15.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
16.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 6
22.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
25.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
28.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
29.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
31.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran 7 Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospsial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
33.Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
34.Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
35.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
37.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
39.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
40.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
41.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034;
42.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
43.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua 8 Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25);
44.Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 24);
45.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2011 Nomor 3);
46.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 1);
47.Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 17);
48.Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 28); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI dan BUPATI WAKATOBI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN PEMANFAATAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4.Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertambangan dan Energi Kabupaten Wakatobi. 9
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Pertambangan dan Energi Kabupaten Wakatobi.
6.Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wakatobi.
7.Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Wakatobi.
8.Kantor Badan Pertanahan Nasional, yang selanjutnya disebut Kantor BPN adalah Kantor BPN Kabupaten Wakatobi.
9.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional, selanjutnya disebut Kepala Kantor BPN adalah Kepala Kantor BPN Kabupaten Wakatobi.
10.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wakatobi.
11.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
12.Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah RTRW Kabupaten Wakatobi Tahun 2012-2032 sebagai hasil perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
15.Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat resapan air serta tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam.
16.Lahan adalah permukaan bumi atau kulit bumi yang digunakan untuk maksud pembangunan fisik.
17.Izin Pemanfaatan Ruang adalah perizinan yang diberikan kepada perorangan dan/atau badan atas suatu rencana pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam dan penanaman modal dengan memperhatikan RTRW Kabupaten dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
18.Izin prinsip adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.
19.Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya. 10
20.Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah, yang selanjutnya disingkat IPPT adalah izin perencanaan bagi penggunaan lahan yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang, sebagai dasar untuk permohonan mendirikan bangunan.
21.Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, merawat dan/atau memugar bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
22.Izin Perubahan Penggunaan Tanah adalah izin yang diberikan untuk perubahan pemanfaatan tanah dari fungsi yang satu ke fungsi yang lain tanpa merubah blok peruntukan.
23.Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan yang bersifat ad-hoc untuk pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di daerah.
24.Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan BKPRD, untuk mendukung pelaksanaan RTRW Kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang, khususnya dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
25.Pertimbangan Teknis Pertanahan, yang selanjutnya disingkat PTP adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar penerbitan izin lokasi, penetapan lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah.
26.Peta situasi lokasi adalah gambar situasi yang berisi informasi lokasi rencana meliputi batas wilayah rencana dan obyek lain sekitar lokasi rencana.
27.Rencana tapak (site plan) adalah gambar rencana tata letak pemanfaatan ruang dan bangunan dengan unsur penunjangnya pada skala dan luas lahan tertentu.
28.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan.
29.Perusahaan adalah orang atau badan hukum yang dapat melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
30.Pemohon adalah setiap orang yang mengajukan permohonan izin pemanfaatan ruang kepada Pemerintah Daerah.
31.Pemegang Izin adalah setiap orang yang menurut hukum sah sebagai pemegang izin pemanfaatan ruang dari Pemerintah Daerah.
32.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 11
33.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
34.Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
35.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
36.Kaveling tanah, yang selanjutnya disebut tanah perpetakan adalah sebidang tanah yang dipersiapkan atau digunakan untuk mendirikan suatu bangunan.
37.Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di bawah tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya.
38.Perdagangan dan jasa adalah kegiatan transaksi perdagangan dan jasa antar masyarakat termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan.
39.Kegiatan lainnya adalah kegiatan pemanfaatan lahan diluar pertanian, industri, perumahan dan perdagangan dan jasa.
40.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

IZIN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 2

(1)Dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang, setiap orang yang akan memanfaatkan ruang dalam rangka kegiatan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup maupun penanaman modal dan/atau investasi di Daerah wajib memiliki Izin Pemanfaatan Ruang dari Pemerintah Daerah.
(2)Izin Pemanfaatan Ruang diberikan terhadap letak tanah yang ditunjuk dengan luas tertentu di wilayah Kabupaten berdasarkan RTRW Kabupaten dan Rencana Rinci Tata Ruang. 12

Pasal 3

Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang dimaksudkan untuk memberikan arahan pembangunan yang dimohon dari aspek tata ruang, aspek lingkungan, aspek teknis bangunan gedung, aspek ekonomi dan sosial budaya sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasal 4

Izin Pemanfaatan Ruang diberikan untuk :

a.menjamin terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
b.menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang, peraturan zonasi dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
c.mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang;
d.melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas;
e.menjamin keselarasan pembangunan; dan
f.meningkatkan efektivitas pengelolaan potensi pendapatan daerah.

BAB III

JENIS PERIZINAN DALAM PEMANFAATAN RUANG

Pasal 5

(1)Perizinan pemanfaatan ruang, terdiri atas :
1. a.izin prinsip;
2. b.izin lokasi;
3. c.IPPT;
4. d.IMB; dan
5. e.izin perubahan penggunaan tanah.
(2)Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

(1)Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi. 13
(2)Kegiatan yang memerlukan izin prinsip adalah minimal memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
1. a.kegiatan yang berdampak minimal pada fungsi pelayanan skala kawasan dan/atau Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) sesuai Rencana Tata Ruang;
2. b.kegiatan yang memiliki resiko terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan;
3. c.kegiatan yang berdampak terhadap aktifitas perkotaan secara luas meliputi lalu lintas, estetika kota, lingkungan hidup, sosial budaya, keamanan dan ketertiban atau aktifitas perkotaan lainnya; dan
4. d.kegiatan dengan luasan lahan minimal 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi).
(3)Izin prinsip memuat :
1. a.peta lokasi dan arahan tentang kesesuaian peruntukan lokasi dengan Rencana Tata Ruang;
2. b.arahan teknis pemanfaatan ruang; dan
3. c.arahan teknis dari aspek investasi, ketenagakerjaan, produksi dan pemasaran.

Pasal 7

(1)Izin prinsip diberikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis dari TKPRD.
(2)Bupati memberikan persetujuan atau menolak permohonan Izin prinsip berdasarkan hasil berita acara TKPRD.
(3)Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Izin prinsip dikenakan atas jenis kegiatan pertanian dalam arti luas, industri, pergudangan, perumahan, pertokoan, perbengkelan, perkantoran, restoran/rumah makan, hotel, resort, tempat hiburan, pariwisata, pendidikan dan kesehatan, SPBU, SPBN, PSPD, APMS, Terminal, Pasar, Dermaga Pelabuhan, Bandara, Pembangkit tenaga listrik, kegiatan reklamasi pantai dan Tower BTS/menara terpadu.
(2)Pelaksanaan proses administrasi sampai dengan diterbitkannya surat izin prinsip tidak dipungut biaya.

Pasal 9

(1)Jangka waktu berlaku surat izin prinsip ditetapkan 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
(2)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum mendapat izin lokasi, maka pemohon wajib mengajukan izin prinsip baru.
(3)Surat izin prinsip tidak dapat dipindahtangankan. 14

Pasal 10

(1)Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.
(2)Izin lokasi diberikan sebagai persetujuan penguasaan lahan sesuai Rencana Tata Ruang, yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak.
(3)Izin lokasi diberikan kepada setiap orang untuk memperoleh tanah dengan luas dan kegiatan tertentu dengan berpedoman pada izin prinsip yang diterbitkan.
(4)Izin lokasi diperlukan untuk pemanfaatan ruang dengan luasan lahan lebih dari 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) untuk kegiatan bukan pertanian dan lebih dari 250.000 M2 (dua ratus lima puluh ribu meter persegi) untuk kegiatan pertanian.
(5)Izin lokasi ditetapkan dalam Keputusan Bupati, setelah mendapatkan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam penerbitan izin lokasi dari Kantor BPN dan rekomendasi TKPRD.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…