DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud, Dan Tujuan, Penyertaan Modal, Pembagian Keuntungan, Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban, Pelaporan, Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wakatobi pada Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tenggara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 2 Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir 3 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2004);
13.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
14.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI dan BUPATI WAKATOBI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI PADA PERSEROAN TERBATAS BANK SULAWESI TENGGARA. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2.Bupati adalah Bupati Wakatobi.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
5.Perseroan Terbatas Bank Sulawesi Tenggara, yang selanjutnya disebut PT. Bank Sultra.
6.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
7.Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah.
8.Deviden adalah keuntungan yang dibagikan kepada para pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki dan ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham.
9.Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sultra dimaksudkan untuk memperkuat permodalan Bank Sultra dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoleh manfaat ekonomi serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. 5

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sultra bertujuan untuk meningkatkan produktifitas dan kinerja PT. Bank Sultra yang efektif, efisien, dan sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan pendapatan asli daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Sultra dalam bentuk uang.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sultra yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah).
(3)Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal pada PT. Bank Sultra sampai dengan tahun 2017 dan termasuk yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) dengan rincian modal sebagai berikut:
1. a.penyertaan modal dalam bentuk uang Tahun 2005 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. b.penyertaan modal dalam bentuk uang Tahun 2006 sebesar Rp2.900.000.000,- (dua milyar sembilan ratus juta rupiah);
3. c.penyertaan modal dalam bentuk uang Tahun 2007 sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
4. d.penyertaan modal dalam bentuk uang Tahun 2008 sebesar Rp2.796.000.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
5. e.penyertaan modal dalam bentuk uang Tahun 2012 sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
6. f.penyertaan modal dalam bentuk uang Tahun 2013 sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
7. g.penyertaan modal dalam bentuk uang Tahun 2014 sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
8. h.penyertaan modal dalam bentuk uang Tahun 2015 sebesar Rp2.204.000.000,- (dua milyar dua ratus empat juta rupiah);
9. i.penyertaan modal dalam bentuk uang Tahun 2016 sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
10. j.penyertaan modal dalam bentuk uang Tahun 2017 sebesar Rp6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah).
(4)Apabila penyertaan modal telah melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah. 6
(5)Penyertaan modal Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Wakatobi.

Pasal 5

(1)Nilai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sultra mulai Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
(2)Pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD, serta dianggarkan dalam APBD Kabupaten Wakatobi.
(3)Penyertaan modal daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah selaku pemegang saham mempunyai hak atas bagi hasil keuntungan dari pembagian laba PT. Bank Sultra.
(2)Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa deviden yang diperoleh setiap akhir tahun anggaran dihitung berdasarkan persentase penyertaan modal dan ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham PT. Bank Sultra.
(3)Deviden yang diperoleh sebagaimana dimasud pada ayat (2) menjadi hak daerah dan disetorkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan asli daerah dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan dialokasikan dalam APBD.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penatausahaan, Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Pasal 8

PT. Bank Sultra setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa lhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Bupati. 7

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 9

PT. Bank Sultra wajib melaporkan pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada Bupati secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Bupati dapat menunjuk pejabat profesional dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
(2)Penunjukkan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…