DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud, Dan Tujuan, Bentuk Dan Besaran Nilai Penyertaan Modal, Sumber Dana, Hak Dan Kewajiban, Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila modal yang disertakan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wakatobi pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 3
11.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
12.Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 22);
13.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
14.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI dan BUPATI WAKATOBI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2.Bupati adalah Bupati Wakatobi.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
5.Perusahaan Daerah Air Minum, selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi.
6.Penyertaan Modal adalah Pengalihan Kepemilikan Barang Milik Daerah dan/atau Uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah.
7.Laba adalah keuntungan yang dibagikan kepada Pemerintah Kabupaten Wakatobi secara proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal pada PDAM dimaksudkan untuk mengembangkan kegiatan usaha, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta menumbuhkembangkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah yaitu :

a.untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dalam rangka menciptakan lapangan usaha, lapangan kerja dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
b.untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip- prinsip ekonomi perusahaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat;
c.untuk meningkatkan pengelolaan kinerja PDAM yang efektif, efisien dan profesional.

BAB III

BENTUK DAN BESARAN NILAI PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada PDAM dalam bentuk barang dan/atau uang.
(2)Nilai Penyertaan Modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai dan dihitung dalam bentuk uang. 5

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp62.518.133.883,00 (enam puluh dua milyar lima ratus delapan belas juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM sampai dengan Tahun 2017 dan termasuk yang ditetapkan dalam Peraturan daerah ini adalah sebesar Rp30.518.133.883,- (tiga puluh milyar lima ratus delapan belas juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian modal sebagai berikut:
1. a.penyertaan modal atas penyerahan aset PDAM Buton ke PDAM Unit IKK Wangi-Wangi Tahun 2007 sebesar Rp367.172.858,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);
2. b.penyertaan modal dalam bentuk barang sampai dengan Tahun 2013 sebesar Rp25.898.798.125,- (dua puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah);
3. c.penyertaan modal dalam bentuk uang Tahun 2015 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
4. d.penyertaan modal dalam bentuk uang Tahun 2016 sebesar Rp2.598.162.900,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
5. e.penyertaan modal dalam bentuk uang Tahun 2017 sebesar Rp1.154.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh empat juta rupiah).

Pasal 6

(1)Nilai Penambahan Penyertaan Modal dalam bentuk uang dan/atau barang pada PDAM mulai Tahun 2018 adalah sebesar Rp32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah).
(2)Pelaksanaan penambahan penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD, serta dianggarkan dalam APBD Kabupaten Wakatobi.
(3)Pelaksanaan penambahan penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penyertaan modal daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 7

Penyertaan Modal Daerah pada PDAM bersumber dari APBD Kabupaten Wakatobi.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba usaha dari PDAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PDAM berhak mendapat dukungan berupa penyertaan modal dari Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penyertaan modal pada PDAM.
(2)PDAM berkewajiban mengelola modal usaha yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan menggunakan sistem akuntansi yang berlaku.
(3)PDAM berkewajiban memberikan laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan menyetorkannya ke kas daerah.
(4)Besarnya bagian laba usaha yang menjadi hak Pemerintah Daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

(1)PDAM wajib menyampaikan:
1. a.laporan keuangan setiap tahun kepada Pemerintah Daerah;
2. b.laporan penggunaan penyertaan modal dalam bentuk uang kepada Pemerintah Daerah.
(2)Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijadikan sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD.
(3)Bentuk Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 7

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…