DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wakatobi Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 25 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PENYUSUNAN RPJPD, BAB III SISTEMATIKA RPJPD, BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI, BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan daerah harus dilakukan secara terarah, efektif, dan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional rencana pembangunan jangka panjang daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA RENCANAPEMBANGUNANJANGKAPANJANGDAERAH TAHUN2025-2045 TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENWAKATOBI NOMOR ~ TAHUN 2024 BUPATI WAKATOBI PROVINS! SULAWESI TENGGARA BUPATIWAKATOBI PROVINS!SULAWESITENGGARA PERATURANDAERAHKABUPATENWAKATOBI NOMOR3TAHUN2024 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKAPANJANGDAERAH TAHUN2025-2045 DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA BUPATIWAKATOBI, Menimbang:a.bahwarencanapembangunanjangkapanjang daerahmempunyai fungsidanperanpenting dalam menentukan arahdanprioritaspembangunan daerahsecarabertahap gunamempercepat perwujudankesejahteraanmasyarakat; b.bahwapembangunandaerahharusdilakukan secaraterarah,efektif,danberkelanjutansesuai denganpotensidankarakteristikdaerah; c.bahwaberdasarkanketentuanPasal13ayat(2) UndangUndangNomor25Tahun2004tentang SistemPerencanaanPembangunanNasional rencanapembangunanjangkapanjangdaerah ditetapkandenganPeraturanDaerah; d.bahwaberdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksuddalamhurufa,hurufbdanhurufc,perlu menetapkanPeraturanDaerahtentangRencana PembangunanJangkaPanjangDaerahTahun2025- 2045; Mengingat:1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegara RepublikIndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor29Tahun2003tentang PembentukanKabupatenBombana,Kabupaten Wakatobi,danKabupatenKolakaUtaradiProvinsi SulawesiTenggara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2003Nomor144,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4339); 3.Undang-UndangNomor26Tahun2007 tentang PenataanRuang(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2007Nomor68, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4725); 4.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 1312);
8.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014- 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2);
9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor 4); sebagaimanatelahdiubahbeberapakali,terakhir denganUndang-UndangNomor6Tahun2023 tentangPenetapanPeraturanPemerintahPengganti Undang-UndangNomor2Tahun2022tentangCipta KerjamenjadiUndang-Undang(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2023Nomor41, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6856); 5.PeraturanPemerintahNomor26Tahun2008 tentangRencanaTataRuangWilayahNasional (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2006 Nomor48)sebagaimanatelahdiubahdengan PeraturanPemerintahNomor13Tahun2017 tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintah Nomor26Tahun2008tentangRencanaTataRuang WilayahNasional(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2017Nomor77,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6042); 6.PeraturanPemerintahNomor13Tahun2019 tentangLaporandanEvaluasiPenyelenggaraan PemerintahDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2019Nomor52,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6323); 7.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor86Tahun 2017tentangTataCaraPerencanaan,Pengendalian danEvaluasiPembangunanDaerah,TataCara EvaluasiRancanganPeraturanDaerahtentang RencanaPembangunan JangkaPanjangDaerahdan RencanaPembangunanJangkaMenengahDaerah, sertaTataCaraPerubahanRencanaPembangunan JangkaPanjangDaerah,RencanaPembangunan JangkaMenengahDaerah,danRencanaKerja PemerintahDaerah(BeritaNegaraRepublik IndonesiaTahun2017Nomor1312); 8.PeraturanDaerahProvinsiSulawesiTenggara Nomor2 Tahun2014ten tangRencanaTataRuang WilayahProvinsiSulawesiTenggaraTahun2014- 2034(LembaranDaerahProvinsiSulawesiTenggara Tahun2014Nomor2); 9.PeraturanDaerahProvinsiSulawesi Tenggara Nomor4Tahun2024 tentangRencana Pembangunan JangkaPanjangDaerahProvinsi SulawesiTenggaraTahun2025-2045(Lembaran DaerahProvinsiSulawesiTenggaraTahun2024 Nomor4);

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Wakatobi.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Wakatobi, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wakatobi untuk periode 20 (dua puluh) tahun yakni, tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Wakatobi Tahun 2025-2045 dan memperhatikan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan J angka Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara. ·
7.Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
10.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. MEMUTUSKAN: BUPATI WAKATOBI dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN WAKATOBI Dengan Persetujuan Bersama DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATEN WAKATOBI dan BUPATIWAKATOBI MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANDAERAH TENTANGRENCANA PEMBANGUNANJANGKAPANJANGDAERAHTAHUN 2025-2045. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 DalamPeraturanDaerahini,yang dimaksuddengan: 1.Daerah adalahKabupatenWakatobi. 2.PemerintahDaerah adalahBupatisebagai unsurpenyelenggara PemerintahanDaerahyang memimpinpelaksanaanurusan pemerintahanyang menjadikewenangandaerahotonom. 3.BupatiadalahBupatiWakatobi. 4.WakilBupatiadalahWakilBupatiWakatobi. 5.RencanaPembangunanJangkaPanjangDaerahKabupaten WakatobiTahun2025-2045yang selanjutnyadisebutRPJPD KabupatenWakatobi,adalahdokumenperencanaan pembangunandaerahKabupatenWakatobi untukperiode20(dua puluh)tahunyakni,tahun2025sampaidengan tahun2045. 6.RencanaPembangunanJangkaMenengahDaerahyang selanjutnyadisingkatRPJMDadalahdokumenperencanaan pembangunandaerahuntukperiode5(lima)tahunanyang merupakanpenjabarandarivisi,misidanprogramBupatidengan berpedomanpadaRPJPDKabupatenWakatobiTahun2025-2045 danmemperhatikanrencanaPembangunan JangkaMenengah NasionaldanRencanaPembangunan JangkaMenengahProvinsi SulawesiTenggara.· 7.Visiadalah rumusanmengenai keadaanyangdiinginkanpada akhirperiodeperencanaan.
8.Misiadalah rumusanumummengenai upaya-upayayangakan dilaksanakan untukmewujudkanvisi.
9.Strategiadalahlangkah-langkahberisikanprogram-program indikatif untukmewujudkanvisi danmisi. 10.Kebijakan adalah arah/tindakanyang diambil olehPemerintah Daerah untukmencapaitujuan.

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNANJANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

Pasal 4

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan visi, misi dan program calon Bupati/Wakil Bupati pada saat pemilihan Bupati/Wakil Bupati. RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program calon Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 3

Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.bah I pendahuluan;
b.bah Ilgambaran umum kondisi daerah;
c.bah III permasalahan dan isu strategis;
d.bah IV visi dan misi daerah;
e.bah V arah kebijakan dan sasaran pokok daerah;
f.bah VI penutup.

BAB III

SISTEMATIKARPJPD

Pasal 2

(1)RPJPD disusun secara partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
(2)Penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045 dan rencana jangka panjang daerah provinsi sulawesi tenggara tahun 2025-2045.
(3)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah.

11.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah. 11.Program adalahbentukinstrumenkebijakanyang berisisatuatau lebihkegiatanyang dilaksanakanolehinstansi pemerintahDaerah untukmencapaisasarandantujuansertamemperolehalokasi anggaran,ataukegiatanmasyarakatyangdikoordinasikanoleh SatuanKerjaPemerintahDaerah. BABII PENYUSUNAN RPJPD Pasal 2

(1)RPJPDdisusunsecarapartisipatif,terarah,terpadu,menyeluruh dantanggapterhadapperubahan.
(2)PenyusunanRPJPDsebagaimanadimaksudpadaayat(1) berpedomanpadarencanapembangunanjangkapanjang nasionaltahun2025-2045danrencanajangkapanjang daerah provinsisulawesitenggara tahun2025-2045.
(3)RPJPDsebagaimanadimaksudpadaayat(1)memuatvisi,misi danarahpembangunanDaerah. BABIII SISTEMATIKA RPJPD Pasal 3 SistematikaRPJPDsebagaimanadimaksuddalamPasal2meliputi: a.babIpendahuluan; b.babIlgambaranumumkondisidaerah;
1. c.babIIIpermasalahandanisustrategis; d.babIVvisidanmisi daerah; e.babVarahkebijakandan sasaranpokokdaerah; f.babVIpenutup. ( 1)
(2)
(3)Pasal 4 RPJPDsebagaimanadimaksuddalamPasal3tercantumdalam Lampiranyang merupakanbagiantidak terpisahkandari PeraturanDaerahini. RPJPDsebagaimanadimaksud pada ayat(1)menjadiacuan dalampenyusunanvisi,misi danprogramcalonBupati/Wakil Bupati padasaatpemilihanBupati/Wakil Bupati. RPJPDsebagaimanadimaksud padaayat(1)selanjutnyamenjadi pedomandalampenyusunanRPJMD yang memuatvisi,misi dan programcalonBupati/WakilBupati. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI PROVINS! SULAWESI TENGGARA: 3/76/2024 NADAR LEMBARANDAERAH KABUPATENWAKATOBITAHUN 2024 NOMOR; Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal Vj _ \l _ 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI, '- Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tan al 2~-\l- 2024

BAB II

PENYUSUNANRPJPD

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabu paten Wakatobi. BABV

Pasal 5

( 1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.

(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(1)PemerintahDaerahmelakukanpengendaliandanevaluasi pelaksanaanRPJPD.
(2)TatacarapengendaliandanevaluasipelaksanaanRPJPD sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilaksanakansesuaidengan ketentuanperaturanperundang-undanganyangberlaku. BABV KETENTUANPENUTUP Pasal 6 PeraturanDaerahinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Agarsetiaporang mengetahuinya,memerintahkanpengundangan PeraturanDaerahinidenganpenempatannyadalamLembaranDaerah KabupatenWakatobi. DitetapkandiWangi-Wangi padatany¢al2512024 NADAR LEMBARANDAERAHKABUPATENWAKATOBITAHUN2024NOMOR3 DiundangkandiWangi-Wangi padatanggal2512024 SEKRETARISDAERAHKABUPATENWAKATOBI, ....... NOREGPERATURAN DAERAHKABUPATENWAKATOBI PROVINS! SULAWESI TENGGARA:3/76/2024 UMUM Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, maka perencanaan pembangunan di Kabupaten Wakatobi disusun dalam tahapan-tahapan baik dalam jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. RPJPD Tahun 2025-2045 memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Perencanaan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan manjadi acuan bagi yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara, dan menjadi acuan bagi keseluruhan dokumen perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Wakatobi dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang. I. RENCANAPEMBANGUNANJANGKAPANJANGDAERAH TAHUN2025-2045 TENTANG PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENWAKATOBI NOMOR TAHUN2024 I. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAHKABUPATEN WAKATOBI NOMORTAHUN2024 TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKA PANJANGDAERAH TAHUN2025-2045 UMUM Undang-UndangNomor25Tahun2004tentangSistem PerencanaanPembangunanNasionalmengamanatkan penyusunanrencanapembangunanyang mendukung koordinasiantarpelakupembangunan,menjamin terciptanya integrasi,sinkronisasidansinergibaikantardaerah,antar ruang,antarwaktu,antarfungsi pemerintahan,menjamin keterkaitandankonsistensiantaraperencanaan,penganggaran, pelaksanaandanpengawasansertamengoptimalkanperanserta masyarakat.Hallainyang perlumendapatperhatianadalah menjaminpenggunaansumberdayasecaraefisien,efektif, berkeadilan, danberkelanjutandalamrangkamewujudkan amanat tersebut,makaperencanaanpembangunandi KabupatenWakatobidisusundalamtahapan-tahapanbaik dalamjangkapanjang,jangkamenengah,maupunjangka pendek. DalamrangkapelaksanaanamanatUndang-UndangNomor25 Tahun2004tentangSistemPerencanaanPembangunan Nasional,Undang-UndangNomor17Tahun2003tentang KeuanganNegaradanUndang-UndangNomor23Tahun2014 tentangPemerintahanDaerahsebagaimana telahdiubah beberapakali,terakhirdenganUndang-UndangNomor6Tahun 2023 tentangPenetapanPeraturanPemerintahPengganti Undang-UndangNomor2 Tahun2022tentangCiptaKerja menjadiUndang-Undang,sertadenganmemperhatikan beberapaperaturanpelaksanaannyaantaralainPeraturan MenteriDalamNegeriNomor77Tahun2020 tentangPedoman TeknisPengelolaanKeuanganDaerah, danPeraturanMenteri DalamNegeriNomor86Tahun2017 tentangTataCara Perencanaan,PengendaliandanEvaluasiPembangunanDaerah, TataCaraEvaluasiRancanganPeraturanDaerah tentangRPJPD danRPJMD sertaTataCaraPerubahanRPJPD,RPJMD, dan RKPD. RPJPD Tahun2025-2045memuatvisi,misi dan arah pembangunandaerahmerupakanbagianyangtidak terpisahkan darisistemPerencanaanNasionaldanPerencanaan PembangunanProvinsi SulawesiTenggara,danmanjadiacuan bagi yang mengacupadaRPJPNasionaldanRPJPDProvinsi Sulawesi Tenggara,danmenjadiacuanbagikeseluruhan dokumenperencanaanPembangunandaerahKabupaten Wakatobi dalam20(duapuluh)tahunmendatang. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 15 RPJPD Tahun 2025-2045 dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya keterpaduan dan kesinambungan pembangunan daerah dalam jangka panjang untuk mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah yang disepakati bersama. Pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 setiap lima tahun dijabarkan ke dalam RPJMD sebagai suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat prioritas visi, misi, strategi, kebijakan, dan program pembangunan yang dilengkapi dengan kerangka pendanaan, pentahapan, dan indikator kinerja. RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan perspektif masa depan Kabupaten Wakatobi tentang apa yang ingin dicapai dalam masa 20 (dua puluh) tahun ke depan melalui visi: "Wakatobi Menjadi Pusat Eco Maritim yang Sentosa" Dalam upaya mencapai perspektif masa depan tersebut secara terencana, terarah dan terukur serta dapat mengantisipasi kebutuhan pembangunan daerah dalam kurung waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan, maka disusunlah RPJPD Tahun 2025- 2045. Adapun maksud dari penyusunan dokumen RPJPD Tahun 2025- 2045 adalah untuk memberikan landasan kebijakan Pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam kurung waktu 20 (dua puluh) tahun yaitu Tahun 2025-2045, sedangkan misi dari penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:
1. a.mewujudkan kualitas sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter;
2. b.mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan;
3. c.mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan inovatif;
4. d.mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekonomi; dan
5. e.mewujudkan pemerataan dan kesesuaian infrastruktur yang berkualitas, ramah lingkungan dan berkeadilan. II. PASALDEMI PASAL

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI -5--5- BABIV PENGENDALIAN DANEVALUASI Pasal 5

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…