DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 15 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tujuan, Penyertaan Modal, Bagi Hasil Keuntungan, Pelaporan, Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Kabupaten Wakatobi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 3
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
13.Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tanggal 8 November tentang Bank Perkreditan Rakyat;
14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2009);
15.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
16.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
17.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI dan BUPATI WAKATOBI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BAHTERAMAS. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2.Bupati adalah Bupati Wakatobi.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
6.Penyertaan modal adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada satu usaha produktif dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7.Deviden adalah keuntungan yang dibagikan kepada para pemegang saham Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas berdasarkan saham yang dimiliki dan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PD. Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas.
8.Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas, yang selanjutnya disebut PD. BPR Bahteramas adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
10.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi. 5

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah pada PD. BPR Bahteramas bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah sumber pendapatan asli daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD. BPR Bahteramas yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
(2)Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal pada PD. BPR Bahteramas dan termasuk yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah).
(3)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
1. a.modal disetor oleh Kecamatan Se-Kabupaten Wakatobi sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
2. b.modal disetor oleh Kelurahan Se-Kabupaten Wakatobi sebesar Rp405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah).
(4)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 4

(1)Nilai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD. BPR Bahteramas mulai tahun anggaran 2018 adalah Sebesar Rp4.470.000.000,00 (empat milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah).
(2)Pelaksanaan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD, serta dianggarkan dalam APBD Kabupaten Wakatobi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam Hal terjadi perubahan bentuk badan hukum terhadap perusahaan, penyertaan modal daerah tetap berlaku dan dianggap sah. 6

BAB IV

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah selaku pemegang saham mempunyai hak atas bagi hasil keuntungan dari pembagian laba PD. BPR Bahteramas.
(2)Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa deviden yang diperoleh setiap akhir tahun anggaran dihitung berdasarkan persentase penyertaan modal dan ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham PD. BPR Bahteramas.
(3)Deviden yang diperoleh sebagaimana dimasud pada ayat (2) menjadi hak daerah dan disetorkan ke Kas Daerah sebagai pendapatan asli daerah dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dialokasikan dalam APBD.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 6

PD. BPR Bahteramas setiap tahun wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen kepada Bupati Wakatobi selaku pemegang saham.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Bupati dapat menunjuk Pejabat profesional dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan Pengawasan atas Penyertaan Modal Daerah.
(2)Penunjukkan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Semua Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini. 7

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi. Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 15 – 5 – 2018 BUPATI WAKATOBI, ttd ARHAWI Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 15 – 5 – 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI, ttd MUH. ILYAS ABIBU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2018 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 4/25/2018 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BAHTERAMAS I. UMUM Dengan ditetapkanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri menurut prinsip otonomi seluas-luasnya yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan ketentuan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya dengan upaya dan usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan asli daerah dengan memberikan penyertaan modal berupa uang sebesar Rp530.000.000,00 (lima ratus tiga puluh juta rupiah) kepada PD. BPR Bahteramas dan mulai Tahun Anggaran 2018 diberikan penambahan penyertaan modal berupa uang sebesar Rp4.470.000.000,00 (empat milyar empat ratus tujuh puluh juta rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah menyusun Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada PD. BPR Bahteramas dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 9 II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…