DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 112

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas, Maksud dan Tujuan Bab III Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Bab IV Penyelenggaraan SPALD Bab V Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Bab VI Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat Bab VII Retribusi Bab VIII Kerja sama dan Kemitraan Bab IX Perizinan Bab X Larangan BAB XI Sanksi Administrasi Bab XII Ketentuan Penyidikan Bab XIII Ketentuan Pidana Bab XIV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan, dan profesional guna terkendalinya kualitas air tanah dan air permukaan, dan meningkatkan upaya pelestarian hasil lingkungan hidup, khususnya sumber daya air;
c.bahwa guna menjaga dan mempertahankan kualitas air dan peningkatan kualitas air limbah domestik serta untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan air limbah domestik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENGELOLAANAIR LIMBAHDOMESTIK PERATURANDAERAH KABUPATENWAKATOBI NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG BUPATIWAKATOBI PROVINS!SULAWESITENGGARA (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
12.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 2 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2.Bupati adalah Bupati Wakatobi.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
5.Pengelola adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pengelolaan air limbah domestik. MEMUTUSKAN: BUPATIWAKATOBI dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENWAKATOBI Dengan Persetujuan Bersama Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/ Kum.1/ 8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
14.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
15.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6); 4
6.Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restaurant), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
7.Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan, pelayanan dan pengelolaan sarana prasarana air limbah domestik.
8.Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik, yang selanjutnya di singkat SPALD, adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana air limbah domestik.
9.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat, yang selanjutnya disingkat SPALD-Tadalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub sistem Pengelolaan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
10.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat, yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur tinja hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkutan ke sub sistem Pengelolaan Lumpur Tinja.
11.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja, yang selanjutnya disingkat IPLT adalah Instalasi pengolahan yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub Sistem Pengelolaan Setempat.
12.Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik, yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
13.Sistem penyedotan adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan oleh instansi yang berwewenang.
14.Baku mutu air limbah adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
15.Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu.
16.Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki sebahagian atau keseluruhan prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik. 1 7. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
18.Pemanfaatan adalah kegiatan memanfaatkan untuk kegiatan tertentu hasil pengolahan air limbah domestik.
19.Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu terhadap hasil pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik. 5

BAB I

KETENTUANUMUM Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAHDOMESTIK.

Pasal 4

Tujuan pengelolaan air limbah domestik adalah:

a.mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
b.melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
c.meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
d.meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

Pasal 3

Maksud pengelolaan air limbah domestik adalah:

a.mewujudkan kesehatan masyarakat;
b.pelestarian lingkungan hidup; dan
c.meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 2

Asas pengelolaan air limbah domestik adalah:

a.tanggung jawab;
b.keterpaduan;
c.keberlanjutan;
d.keadilan;
e.kehati-hatian;
f.partisipatif;
g.manfaat;
h.kelestarian lingkungan hidup; dan
i.perlindungan sumber daya air.
1. 20.Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
2. 21.Orang adalah orang pribadi atau sekelompok orang atau badan.
3. 22.Operator air limbah domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/ atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik. 6

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 8

(1)Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
(2)Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
1. a.skala individual; dan

Pasal 7

Komponen SPALD-S terdiri atas:

a.sub-sistem pengolahan setempat;
b.sub-sistem pengangkutan; dan
c.sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

(1)SPALD terdiri atas:
1. a.SPALD-S; dan
2. b.SPALD-T.
(2)Pemilihan jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.kepadatan penduduk;
2. b.kedalaman muka air tanah;
3. c.kemiringan tanah;
4. d.permealibitas tanah; dan
5. e.kemampuan pembiayaan.

Pasal 6

SPALD diselenggarakan atas:

a.air limbah kakus (black water); dan
b.air limbah non kakus (grey water).

Pasal 5

Bagian Kesatu SPALD BAB III SISTEM PENGELOLAANAIR LIMBAHDOMESTIK 7

BAB III

SISTEM PENGELOLAANAIR LIMBAHDOMESTIK 7

Pasal 11

(1)Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
(2)IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
1. a.prasarana utama; dan
2. b.prasarana dan sarana pendukung.
(3)Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.unit penyaringan secara mekanik atau manual;
2. b.unit ekualisasi;
3. c.unit pemekatan;

Pasal 10

(1)Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
(2)Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.

Isi peraturan

Teks112PDFHirarki

Memuat teks peraturan…