DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 19 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan Ketentuan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 13

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang/ aset daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Pemerintah Daerah, maka perlu adanya penambahan objek retribusi pada Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b.bahwa guna penyesuaian besaran tarif retribusi dengan kondisi dan perkembangan saat ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2012 ten tang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERUBAHANATASPERATURANDAERAHNOMOR5 TAHUN2012 TENTANGRETRIBUSIPEMAKAIANKEKAYAANDAERAH TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENWAKATOBI NOMOR 4 TAHUN2020 BUPATI WAKATOBI PROVINS! SULAWESI TENGGARA 2 Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 3

Pasal 3

(1)Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah yang meliputi:
1. a.pemakaian tanah;
2. b.pemakaian bangunan;
  1. 1.Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 5) diubah sebagai berikut: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAHNOMOR5 TAHUN2012 TENTANG RETRIBUSIPEMAKAIANKEKAYAANDAERAH. MEMUTUSKAN: BUPATIWAKATOBI dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENWAKATOBI Dengan Persetujuan Bersama Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
  2. 13.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 5);
  3. 14.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
  4. 15.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6); 4 NO JENIS RETRIBUSI TARIF(Rp) KET. 1 2 3 4
  5. 1.Pernakaian tanah yang dipergunakan untuk usaha:
3. a.pedagang kaki lima tidak 1. 500 per hari permanen
4. b.warung/ rumah makan 3.000,- per hari
5. c.kios/Los 3.000 per hari
  1. 2.Pemakaian tanah untuk pemasangan reklame:
6. a.Reklamepermanen meliputi: - reklame billbord, bando, 20.000 per m2 /bulan papan nama dan sejenisnya
7. b.reklame identik meliputi: 10.000 per m2 /bulan - reklame kain, baliho, spanduk, umbul-umbul, bener dan sejenisnya

Pasal 9

( 1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian.

(2)Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

2.Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

c.pemakaian alat musik;
d.pemakaian kendaraan/alat berat milik daerah;
e.penggunaan pelataran pada pelabuhan dan dermaga atau jembatan milik pemerintah daerah;
f.pemanfaatan sarana dan prasana pariwisata baik berupa peralatan, gedung maupun pengelolaan kawasan daya tarik Wisata dan fasilitas didalamnya;
g.pemanfaatan kekayaan daerah lainnya.

(2)Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. 5

3.Pemakaian bangunan/ gedung:

a.gedung wanita - kegiatan pemerintah 500.000 per hari - klub bulu tangkis 500.000 per hari - acara pesta 1. 000. 000 per hari
b.gedung serbaguna 200.000 per hari
c.perumahan dinas dan 1. 000. 000 per tahun sejenisnya
d.mes wakatobi - kamarnonAc 100.000 per kamar/hari - kamar Ac 150.000 per kamar/hari
e.pelataran taman budaya 1.000.000 per hari
f.restoran/ rumah makan 20.000.000 per tahun
g.dive center 50.000.000 per tahun
h.cafetaria 15.000.000 per tahun
i.los kuliner 500.000 per bulan
j.petak kuliner 50. 000 / m2 per bulan
k.dermaga wisata 200.000.000 per tahun
1. 4.Pemakaian alat musik/meja/kursi:
a.pemakaian sound system 200.000 per hari
b.pemakaian bend 500. 000 per hari
c.pemakaian elekton 300. 000 per hari
d.pemakaian meja makan 10.000 per buah/hari
e.pemakaian kursi: - kursi Tamu 50. 000 per set - kursi plastik 1. 000 per buah - kursi futura 2. 000 per buah
f.podium 50. 000 per buah
1. 5.Pemakaian kendaraan/ alat berat:
a.bus 500.000 per hari
b.mini bus 300.000 per hari
c.dump truck 700.000 per jam
d.pick up 300. 000 per hari 6

Pasal 13A

(1)Pemanfaatan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dan huruf g dapat dilakukan dengan mekanisme kerja sama pengelolaan antara Pemerintah Daerah dengan pihak Pemerintah Desa, komunitas pengelola pariwisata dan/atau dengan pihak lainnya yang memenuhi syarat melaui sistem bagi hasil.

3.Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 13Asehingga berbunyi sebagai berikut: 20.000 per tabung per satu kali nenzisian 200.000 per satu kali pakai
1.000. 000 per operasi 800.000 per operasi 600.000 per operasi 2.000.000 per hari 50.000 per jam/orang 600.000 per jam
500.000 per jam
400.000 per jam 400.000 per jam 200.000 per hari 100.000 per jam
300.000 per jam 300.000 per jam 500.000 per jam
500.000 per jam 200.000 per jam 600.000 per jam
300.000 per jam 50.000 per lubang

b.kompresor
1. 6.Peralatan Selam
a.alat selam perset lengkap dalam kota (jarak O KM-6 KM) dalam kota (jarak 6 KM-10 KM) dalam kota (jarak 1 O KM di atas)
e.speed boat
f.perahu catamaran
g.excavator
h.grader (tdk ada)
i.wallas/Mesin Gilas
j.wheel loader
k.stampler
1. 1.asphal sprayer
m.bulldozer
n.three wheel rooler
o.finisher
p.lump breaker
q.hand breaker
r.vibratory roller
s.concrete aspal cutter
t.core drilling
u.tronton 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI PROVINS! SULAWESI TENGGARA: 4/47 /2020 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2020 NOMOR 4 Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 10 - & - 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI, Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 1~ - 6 - 2020 BUPATI WAKATOBI, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera tu ran Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
1. 4.Ketentuan Pasal 28 dihapus.

(2)Ketentuan mengenai tata cara kerja sama pemanfaatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang/ aset daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Pemerintah Daerah, maka perlu adanya penambahan objek retribusi pada Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b.bahwa guna penyesuaian besaran tarif retribusi dengan kondisi dan perkembangan saat ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2012 ten tang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERUBAHANATASPERATURANDAERAHNOMOR5 TAHUN2012 TENTANGRETRIBUSIPEMAKAIANKEKAYAANDAERAH TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENWAKATOBI NOMOR 4 TAHUN2020 BUPATI WAKATOBI PROVINS! SULAWESI TENGGARA 2 Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 3

Pasal 3

(1)Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah yang meliputi:
1. a.pemakaian tanah;
2. b.pemakaian bangunan;
  1. 1.Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 5) diubah sebagai berikut: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANDAERAHNOMOR5 TAHUN2012 TENTANG RETRIBUSIPEMAKAIANKEKAYAANDAERAH. MEMUTUSKAN: BUPATIWAKATOBI dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENWAKATOBI Dengan Persetujuan Bersama Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
  2. 13.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2012 Nomor 5);
  3. 14.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
  4. 15.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6); 4 NO JENIS RETRIBUSI TARIF(Rp) KET. 1 2 3 4
  5. 1.Pernakaian tanah yang dipergunakan untuk usaha:
3. a.pedagang kaki lima tidak 1. 500 per hari permanen
4. b.warung/ rumah makan 3.000,- per hari
5. c.kios/Los 3.000 per hari
  1. 2.Pemakaian tanah untuk pemasangan reklame:
6. a.Reklamepermanen meliputi: - reklame billbord, bando, 20.000 per m2 /bulan papan nama dan sejenisnya
7. b.reklame identik meliputi: 10.000 per m2 /bulan - reklame kain, baliho, spanduk, umbul-umbul, bener dan sejenisnya

Pasal 9

( 1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian.

(2)Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

2.Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

c.pemakaian alat musik;
d.pemakaian kendaraan/alat berat milik daerah;
e.penggunaan pelataran pada pelabuhan dan dermaga atau jembatan milik pemerintah daerah;
f.pemanfaatan sarana dan prasana pariwisata baik berupa peralatan, gedung maupun pengelolaan kawasan daya tarik Wisata dan fasilitas didalamnya;
g.pemanfaatan kekayaan daerah lainnya.

(2)Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. 5

3.Pemakaian bangunan/ gedung:

a.gedung wanita - kegiatan pemerintah 500.000 per hari - klub bulu tangkis 500.000 per hari - acara pesta 1. 000. 000 per hari
b.gedung serbaguna 200.000 per hari
c.perumahan dinas dan 1. 000. 000 per tahun sejenisnya
d.mes wakatobi - kamarnonAc 100.000 per kamar/hari - kamar Ac 150.000 per kamar/hari
e.pelataran taman budaya 1.000.000 per hari
f.restoran/ rumah makan 20.000.000 per tahun
g.dive center 50.000.000 per tahun
h.cafetaria 15.000.000 per tahun
i.los kuliner 500.000 per bulan
j.petak kuliner 50. 000 / m2 per bulan
k.dermaga wisata 200.000.000 per tahun
1. 4.Pemakaian alat musik/meja/kursi:
a.pemakaian sound system 200.000 per hari
b.pemakaian bend 500. 000 per hari
c.pemakaian elekton 300. 000 per hari
d.pemakaian meja makan 10.000 per buah/hari
e.pemakaian kursi: - kursi Tamu 50. 000 per set - kursi plastik 1. 000 per buah - kursi futura 2. 000 per buah
f.podium 50. 000 per buah
1. 5.Pemakaian kendaraan/ alat berat:
a.bus 500.000 per hari
b.mini bus 300.000 per hari
c.dump truck 700.000 per jam
d.pick up 300. 000 per hari 6

Pasal 13A

(1)Pemanfaatan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dan huruf g dapat dilakukan dengan mekanisme kerja sama pengelolaan antara Pemerintah Daerah dengan pihak Pemerintah Desa, komunitas pengelola pariwisata dan/atau dengan pihak lainnya yang memenuhi syarat melaui sistem bagi hasil.

3.Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 13Asehingga berbunyi sebagai berikut: 20.000 per tabung per satu kali nenzisian 200.000 per satu kali pakai
1.000. 000 per operasi 800.000 per operasi 600.000 per operasi 2.000.000 per hari 50.000 per jam/orang 600.000 per jam
500.000 per jam
400.000 per jam 400.000 per jam 200.000 per hari 100.000 per jam
300.000 per jam 300.000 per jam 500.000 per jam
500.000 per jam 200.000 per jam 600.000 per jam
300.000 per jam 50.000 per lubang

b.kompresor
1. 6.Peralatan Selam
a.alat selam perset lengkap dalam kota (jarak O KM-6 KM) dalam kota (jarak 6 KM-10 KM) dalam kota (jarak 1 O KM di atas)
e.speed boat
f.perahu catamaran
g.excavator
h.grader (tdk ada)
i.wallas/Mesin Gilas
j.wheel loader
k.stampler
1. 1.asphal sprayer
m.bulldozer
n.three wheel rooler
o.finisher
p.lump breaker
q.hand breaker
r.vibratory roller
s.concrete aspal cutter
t.core drilling
u.tronton 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI PROVINS! SULAWESI TENGGARA: 4/47 /2020 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2020 NOMOR 4 Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal 10 - & - 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI, Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 1~ - 6 - 2020 BUPATI WAKATOBI, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera tu ran Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
1. 4.Ketentuan Pasal 28 dihapus.

(2)Ketentuan mengenai tata cara kerja sama pemanfaatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.