DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup, Jenis Usaha Pariwisata. Pendaftaran Usaha Pariwisata yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata, Pemeriksaan Berkas Permohonan, Pendaftaran Usaha Pariwisata, Pencantuman Ke Dalam Daftar Usaha Pariwisata, Penerbitan TDUPar, Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata, Penggantian TDUPar, Pembekuan Sementara TDUPar, Pembatalan TDUPar dan Masa Berlaku TDUPar. Hak, Kewajiban dan Larangan, Peran Serta Masyarakat. Selain itu, diatur pula Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan terakhir Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan penyediaan informasi pariwisata kepada masyarakat, perlu dilakukan pendaftaran terhadap usaha pariwisata;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
12.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
13.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5037);
15.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 5
16.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3192);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah;
25.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
26.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
27.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
28.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
29.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
30.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
31.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
32.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
33.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan, Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi dan Pameran;
34.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
35.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Informasi Pariwisata;
36.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta; 7
37.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;
38.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M- DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Berakohol;
39.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
40.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 25); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAKATOBI dan BUPATI WAKATOBI MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
5.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Wakatobi. 8
6.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Keparisiwataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
10.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.
11.Daerah Tujuan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12.Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar yang memuat hal-hal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib didaftarkan oleh setiap pelaku usaha.
13.Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disebut TDUPar adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha parwisata yang dilakukan oleh pelaku usaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
14.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
15.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau kelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
16.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
17.Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
18.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara 9 (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19.Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
20.Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
21.Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum.
22.Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen penjualan wisata.
23.Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
24.Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
25.Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
26.Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
27.Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
28.Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
29.Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
30.Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau dan waduk. 10
31.Usaha Sehat Pakai Air (solus par aqua), yang selanjutnya disebut SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia.
32.Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
33.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata;
b.memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata; dan
c.melestarikan lingkungan dan sumber daya alam.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.jenis usaha pariwisata;
b.pendaftaran usaha pariwisata;
c.masa berlaku TDUPar;
d.hak, kewajiban dan larangan;
e.peran serta masyarakat; dan
f.pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB III

JENIS USAHA PARIWISATA

Pasal 5

(1)Orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan jenis usahanya.
(2)Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.daya tarik wisata, terdiri dari : 11
  1. 1.pengelolaan permandian alami;
  2. 2.pengelolaan gua;
  3. 3.pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
  4. 4.pengelolaan museum;
  5. 5.pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
  6. 6.pengelolaan objek ziarah; dan
  7. 7.pengelolaan wisata alam.
2. b.kawasan pariwisata;
3. c.jasa transportasi wisata, terdiri dari :
  1. 1.angkutan jalan wisata; dan
  2. 2.angkutan wisata sungai, danau, kawasan bendungan, laut dan laguna.
4. d.jasa perjalanan wisata, terdiri dari :
  1. 1.biro perjalanan wisata dan biro perjalanan lainnya; dan
  2. 2.agen perjalanan wisata dan agen perjalanan lainnya.
5. e.jasa makanan dan minuman, terdiri dari :
  1. 1.restoran;
  2. 2.rumah makan;
  3. 3.bar/rumah minum;
  4. 4.kafe;
  5. 5.pusat jajanan makanan oleh-oleh;
  6. 6.jasa boga.
6. f.penyediaan akomodasi, terdiri dari :
  1. 1.hotel meliputi; a) hotel bintang; dan b) hotel non bintang.
  2. 2.motel;
  3. 3.bumi perkemahan;
  4. 4.persinggahan karavan;
  5. 5.villa;
  6. 6.pondok wisata; dan
  7. 7.akomodasi lainnya.
7. g.penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, terdiri dari :
  1. 1.gelanggang olahraga, meliputi : a) lapangan golf; b) rumah bilyard; c) gelanggang renang; d) lapangan tenis; 12 e) gelanggang bowling; f) pusat kebugaran; g) arena olahraga tirta; h) lapangan futsal; dan i) arena otomotif.
  2. 2.gelanggang seni, meliputi : a) sanggar seni; b) galeri seni (artshop); c) gedung pertunjukan seni; d) gedung olah raga; dan e) gedung pertemuan.
  3. 3.arena permainan;
  4. 4.hiburan malam, meliputi : a) kelab malam; b) diskotik; dan c) pub.
  5. 5.panti pijat dan refleksi;
  6. 6.taman rekreasi, meliputi : a) taman rekreasi; dan b) taman bertema.
  7. 7.karaoke;
  8. 8.jasa impresariat/promoter.
8. h.penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, terdiri dari :
  1. 1.usaha penyelenggaraan pertemuan;
  2. 2.usaha perjalanan insentif;
  3. 3.usaha konferensi; dan
  4. 4.usaha pameran.
9. i.jasa informasi pariwisata;
10. j.jasa konsultan pariwisata;
11. k.jasa pramuwisata;
12. l.wisata tirta, terdiri dari :
  1. 1.wisata bahari, meliputi : a) wisata selam dan snorkling; b) wisata perahu layar; c) wisata memancing; d) wisata selancar; dan e) dermaga bahari (marina). 13
  2. 2.wisata sungai, danau dan waduk, meliputi : a) wisata dayung; b) permainan air. m.SPA dan salon, terdiri dari :
  3. 1.SPA;
  4. 2.salon; dan
  5. 3.pangkas rambut (barber shop).
(3)Persyaratan administrasi dan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Usaha pariwisata yang harus badan usaha berbentuk badan hukum meliputi :
1. a.usaha kawasan pariwisata;
2. b.usaha biro perjalanan wisata;
3. c.usaha hotel dan motel;
4. d.usaha jasa informasi pariwisata;
5. e.usaha jasa konsultan pariwisata;
6. f.usaha hiburan malam;
7. g.usaha jasa impresariat/promotor;
8. h.usaha lapangan golf;
9. i.usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
10. j.usaha dermaga bahari (marina); dan
11. k.usaha wisata selam dan snorkling.
(2)Usaha pariwisata yang harus berbentuk badan usaha meliputi :
1. a.bumi perkemahan;
2. b.persinggahan karavan; dan
3. c.villa.
(3)Usaha pariwisata yang dapat berbentuk usaha perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, meliputi :
1. a.daya tarik wisata;
2. b.jasa transportasi wisata;
3. c.agen perjalanan wisata;
4. d.usaha jasa makanan dan minuman;
5. e.rumah bilyard;
6. f.gelanggang renang;
7. g.lapangan tenis;
8. h.gelanggang bowling; 14
9. i.pusat kebugaran;
10. j.arena olahraga tirta;
11. k.lapangan futsal;
12. l.arena otomotif;
13. m.gelanggang seni;
14. n.arena permainan;
15. o.panti pijat;
16. p.taman rekreasi;
17. q.karaoke;
18. r.usaha jasa pramuwisata
19. s.usaha wisata sungai, danau dan waduk.
20. t.wisata perahu layar;
21. u.wisata memancing;
22. v.wisata selancar;
23. w.SPA dan salon.

BAB IV

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Pasal 7

(1)Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Pendaftaran usaha pariwisata tidak dikenakan retribusi.
(3)Tahapan pendaftaran usaha pariwisata :
1. a.permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
2. b.pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
3. c.pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata;
4. d.penerbitan TDUPar; dan
5. e.pemutakhiran daftar usaha pariwisata.

Pasal 8

(1)Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Permohonan pendaftaran usaha pariwisata harus dilengkapi dengan persetujuan tetangga serta diketahui Kepala Lingkungan/Kepala 15 Dusun dan secara berjenjang diteruskan kepada Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk masing-masing :
1. a.usaha hiburan malam dan panti pijat minimum dalam radius 100 (seratus) meter dari tempat usaha;
2. b.karaoke minimum dalam radius 100 (seratus) meter dari tempat usaha;
3. c.rumah bilyard minimum dalam radius 100 (seratus) meter dari tempat usaha; dan
4. d.arena permainan minimum dalam radius 50 (limapuluh) meter dari tempat usaha.
(3)Apabila terdapat tetangga yang tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghalangi proses pengajuan TDUPar dengan terlebih dahulu dilakukan peninjauan lapangan dan verifikasi oleh tim teknis.
(4)Pemberian TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil kajian teknis terkait ketentuan kewajiban dan larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(5)Dalam hal pengajuan pendaftaran usaha pariwisata oleh badan, maka pemohon adalah pimpinan perusahaan atau pejabat yang diberi kuasa.
(6)Jarak pendirian usaha hiburan malam, panti pijat, karaoke, rumah bilyard, arena permainan dan/atau pusat kebugaran dengan tempat ibadah, sarana pendidikan dan rumah sakit paling dekat dalam radius 250 (dua ratus lima puluh) meter.
(7)Tata cara dan persyaratan permohonan pendaftaran usaha pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
(2)Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum lengkap dan benar, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon.
(3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian berkas permohonan disertai pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima. 16

Pasal 10

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mencantumkan usaha pariwisata ke dalam daftar usaha pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan lengkap, benar dan absah.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…