DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 19 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Wakatobi

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan Ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 8

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan, Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yaitu Dinas Perikanan Kabupaten/Kota;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 201 7 ten tang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/ Kota;
d.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf a dan ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2016 DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANATASPERATURANDAERAHNOMOR5 TAHUN2016 TENTANGPEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKATDAERAH KABUPATENWAKATOBI TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENWAKATOBI NOMOR 5 TAHUN2020 BUPATI WAKATOBI PROVINS! SULAWESI TENGGARA 2 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi perlu diubah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327); Mengingat 3
1.Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 1, angka 2, angka 6, dan angka 20 diubah, dan setelah angka 21 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 22, dan huruf e angka 1, angka 2, dan 3 diubah dan setelah angka 4 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 5, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) diubah sebagai berikut: MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATENWAKATOBI. BUPATI WAKATOBI dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENWAKATOBI Dengan Persetujuan Bersama
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
9.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
10.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6); 4 Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Wakatobi merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
3. 3.Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
4. 4.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
5. 5.Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
6. 6.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. 7.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. 8.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. 9.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Pol PP) dan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Sub Kebakaran);
10. 10.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
11. 11.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan 5 pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan bidang Tenaga Kerja;
12. 12.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan;
13. 13.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
14. 14.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
15. 15.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Pertanahan;
16. 16.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; 1 7. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
17. 18.Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
18. 19.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
19. 20.Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
20. 21.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
21. 22.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
e.Badan Daerah, terdiri dari:
1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Keuangan; 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI PROVINS! SULAWESITENGGARA:5/48/2020 H KABUPATENWAKATOBITAHUN2020 NOMOR5LEMBARANDA Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal f ~ - b - 2020 SEKRETARISDAERAHKABUPATENWAKATOBI, Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 1f - 6 - 2020 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dae rah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
4. 3.Ketentuan Pasal 12 dihapus.
5. 4.Ketentuan Pasal 14 dihapus.

Pasal 8

Kelembagaan Rumah Sakit Daerah tetap menggunakan struktur kelembagaan yang ada saat ini sampai ditetapkannya Peraturan Presiden tentang kelembagaan Rumah Sakit Daerah.

2.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
4.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan serta fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan, Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yaitu Dinas Perikanan Kabupaten/Kota;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 201 7 ten tang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/ Kota;
d.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf a dan ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2016 DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANATASPERATURANDAERAHNOMOR5 TAHUN2016 TENTANGPEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKATDAERAH KABUPATENWAKATOBI TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATENWAKATOBI NOMOR 5 TAHUN2020 BUPATI WAKATOBI PROVINS! SULAWESI TENGGARA 2 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi perlu diubah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327); Mengingat 3
1.Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 1, angka 2, angka 6, dan angka 20 diubah, dan setelah angka 21 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 22, dan huruf e angka 1, angka 2, dan 3 diubah dan setelah angka 4 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 5, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) diubah sebagai berikut: MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATENWAKATOBI. BUPATI WAKATOBI dan DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENWAKATOBI Dengan Persetujuan Bersama
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
9.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
10.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6); 4 Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Wakatobi merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
3. 3.Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
4. 4.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
5. 5.Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
6. 6.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. 7.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. 8.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. 9.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Pol PP) dan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Sub Kebakaran);
10. 10.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
11. 11.Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan 5 pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan bidang Tenaga Kerja;
12. 12.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan;
13. 13.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
14. 14.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
15. 15.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta bidang Pertanahan;
16. 16.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; 1 7. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
17. 18.Dinas Pertanian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
18. 19.Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
19. 20.Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
20. 21.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
21. 22.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
e.Badan Daerah, terdiri dari:
1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Keuangan; 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI PROVINS! SULAWESITENGGARA:5/48/2020 H KABUPATENWAKATOBITAHUN2020 NOMOR5LEMBARANDA Diundangkan di Wangi-Wangi pada tanggal f ~ - b - 2020 SEKRETARISDAERAHKABUPATENWAKATOBI, Ditetapkan di Wangi-Wangi pada tanggal 1f - 6 - 2020 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dae rah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
4. 3.Ketentuan Pasal 12 dihapus.
5. 4.Ketentuan Pasal 14 dihapus.

Pasal 8

Kelembagaan Rumah Sakit Daerah tetap menggunakan struktur kelembagaan yang ada saat ini sampai ditetapkannya Peraturan Presiden tentang kelembagaan Rumah Sakit Daerah.

2.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
4.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan serta fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.