DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wakatobi Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II ASAS DAN TUJUAN, BAB III HAK-HAK KORBAN KEKERASAN, BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB, BAB V KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN, BAB VI PENANGANAN DAN MEKANISME, BAB VII BENTUK KEKERASAN DAN PERLINDUNGAN, BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT, BAB IX SUMBER DANA DAN PELAPORAN, BAB X SANKSI, BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
c.bahwa penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu aspek dari tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak; Mengingat .: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lem,baran Negara Republik Indonesia Nomor 3143); DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENYELENGGARAANPERLINDUNGANPEREMPUANDANANAK PERATURANDAERAHKABUPATENWAKATOBI NOMOR fJ TAHUN2025 TENTANG BUPATIWAKATOBI PROVINSISULAWESITENGGARA • ·. -
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention Of Elimination Of All Forms Of Discriminations Againts Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi <:l.111-:>nra"-'1 'l'a-nrrrr-:>r-:> (T amh~r-:>-n l\Tarr-:>1"-:> h>a1"'\11hl11..- .._, u..<a. vv v~J. J. v.<J.55a..t a. \J..l\.....l.<.<ua..< a..<.< .< •v5a..t a. J.'-'-'J:-1 u.uun.. Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor31Tahun2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
14.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4720);
15.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pomografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
16.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
17.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia • Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
19.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
20.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
21.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
24.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86); • e

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4.Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wakatobi.
5.Penyelenggaraan adalah bentuk pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
6.Perempuan adalah seseorang yang mempunyai alat kelamin perempuan, dapat mengalarni menstruasi, harnil, melahirkan anak, menyusui dan termasuk orang yang telah mendapat status hukum sebagai Perempuan.
7.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan.
8.Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban.
9.Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancarnan tindakan tertentu, pemaksaan atau perarnpasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
10.Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugumya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian. BABI KETENTUANUMUM Menetapkan : PERATURANDAERAHKABUPATENWAKATOBITENTANG PENYELENGGARAANPERLINDUNGANPEREMPUANDAN ANAK. MEMUTUSKAN: BUPATIWAKATOBI dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENWAKATOBI Dengan Persetujuan Bersama •
11.Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.
12.Kekerasan ekonomi adalah setiap perbuatan yang menelantarkan anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan secara layak.
13.Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
14.Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/ atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
15.Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan/atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
16.Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
17.Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTDPPAadalah unsur pelaksana teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wakatobi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu dibidang perlindungan perempuan dan anak.
18.Lembaga Sosial Kemasyarakatan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)dan/ a tau Organisasi Kemasyarakatan lainnya.
19.Penduduk adalah Warga Wakatobi dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wakatobi.
20.Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
21.Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan· konseling, terapi dan advokasi guna memberikan penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan yang ditetapkan dalam suatu keputusan pejabat yang berwenang.
22.Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan kerohanian guna penguatan diri korban kekerasan khususnya korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. •

a.pelayanan kesehatan;
b.pendampingan korban;
c.konseling;
d.bimbingan rohani;
e.resosialisasi; dan
f.pemberdayaan.

Pasal 5

Adapun kegiatan perlindungan dan pelayanan terhadap korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

Pasal 4

Adapun kegiatan pencegahan terjadinya kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

a.sosialisasi;
b.diseminasi; dan
c.pelatihan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Karban Kekerasan bertujuan memberikan pencegahan, perlindungan, dan pelayanan terhadap perempuan dan anak terhadap kekerasan yang berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi anak yang terjadi di rumah tangga atau publik.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Karban Kekerasan dilakukan berasaskan penghormatan dan pengakuan atas hak-hak dan martabat kemanusiaan yang sama, non diskriminasi, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan hak-hak asasi perempuan dan anak serta kepentingan terbaik bagi korban.

23.Pusat Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, Puskesmas, UPTD PPA dan lembaga sejenis lainnya yang dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico-leqals, psiko-sosial dan pelayanan hukum. • pentingnyaakanb. mendorong kepedulian masyarak:at perlindungan terhadap korban.

BAB II

ASASDANTUJUAN

Pasal 7

( 1) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melak:sanakan upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

(2)Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak korban kekerasan;
2. b.melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
3. c.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak:korban kekerasan;
4. d.pelatihan bagi anggota PPT; dan
5. e.melak:ukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
(3)Untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak:, Pemerintah Daerah berkewajiban menyediak:an dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:
1. a.mendirikan dan memfasilitasi penyelenggaraan lembaga layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat terkait;

BAB IV

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Setiap perempuan dan anak:korban kekerasan mempunyai hak untuk:

a.perlindungan;
b.mendapatkan informasi;
c.pelayanan optimal;
d.penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi;
e.penanganan secara rahasia;
f.pendampingan psikologis dan hukum; dan
g.jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat.

BAB III

HAK-HAK KORBAN KEKERASAN • e

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan Perlindungan kepada korban dilaksanakan secara terpadu dalam penanganan medis, perlindungan hukum, medicolegal, psikologis maupun ekonomi yang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui kemitraan dengan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perlindungan perempuan dan anak.
(2)Penyelenggaraan perlindungan kepada korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan norma-norma agama serta hak dan kewajiban orang tua, wali, suami atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap korban, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Prinsip Pelayanan dan Pendampingan:
1. a.cepat, aman dan empati;
2. b.adanya jaminan kerahasiaan;
3. c.mudah dijangkau;
4. d.tidak dipungut biaya.
(2)PPT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur yang berasal dari lembaga terkait di luar pemerintah Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(4)PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam menyelenggarakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dapat melakukan koordinasi dengan lembaga dan/ atau organisasi di Kabupaten Wakatobi dan daerah lain.
(5)Dalam Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan yang meliputi kegiatan pencegahan dan penangggulangan dapat dibentuk Pos Pelayanan Terpadu di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. BABV KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

BAB VI

PENANGANAN DAN MEKANISME Pasal 9 ( 1) Dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan meliputi kegiatan pencegahan dan penanggulangan dapat dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT).

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami, istri atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap korban. •

Pasal 13

(1)Bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan Anak meliputi fisik, seksual, ekonomi maupun psikis.
(2)Bentuk kekerasan fisik berupa setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/ atau menyebabkan kematian.
(3)Bentuk kekerasan seksual berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…