DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 Februari 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 99

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur antara lain: 1. KETENTUAN UMUM 2. KEKOSONGAN JABATAN KEPALA KAMPUNG 3. PERIODESASI PEMILIHAN 4. PELAKSANAAN 5. KEPALA KAMPUNG, PERANGKAT KAMPUNG DAN PNS SEBAGAI CALON KEPALA KAMPUNG 6. PEMBIAYAAN 7. KETENTUAN SANKSI 8. KETENTUAN PERALIHAN 9. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kampung. Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Daerah Tingkat II Lampung Timur dan KotaMadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Nomor 46 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan…..
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2004. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN dan BUPATI WAY KANAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Lampung;
2.Daerah adalah Kabupaten Way Kanan;
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945;
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Bupati adalah Bupati Way Kanan;
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan;
7.Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan di Kabupaten Way Kanan;
8.Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kampung dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintahan…..
10.Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
11.Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Kampung adalah Kampung di wilayah Kabupaten Way Kanan;
13.Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara anggota BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung.
15.Pemilihan Kepala Kampung adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kampung dalam rangka memilih Kepala Kampung yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
16.Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
17.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Kabupaten Way Kanan.
18.Panitia pemilihan Kepala Kampung tingkat Kampung yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPK untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Kampung;
19.Panitia pemilihan Kepala Kampung tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.
20.Calon Kepala Kampung adalah bakal calon Kepala Kampung yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Kampung;
21.Calon Kepala Kampung Terpilih adalah calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.
22.Penjabat Kepala Kampung adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu;
23.Panitia pemilihan Kepala Kampung di Tingkat Kampung yang selanjutnya disebut paniti pemilihan adalah panitia yang dibentuk BPK untuk melaksanakan pemilihan Kepala Kampung.
24.Pemilih adalah penduduk Kampung yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Kampung;
25.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
26.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
27.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Kampung;
28.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Kampung untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
29.Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

KEKOSONGAN JABATAN KEPALA KAMPUNG

Pasal 2

(1)Kekosongan jabatan Kepala Kampung dapat terjadi karena:
1. a.Meninggal dunia;
2. b.Mengundurkan diri;
3. c.Diberhentikan.
(2)Kepala Kampung diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
1. a.berakhir masa jabatannya;
2. b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
3. c.tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Kampung;
4. d.melanggar larangan sebagai Kepala Kampung;
5. e.adanya perubahan status Kampung menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kampung atau lebih menjadi 1 (satu) Kampung baru, atau penghapusan Kampung;
6. f.tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Kampung; atau
7. g.dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 3

(1)Dalam hal sisa masa jabatan akibat kekosongan jabatan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g tidak lebih dari 1 (satu) tahun, bupati mengangkat seorang PNS sebagai penjabat Kepala Kampung sampai sisa masa jabatan Kepala Kampung berakhir.
(2)Dalam hal sisa masa jabatan akibat kekosongan jabatan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g lebih dari 1 (satu) tahun, bupati mengangkat seorang PNS sebagai penjabat Kepala Kampung sampai terpilihnya Kepala Kampung melalui hasil musyawarah BPK.
(3)Dalam hal kekosongan jabatan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf e, maka pengisian jabatan Kepala Kampung menggunakan mekanisme pemilihan Kepala Kampung.

Pasal 4

(1)PNS yang diangkat sebagai penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
(2)Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Kampung.

Pasal 5

Kepala Kampung yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai Kepala Kampung dikembalikan kepada instansi induknya.

BAB III

PERIODESASI PEMILIHAN

Pasal 6

(1)Pemilihan Kepala Kampung dilakukan secara serentak.
(2)Dengan pertimbangan tertentu, pemilihan Kepala Kampung dapat dilaksanakan secara bergelombang.
(3)Pemilihan Kepala Kampung serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Kampung pada wilayah Kabupaten.

Pasal 7

(1)Periodesasi pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung paling banyak dibagi dalam 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(2)Masing-masing periodesasi pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2 (dua) tahun.

Pasal 8

Pemilihan Kepala Kampung secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Kampung;
b.kemampuan keuangan daerah; dan/atau
c.ketersediaan PNS yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Kampung.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 9

Pemilihan Kepala Kampung dilaksanakan melalui tahapan:

a.persiapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan.

Pasal 10

Persiapan pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas kegiatan:

a.pemberitahuan BPK kepada Kepala Kampung tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Kepala Kampung berakhir;
b.pembentukan panitia pemilihan Kepala Kampung tingkat Kampung oleh BPK ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Kampung;
c.laporan akhir masa jabatan Kepala Kampung kepada bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
d.perencanaan…..
d.perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
e.persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 11

Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPK kepada Bupati melalui camat.

Isi peraturan

Teks99PDFHirarki

Memuat teks peraturan…