DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 3 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 135

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan mengenai pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala kampung. Dan mengatur mengenai tugas dan wewenang dari kepala desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tersebut belum menjawab permasalahan yang ada di Kabupaten Way Kanan sehingga perlu disempurnakan dan disesuaikandengan keadaan serta kondisi masyarakat;
c.bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang…

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7.Peraturan..
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
11.Peraturan… 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 12.Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN Dan BUPATI WAY KANAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAHTENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2.Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
3.Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan. 5.Pemerintahan…
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.
6.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan di Kabupaten Way Kanan.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS Kabupaten Way Kanan.
9.Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat kampung dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
12.Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 13.Badan…
13.Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14.Pemilihan Kepala Kampung adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kampung dalam rangka memilih Kepala Kampung yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15.Pemilihan Kepala KampungAntarwaktu adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung akibat diberhentikannya seorang Kepala Kampung dalam masa jabatan.
16.Panitia Pemilihan Kepala KampungTingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.
17.Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tingkat Kampung yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kampungadalah Panitia yang dibentuk oleh BPK untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Kampung.
18.Bakal Calon Kepala Kampung yang selanjutnya disebut sebagai Bakal Calon adalah warga Kampung setempat yang telah melalui proses penjaringan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
19.Calon Kepala Kampung adalah bakal calon Kepala Kampung yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihansebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Kampung.
20.Calon...
20.Calon Kepala Kampung Terpilih adalah calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung.
21.Penjabat Kepala Kampung adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu.
22.Panitia Pemilihan Kepala KampungAntarwaktu adalah panitia yang dibentuk BPK untuk melaksanakan pemilihan Kepala Kampungantarwaktu.
23.Pemilih adalah penduduk Kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Kampung.
24.Hak memilih adalah hak yang dimiliki oleh pemilih untuk menentukan pilihannya dalam pemilihan calon Kepala Kampung.
25.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
26.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Kampung.
27.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Kampung untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
28.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
29.Penjaringan...
29.Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung untuk memperoleh Bakal Calon Kepala Kampung.
30.Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung berupa pemeriksaan persyaratan Bakal Calon Kepala Kampung dan/atau seleksi berdasarkan seleksi kemampuan Bakal Calon Kepala Kampung.
31.Seleksi kemampuan adalah kegiatan seleksi atas dasar kemampuan intelektual yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung.
32.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Way Kanan.
33.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
34.Hari adalah hari kerja nasional. Umum Pasal 2

(1)Kepala Kampung dipilih langsung oleh penduduk Kampung.
(2)PemilihanKepala Kampung didasarkan pada asas:
1. a.langsung;
2. b.umum;
3. c.bebas;
4. d.rahasia;
5. e.jujur;dan
6. f.adil.
(3)Kepala…
(3)Kepala Kampung memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
(4)Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut turut atau tidak secara berturut turut.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

Pasal 3

(1)Pemilihan Kepala Kampung dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
(2)Pemilihan Kepala Kampung satu kali sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh kampung pada wilayah kabupaten.
(3)Pemilihan kepala kampung secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala kampung di wilayah kabupaten;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala Kampung.
(4)Pemilihan Kepala Kampung secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan kepala Kampung secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

Dalam hal masa jabatan Kepala Kampung berakhir sebelum waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati memberhentikan Kepala Kampung dan mengangkat Penjabat Kepala Kampung.

Pasal 5

(1)Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung, Kepala Kampung yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Kampung dari PNS Pemerintah Daerah Kabupaten.
(2)Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
(3)Waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung setelah berakhirnya kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung dibentuk:

a.Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
b.Panitia Pemilihan Kampung.

Pasal 7

(1)Panitia Pemilihan Kabupaten mempunyai tugas:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten.
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala kampung terhadap panitia pemilihan kepala kampung tingkat kampung;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala kampung tingkat kabupaten;
7. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala kampung dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(2)Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Kampung yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Panitia Pemilihan Kampung mempunyai tugas:

a.merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
c.melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
d.mengadakan...
d.mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
e.menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
i.melaksanakan pemungutan suara;
j.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
k.menetapkan Calon Kepala Kampung Terpilih; dan
l.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 9

Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf adibentuk oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Panitia PemilihanKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf bdibentuk oleh BPK danditetapkan dengan Keputusan BPK paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuanakhir masa jabatan Kepala Kampung.
(2)Bagi Kampung yang dijabat oleh Penjabat Kepala Kampung, pembentukan panitia pemilihan kepala kampung serentak dilaksanakan setelah ditetapkannya jadwal pemilihan kepala kampung serentak paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkannya jadwal pemilihan Kepala Kampung serentak oleh Bupati.
(3)Panitia Pemilihan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibantu oleh petugas pengamanan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kampung.
(4)Panitia...
(4)Panitia PemilihanKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Kampung, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan tokoh masyarakat Kampung.
(5)Keputusan Ketua BPK tentang Panitia Pemilihan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan oleh BPKkepada Bupati melalui Camatpaling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
(6)Jumlah panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai PanitiaPemilihan Kabupatendan Panitia PemilihanKampung diatur dalam Peraturan Bupati.

(1)Biaya pemilihan Kepala Kampungdibebankan pada:
1. a.APBD; dan
2. b.APBKampung.
(2)Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Kampung dilarang memungut biaya dari Pihak Ketiga.

Isi peraturan

Teks135PDFHirarki

Memuat teks peraturan…